Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto. (ANTARA/HO/Humas KPK)

MerahPutih.com - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengatakan, pihaknya tidak memerlukan keterangan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur

"Sebenarnya enggak perlu panggil Irjen (Irjen KKP Muhammad Yusuf) dan Sekjen (Sekjen KKP Antam Novambar) pun cukup karena rangkaian aliran dari administrasi sudah jelas," kata Karyoto di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/3).

Menurut jenderal bintang dua ini, penyidik KPK sudah mengantongi cukup bukti terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Baca Juga:

KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar Terkait Kasus Benur

"Hari ini sudah P21 (tahap II, penyerahan tersangka Edhy Prabowo dan barang bukti) ke JPU (jaksa penuntut umum) untuk segera disidangkan," ujar Karyoto.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Antam dan Yusuf pada Rabu (17/3). Namun, hanya Yusuf yang memenuhi panggilan penyidik. Sementara Antam beralasan sedang berada di luar kota pada waktu tersebut.

Barang sitaan kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.
Barang sitaan kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.

Pada Senin (15/3) lalu, KPK melakukan penyitaan terhadap uang tunai senilai Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Uang tersebut diduga berasal dari eksportir benur.

“Diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari KKP untuk melakukan ekspor benih bening lobster tahun 2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/3).

Ali mengatakan, Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank (bank garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Baca Juga:

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

Selanjutnya, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi tersebut. Padahal, aturan penyerahan jaminan bank tersebut tidak pernah ada.

"Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," kata Ali. (Pon)

Baca Juga:

ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Renggut Nyawa Wakil Rakyat Asal Solo
Indonesia
COVID-19 Renggut Nyawa Wakil Rakyat Asal Solo

Hasil tes swab RSUD dr Moewardi, almarhum Syamsul dinyatakan positif COVID-19.

Ketua MPR Ingatkan Polri Tak Lupa Janji Berpihak Kepada Rakyat
Indonesia
Ketua MPR Ingatkan Polri Tak Lupa Janji Berpihak Kepada Rakyat

Memasuki usia ke-74 tahun, Polri wajib terus berbenah

1.344 Pasien COVID Masih Tinggal di RSD Wisma Atlet
Indonesia
1.344 Pasien COVID Masih Tinggal di RSD Wisma Atlet

Pasien di RSD Wisma Atlet terdiri dari 742 pria dan 603 wanita. Pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.344 orang, sedangkan pasien suspek 1 orang.

Tindakan Rasisme Relawan Jokowi Dinilai Rusak Pondasi Kebangsaan
Indonesia
Tindakan Rasisme Relawan Jokowi Dinilai Rusak Pondasi Kebangsaan

"Karena ia telah memberi contoh yang tidak baik dan merusak pondasi kebangsaan yang berdemokrasi serta persatuan bangsa," tutup Gurun.

Segera Dilantik, Mantu Presiden Tidak Punya Target 100 Hari
Indonesia
Segera Dilantik, Mantu Presiden Tidak Punya Target 100 Hari

Melihat permasalahan di Kota Medan, jelas Bobby, tentunya banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sesuai janjinya selama masa kampanye.

Soal Wacana Impor Beras, La Nyalla Soroti Tata Kelola Hasil Komoditas Pertanian
Indonesia
Soal Wacana Impor Beras, La Nyalla Soroti Tata Kelola Hasil Komoditas Pertanian

Menurutnya, masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.

Habisi Bos Perkapalan, Pelaku Gelapkan Uang Perusahaan Lebih dari Sekali
Indonesia
Habisi Bos Perkapalan, Pelaku Gelapkan Uang Perusahaan Lebih dari Sekali

"Kerugianya ditaksir sebanyak Rp148.220.160" ungkap Yusri

Waspadai Potensi Lonjakan Arus Balik ke Jakarta Sampai 1 Juni 2020
Indonesia
Waspadai Potensi Lonjakan Arus Balik ke Jakarta Sampai 1 Juni 2020

Dikatakan puncak karena merupakan hari libur yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan arus balik dari kampung halaman ke kota.

11 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji Termin 2 dari Pemerintah
Indonesia
11 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji Termin 2 dari Pemerintah

Berdasarkan data per 8 Desember 2020, bantuan subsidi gaji atau upah pada termin kedua ini penyalurannya telah mencapai 11.023.780 pekerja/buruh.

DPR Bakal Gunakan Ringannya Tuntutan Penyiram Novel Sebagai 'Amunisi' ke Jaksa Agung
Indonesia
DPR Bakal Gunakan Ringannya Tuntutan Penyiram Novel Sebagai 'Amunisi' ke Jaksa Agung

Tak mungkin ada orang membawa-bawa air keras lalu melemparkan ke orang lain dengan tidak sengaja