Desak Evaluasi SOP Pemusnahan Amunisi TNI, DPR: Warga Sipil Harusnya Tidak Boleh Mendekat

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 12 Mei 2025
Desak Evaluasi SOP Pemusnahan Amunisi TNI, DPR: Warga Sipil Harusnya Tidak Boleh Mendekat

Suasana tempat lokasi acara pemusnahan amunisi TNI di Pantai Kawasan Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/25/2025). ANTARA/HO-Warga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kalangan legislator mendesak evaluasi ulang prosedur standar operasional (SOP) pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI. Desakan parlemen itu buntut dari insiden ledakan yang menewaskan 13 orang di kawasan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pagi tadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait adanya korban sipil dalam insiden itu. Tercatat, sembilan dari 13 koran tewas bukan berasal dari anggota TNI.

"Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan," kata Dave, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/5).

Baca juga:

Nama 13 Korban Tewas Ledakan Amunisi di Garut, Ada Kepala Gudang Puspalad TNI

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menegaskan peristiwa tragis itu harus menjadi pembelajaran serius untuk menyempurnakan prosedur peledakan amunisi. “Masyarakat tidak seharusnya bisa mengakses area tersebut,” imbuh Kang TB, sapaan akrab politikus PDIP itu.

Menurut TB, pembatasan area pemusnahan harus lebih diperketat ke depan untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya. Alasannya, amunisi kedaluwarsa yang akan dimusnahkan secara teknis sudah tidak stabil dan rentan meledak.

"Ada yang meledak langsung, tapi ada juga yang meledak belakangan karena sifatnya yang tidak lagi normal," tandas legislator yang juga mantan Kasum TNI itu.

Baca juga:

Detik-Detik 13 Orang Tewas di Acara Pemusnahan Amunisi TNI, Awalnya Aman Hingga Lubang Ketiga

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR lainnya, Abraham Sridjaja, menekankan pentingnya evaluasi terhadap prosedur SOP pemusnahan amunisi, khususnya terkait pengamanan area dan keterlibatan masyarakat sipil.

Politikus Golkar itu juga mendorong TNI untuk bersikap transparan dalam investigasi insiden ini, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. "Setiap peristiwa luar biasa seperti ini tentu membuka ruang untuk penyempurnaan," tandasnya. (Knu)

#Ledakan Hebat #TNI #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - 1 jam, 2 menit lalu
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - 1 jam, 28 menit lalu
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Helikopter Mi-17 TNI AD jatuh di Seruyan Kalteng saat manuver water bombing karhutla pada 4 November 2026
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Bagikan