Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri Malaysian laksanakan program pemulangan 1.086 Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) warganegara Myanmar, Selasa. ANTARA Foto/Ho-JIM (1)

MerahPutih.com - Beberapa anggota parlemen dan sejumlah aktivis hak asasi manusia pada Rabu (24/3) meminta Pemerintah Malaysia menjelaskan alasan memulangkan lebih dari 1.000 warga Myanmar.

Keputusan pemerintah itu tuai kecaman karenan pengadilan telah mengabulkan izin agar mereka tinggal sementara. Menurut beberapa dari mereka, langkah pemerintah itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur, Selasa (23/2), memberikan izin bagi 1.200 warga Myanmar yang akan dideportasi untuk tetap tinggal di Malaysia. Ribuan tahanan itu sebelum dideportasi telah ditahan di beberapa tahanan imigrasi di Malaysia.

Baca Juga:

Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Organisasi pembela HAM Amnesty International telah melayangkan permohonan agar deportasi ditunda, mengingat ribuan warga Myanmar itu masih menunggu akses suaka mereka agar tidak dipulangkan paksa ke negaranya. Banyak dari mereka khawatir tidak akan selamat jika kembali pulang.

Namun, beberapa jam setelah pengadilan membacakan putusannya, pejabat tinggi Imigrasi Malaysia mengatakan pemerintah telah memulangkan 1.086 warga Myanmar menggunakan tiga kapal Angkatan Laut.

"Kami yakin pemerintah berutang penjelasan kepada rakyat Malaysia setelah mereka memilih untuk melawan perintah pengadilan," kata Direktur Amnesty Internasional Wilayah Malaysia Katrina Maliamauv, dikutip Antara.

Kantor Perdana Menteri dan Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Khairul Dzaimee Daud belum menjawab pertanyaan terkait deportasi warga Myanmar.

Pengadilan pada Rabu menetapkan kalangan oposisi dapat menggugat deportasi pada 9 Maret, kata pengacara kelompok tersebut, New Sin Yew.

Malaysia. (Foto: MP/Pixabay.com/terimakasih0)
Malaysia. (Foto: MP/Pixabay.com/terimakasih0)

Hakim juga menetapkan penangguhan yang akan mencegah 114 warga Myanmar lain, yang masih mendekam dalam tahanan imigrasi, untuk dideportasi sebelum sidang berikutnya.

Dalam pernyataan terpisah, empat anggota dewan dari kelompok oposisi mempertanyakan keputusan pemerintah yang dapat dianggap sebagai upaya melawan putusan pengadilan. Mereka meminta pemerintah untuk memberi keterangan lebih lanjut soal deportasi.

Khairul mengatakan tidak ada pengungsi Rohingya dan pencari suaka yang masuk dalam daftar deportasi.

Namun, banyak orang mempertanyakan kebijakan deportasi pemerintah terhadap para pencari suaka yang belum terdaftar. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) telah dilarang untuk mewawancarai para pengungsi yang ditahan selama lebih dari satu tahun.

Padahal, wawancara itu diperlukan agar UNHCR dapat menetapkan status mereka di Malaysia.

Baca Juga:

KBRI Didemo Massa Myanmar, Begini Nasib Warga Indonesia di Yangon

Organisasi pembela HAM, lewat dokumen gugatannya, menyebut mereka yang dideportasi di antaranya terdiri dari 17 anak-anak yang salah satu orang tuanya tinggal di Malaysia, dan tiga orang yang telah masuk daftar PBB.

Sejauh ini belum jelas alasan mereka dideportasi ke Myanmar.

Malaysia dihuni lebih dari 154.000 pencari suaka dari Myanmar, yang saat ini dikendalikan oleh junta militer. (*)

Baca Juga:

Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Teken Keppres Tetapkan Cuti Bersama ASN Hanya 2 Hari di Tahun 2021
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Tetapkan Cuti Bersama ASN Hanya 2 Hari di Tahun 2021

Kementerian Perhubungan menghentikan operasi moda transportasi baik darat, laut maupun udara selama masa pelarangan tersebut

Donald Trump Kembali Lolos dari Pemakzulan
Indonesia
Donald Trump Kembali Lolos dari Pemakzulan

Senat Amerika Serikat pada Sabtu (13/2) malam membebaskan mantan Presiden Donald Trump dalam persidangan pemakzulan.

Berkaca dari Kasus di Bekasi, Polisi Minta Masyarakat Enggak Usah Bikin Konten Berbahaya
Indonesia
Berkaca dari Kasus di Bekasi, Polisi Minta Masyarakat Enggak Usah Bikin Konten Berbahaya

Polisi menduga sopir truk yang merupakan warga Karawang ini sengaja menabrak FA

Kapolri Ungkap Alasan Perbanyak Tilang Elektronik
Indonesia
Kapolri Ungkap Alasan Perbanyak Tilang Elektronik

Penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dapat mencegah penyalahgunaan wewenang polisi lalu lintas.

WHO Sebut Peningkatan COVID-19 Mengkhawatirkan di Eropa
Indonesia
WHO Sebut Peningkatan COVID-19 Mengkhawatirkan di Eropa

Tingkat infeksi COVID-19 dan hunian tempat tidur rumah sakit meningkat di Eropa.

Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif
Indonesia
Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif

Pemerintah berkomitmen untuk menutup berbagai celah yang mungkin bisa digunakan untuk korupsi

Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021
Indonesia
Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021

KAI Commuter akan menyesuaikan operasional perjalanan KRL Commuterline Jabodetabek menjadi 986 perjalanan KRL dengan 93 loop yang beroperasi dan jam operasional 04.00-22.00 WIB.

KPK Garap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
Tahun Ajaran Baru, Pemkot Bandung Putuskan Kembali Sekolah Daring
Indonesia
Tahun Ajaran Baru, Pemkot Bandung Putuskan Kembali Sekolah Daring

Disdik tengah menyiapkan modul pembelajaran. Modul ini diberikan kepada peserta didik yang mengikuti pembelajaran yang terkendala oleh alat pembelajaran secara daring.

Ramainya Tempat Wisata saat Libur Lebaran Bikin Doni Monardo Was-was
Indonesia
Ramainya Tempat Wisata saat Libur Lebaran Bikin Doni Monardo Was-was

"Kami khawatir hal ini bisa menimbulkan masalah baru yakni adanya penularan COVID-19 di lokasi wisata," katanya