Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri Malaysian laksanakan program pemulangan 1.086 Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) warganegara Myanmar, Selasa. ANTARA Foto/Ho-JIM (1)

MerahPutih.com - Beberapa anggota parlemen dan sejumlah aktivis hak asasi manusia pada Rabu (24/3) meminta Pemerintah Malaysia menjelaskan alasan memulangkan lebih dari 1.000 warga Myanmar.

Keputusan pemerintah itu tuai kecaman karenan pengadilan telah mengabulkan izin agar mereka tinggal sementara. Menurut beberapa dari mereka, langkah pemerintah itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur, Selasa (23/2), memberikan izin bagi 1.200 warga Myanmar yang akan dideportasi untuk tetap tinggal di Malaysia. Ribuan tahanan itu sebelum dideportasi telah ditahan di beberapa tahanan imigrasi di Malaysia.

Baca Juga:

Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Organisasi pembela HAM Amnesty International telah melayangkan permohonan agar deportasi ditunda, mengingat ribuan warga Myanmar itu masih menunggu akses suaka mereka agar tidak dipulangkan paksa ke negaranya. Banyak dari mereka khawatir tidak akan selamat jika kembali pulang.

Namun, beberapa jam setelah pengadilan membacakan putusannya, pejabat tinggi Imigrasi Malaysia mengatakan pemerintah telah memulangkan 1.086 warga Myanmar menggunakan tiga kapal Angkatan Laut.

"Kami yakin pemerintah berutang penjelasan kepada rakyat Malaysia setelah mereka memilih untuk melawan perintah pengadilan," kata Direktur Amnesty Internasional Wilayah Malaysia Katrina Maliamauv, dikutip Antara.

Kantor Perdana Menteri dan Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Khairul Dzaimee Daud belum menjawab pertanyaan terkait deportasi warga Myanmar.

Pengadilan pada Rabu menetapkan kalangan oposisi dapat menggugat deportasi pada 9 Maret, kata pengacara kelompok tersebut, New Sin Yew.

Malaysia. (Foto: MP/Pixabay.com/terimakasih0)
Malaysia. (Foto: MP/Pixabay.com/terimakasih0)

Hakim juga menetapkan penangguhan yang akan mencegah 114 warga Myanmar lain, yang masih mendekam dalam tahanan imigrasi, untuk dideportasi sebelum sidang berikutnya.

Dalam pernyataan terpisah, empat anggota dewan dari kelompok oposisi mempertanyakan keputusan pemerintah yang dapat dianggap sebagai upaya melawan putusan pengadilan. Mereka meminta pemerintah untuk memberi keterangan lebih lanjut soal deportasi.

Khairul mengatakan tidak ada pengungsi Rohingya dan pencari suaka yang masuk dalam daftar deportasi.

Namun, banyak orang mempertanyakan kebijakan deportasi pemerintah terhadap para pencari suaka yang belum terdaftar. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) telah dilarang untuk mewawancarai para pengungsi yang ditahan selama lebih dari satu tahun.

Padahal, wawancara itu diperlukan agar UNHCR dapat menetapkan status mereka di Malaysia.

Baca Juga:

KBRI Didemo Massa Myanmar, Begini Nasib Warga Indonesia di Yangon

Organisasi pembela HAM, lewat dokumen gugatannya, menyebut mereka yang dideportasi di antaranya terdiri dari 17 anak-anak yang salah satu orang tuanya tinggal di Malaysia, dan tiga orang yang telah masuk daftar PBB.

Sejauh ini belum jelas alasan mereka dideportasi ke Myanmar.

Malaysia dihuni lebih dari 154.000 pencari suaka dari Myanmar, yang saat ini dikendalikan oleh junta militer. (*)

Baca Juga:

Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Pastikan Kebakaran Lapas Tangerang karena Korsleting Listrik
Indonesia
Polda Metro Pastikan Kebakaran Lapas Tangerang karena Korsleting Listrik

"Korsleting listrik terjadi karena arus listrik yang tak sesuai dengan hambatan," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat

Mudik Diperbolehkan, Antusiasme Warga di Jakarta Dapat Vaksin Booster Meningkat
Indonesia
Mudik Diperbolehkan, Antusiasme Warga di Jakarta Dapat Vaksin Booster Meningkat

Polda Metro Jaya menargetkan mampu memberikan vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) sebanyak 143.000 dosis per hari.

Perputaran Uang di Jakarta Selama Puasa Sebesar Rp 30,02 Triliun
Indonesia
Perputaran Uang di Jakarta Selama Puasa Sebesar Rp 30,02 Triliun

Perputaran uang di Jakarta selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah/2022 sebesar Rp 30,02 triliun.

Kapolri Dicurhati Pedagang Pasar, Permintaan Minyak Goreng Curah Tinggi tapi Stok Langka
Indonesia
Kapolri Dicurhati Pedagang Pasar, Permintaan Minyak Goreng Curah Tinggi tapi Stok Langka

Kapolri ingin memastikan stok atau ketersediaan minyak goreng untuk memehuhi kebutuhan dari masyarakat aman.

 Riza Patria Lantik Anies Baswedan Jadi Anggota Kehormatan Komnas Menwa
Indonesia
Riza Patria Lantik Anies Baswedan Jadi Anggota Kehormatan Komnas Menwa

Dalam menjalankan amanat di Jakarta, kami bisa saling support dan topang

Ridwan Kamil: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBD Perubahan 2021
Indonesia
Ridwan Kamil: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBD Perubahan 2021

Sedangkan Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan

Kabupaten Bogor Tidak Berlakukan Ganjil-Genap Buat Tekan Mobilitas Warga
Indonesia
Kabupaten Bogor Tidak Berlakukan Ganjil-Genap Buat Tekan Mobilitas Warga

Penetapan tingkat (level) wilayah pada instruksi tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Dreamtel
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Dreamtel

Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita Ida Wasila Ananta (31). Pelaku berinisial AA.

Digempur Habis-habisan, Ukraina Tolak Letakkan Senjata di Kota Pelabuhan Mariupol
Dunia
Digempur Habis-habisan, Ukraina Tolak Letakkan Senjata di Kota Pelabuhan Mariupol

Ukraina menyatakan, menolak desakan Rusia untuk menyerahkan kota Mariupol yang sudah terkepung, Senin (21/3).

Kementerian PUPR Soroti Kerusakan Bangunan Keraton Surakarta
Indonesia
Kementerian PUPR Soroti Kerusakan Bangunan Keraton Surakarta

Sejumlah bangunan cagar budaya (BCB) Keraton Kasunanann Surakarta Hadiningrat mengalami kerusakan serius.