Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri Malaysian laksanakan program pemulangan 1.086 Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) warganegara Myanmar, Selasa. ANTARA Foto/Ho-JIM (1)

MerahPutih.com - Beberapa anggota parlemen dan sejumlah aktivis hak asasi manusia pada Rabu (24/3) meminta Pemerintah Malaysia menjelaskan alasan memulangkan lebih dari 1.000 warga Myanmar.

Keputusan pemerintah itu tuai kecaman karenan pengadilan telah mengabulkan izin agar mereka tinggal sementara. Menurut beberapa dari mereka, langkah pemerintah itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur, Selasa (23/2), memberikan izin bagi 1.200 warga Myanmar yang akan dideportasi untuk tetap tinggal di Malaysia. Ribuan tahanan itu sebelum dideportasi telah ditahan di beberapa tahanan imigrasi di Malaysia.

Baca Juga:

Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Organisasi pembela HAM Amnesty International telah melayangkan permohonan agar deportasi ditunda, mengingat ribuan warga Myanmar itu masih menunggu akses suaka mereka agar tidak dipulangkan paksa ke negaranya. Banyak dari mereka khawatir tidak akan selamat jika kembali pulang.

Namun, beberapa jam setelah pengadilan membacakan putusannya, pejabat tinggi Imigrasi Malaysia mengatakan pemerintah telah memulangkan 1.086 warga Myanmar menggunakan tiga kapal Angkatan Laut.

"Kami yakin pemerintah berutang penjelasan kepada rakyat Malaysia setelah mereka memilih untuk melawan perintah pengadilan," kata Direktur Amnesty Internasional Wilayah Malaysia Katrina Maliamauv, dikutip Antara.

Kantor Perdana Menteri dan Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Khairul Dzaimee Daud belum menjawab pertanyaan terkait deportasi warga Myanmar.

Pengadilan pada Rabu menetapkan kalangan oposisi dapat menggugat deportasi pada 9 Maret, kata pengacara kelompok tersebut, New Sin Yew.

Malaysia. (Foto: MP/Pixabay.com/terimakasih0)
Malaysia. (Foto: MP/Pixabay.com/terimakasih0)

Hakim juga menetapkan penangguhan yang akan mencegah 114 warga Myanmar lain, yang masih mendekam dalam tahanan imigrasi, untuk dideportasi sebelum sidang berikutnya.

Dalam pernyataan terpisah, empat anggota dewan dari kelompok oposisi mempertanyakan keputusan pemerintah yang dapat dianggap sebagai upaya melawan putusan pengadilan. Mereka meminta pemerintah untuk memberi keterangan lebih lanjut soal deportasi.

Khairul mengatakan tidak ada pengungsi Rohingya dan pencari suaka yang masuk dalam daftar deportasi.

Namun, banyak orang mempertanyakan kebijakan deportasi pemerintah terhadap para pencari suaka yang belum terdaftar. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) telah dilarang untuk mewawancarai para pengungsi yang ditahan selama lebih dari satu tahun.

Padahal, wawancara itu diperlukan agar UNHCR dapat menetapkan status mereka di Malaysia.

Baca Juga:

KBRI Didemo Massa Myanmar, Begini Nasib Warga Indonesia di Yangon

Organisasi pembela HAM, lewat dokumen gugatannya, menyebut mereka yang dideportasi di antaranya terdiri dari 17 anak-anak yang salah satu orang tuanya tinggal di Malaysia, dan tiga orang yang telah masuk daftar PBB.

Sejauh ini belum jelas alasan mereka dideportasi ke Myanmar.

Malaysia dihuni lebih dari 154.000 pencari suaka dari Myanmar, yang saat ini dikendalikan oleh junta militer. (*)

Baca Juga:

Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kampung Jokowi Masuk PPKM Level 4 COVID-19, Luhut Kirim 150 Oksigen Konsentrator
Indonesia
Kampung Jokowi Masuk PPKM Level 4 COVID-19, Luhut Kirim 150 Oksigen Konsentrator

"Kami dapat kiriman dari pusat (Luhut) berupa 150 oksigen konsentrator. Pengiriman barang langsung dari Jakarta ke Solo," ujar Ning sapaan akrabnya, Minggu (25/7).

Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama
Indonesia
Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama

Komite I DPD RI menerima Rancangan Peraturan Pemerintah terkait berlakunya Revisi UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua di Kompleks Senayan

Pemerintah Diminta Perhatikan Kepentingan Kesehatan Soal Limbah Batubara
Indonesia
Pemerintah Diminta Perhatikan Kepentingan Kesehatan Soal Limbah Batubara

Zat-zat yang bersifat racun dalam abu batubara ini diperkirakan tidak hanya mencemari tanah, udara dan air setempat, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia melalui rantai makanan.

Ahok Diprediksi Masuk Kabinet, Bahlil Dinilai Tak Cocok Jadi Menteri Investasi
Indonesia
Ahok Diprediksi Masuk Kabinet, Bahlil Dinilai Tak Cocok Jadi Menteri Investasi

Apapun keputusan Presiden Jokowi berdasarkan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri selama pandemi COVID-19.

Tampil ke Publik, Anggiat Pasaribu Resmi Cabut Laporan dan Minta Maaf ke Arteria Dahlan
Indonesia
Tampil ke Publik, Anggiat Pasaribu Resmi Cabut Laporan dan Minta Maaf ke Arteria Dahlan

Kedatangan Anggiat Pasaribu juga sekaligus untuk mencabut laporannya di Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

228 Terduga Teroris Ditangkap Selama Tahun 2020
Indonesia
228 Terduga Teroris Ditangkap Selama Tahun 2020

Densus 88 Antiteror telah menangkap 228 terduga teroris selama tahun 2020.

KPK Periksa Wagub Terkait Suap Gubernur Sulsel
Indonesia
KPK Periksa Wagub Terkait Suap Gubernur Sulsel

Selain Wagub Sulsel, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang pihak swasta bernama Thiawudy Wikarso dalam kasus yang sama.

Polda Metro Filter Jalanan di Jakarta Cegah Kerumunan Malam Takbiran
Indonesia
Polda Metro Filter Jalanan di Jakarta Cegah Kerumunan Malam Takbiran

Polda Metro Jaya akan memberlakukan crowd free night atau malam bebas kerumunan di Jakarta.

Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Rabu (1/12) Lebih dari 300 Orang
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Rabu (1/12) Lebih dari 300 Orang

Namun, data yang sama masih menunjukkan adanya penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia sebesar 278

Relasi Kuasa Bikin Mahasiswa Rentan Alami Kekerasan Seksual di Kampus
Indonesia
Relasi Kuasa Bikin Mahasiswa Rentan Alami Kekerasan Seksual di Kampus

Pelecehan seksual pada perempuan di perguruan tinggi terjadi, karena berada pada posisi yang lemah. Pelaku memanfaatkan relasi kuasa yang dimilikinya.