Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri Malaysian laksanakan program pemulangan 1.086 Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) warganegara Myanmar, Selasa. ANTARA Foto/Ho-JIM (1)

MerahPutih.com - Beberapa anggota parlemen dan sejumlah aktivis hak asasi manusia pada Rabu (24/3) meminta Pemerintah Malaysia menjelaskan alasan memulangkan lebih dari 1.000 warga Myanmar.

Keputusan pemerintah itu tuai kecaman karenan pengadilan telah mengabulkan izin agar mereka tinggal sementara. Menurut beberapa dari mereka, langkah pemerintah itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur, Selasa (23/2), memberikan izin bagi 1.200 warga Myanmar yang akan dideportasi untuk tetap tinggal di Malaysia. Ribuan tahanan itu sebelum dideportasi telah ditahan di beberapa tahanan imigrasi di Malaysia.

Baca Juga:

Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Organisasi pembela HAM Amnesty International telah melayangkan permohonan agar deportasi ditunda, mengingat ribuan warga Myanmar itu masih menunggu akses suaka mereka agar tidak dipulangkan paksa ke negaranya. Banyak dari mereka khawatir tidak akan selamat jika kembali pulang.

Namun, beberapa jam setelah pengadilan membacakan putusannya, pejabat tinggi Imigrasi Malaysia mengatakan pemerintah telah memulangkan 1.086 warga Myanmar menggunakan tiga kapal Angkatan Laut.

"Kami yakin pemerintah berutang penjelasan kepada rakyat Malaysia setelah mereka memilih untuk melawan perintah pengadilan," kata Direktur Amnesty Internasional Wilayah Malaysia Katrina Maliamauv, dikutip Antara.

Kantor Perdana Menteri dan Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Khairul Dzaimee Daud belum menjawab pertanyaan terkait deportasi warga Myanmar.

Pengadilan pada Rabu menetapkan kalangan oposisi dapat menggugat deportasi pada 9 Maret, kata pengacara kelompok tersebut, New Sin Yew.

Malaysia. (Foto: MP/Pixabay.com/terimakasih0)
Malaysia. (Foto: MP/Pixabay.com/terimakasih0)

Hakim juga menetapkan penangguhan yang akan mencegah 114 warga Myanmar lain, yang masih mendekam dalam tahanan imigrasi, untuk dideportasi sebelum sidang berikutnya.

Dalam pernyataan terpisah, empat anggota dewan dari kelompok oposisi mempertanyakan keputusan pemerintah yang dapat dianggap sebagai upaya melawan putusan pengadilan. Mereka meminta pemerintah untuk memberi keterangan lebih lanjut soal deportasi.

Khairul mengatakan tidak ada pengungsi Rohingya dan pencari suaka yang masuk dalam daftar deportasi.

Namun, banyak orang mempertanyakan kebijakan deportasi pemerintah terhadap para pencari suaka yang belum terdaftar. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) telah dilarang untuk mewawancarai para pengungsi yang ditahan selama lebih dari satu tahun.

Padahal, wawancara itu diperlukan agar UNHCR dapat menetapkan status mereka di Malaysia.

Baca Juga:

KBRI Didemo Massa Myanmar, Begini Nasib Warga Indonesia di Yangon

Organisasi pembela HAM, lewat dokumen gugatannya, menyebut mereka yang dideportasi di antaranya terdiri dari 17 anak-anak yang salah satu orang tuanya tinggal di Malaysia, dan tiga orang yang telah masuk daftar PBB.

Sejauh ini belum jelas alasan mereka dideportasi ke Myanmar.

Malaysia dihuni lebih dari 154.000 pencari suaka dari Myanmar, yang saat ini dikendalikan oleh junta militer. (*)

Baca Juga:

Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Belum Simpulkan Adanya Unsur Kesengajaan di Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Polisi Belum Simpulkan Adanya Unsur Kesengajaan di Kebakaran Gedung Kejagung

Penyidik juga memeriksa saksi penjual dust cleaner merek TOP

Minggu Depan, Bareskrim Polri Periksa Keluarga Enam Laskar FPI yang Tewas
Indonesia
Minggu Depan, Bareskrim Polri Periksa Keluarga Enam Laskar FPI yang Tewas

“Penyidik hari ini akan mengirim panggilan kepada keluarga enam pengawal Rizieq yang menyerang anggota Polri untuk diperiksa Senin mendatang,” kata Andi

[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Corona yang Disuntikkan Picu Serangan Penyakit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Corona yang Disuntikkan Picu Serangan Penyakit

Ternyata tidak ada pernyataan bahwa penyuntikan vaksin Pfizer-BioNTech menyebabkan masyarakat Israel terjangkit virus COVID-19

Debat Cawalkot Tangsel, Tiga Kandidat Beberkan Program Atasi Kesenjangan Sosial
Indonesia
Debat Cawalkot Tangsel, Tiga Kandidat Beberkan Program Atasi Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial, menjadi salah satu isu yang dibahas.

Kepala BNPB Percayakan Perkembangan Gunung Merapi ke BPPTKG
Indonesia
Kepala BNPB Percayakan Perkembangan Gunung Merapi ke BPPTKG

Ia juga mengecek pos pantau merapi di Balerante untuk mengetahui situasi terkini merapi

Pemkot Solo Cabut SE Anak di Atas 5 Tahun Boleh Ngemal
Indonesia
Pemkot Solo Cabut SE Anak di Atas 5 Tahun Boleh Ngemal

Dalam SE tersebut anak di atas 5 tahun boleh berpergian ke pusat keramaian seperti mal, pusat perbelanjaan, pasar tradisional.

12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi
Indonesia
12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi

Chaidir mengatakan, bahwa Pemprov DKI juga menerapkan pegawai PNS masuk 50 persen dari kapasitas yang ada, seperti perkantoran di ibu kota

Tiga Dokter Positif COVID-19, RSUD Tarakan Ditutup
Indonesia
Tiga Dokter Positif COVID-19, RSUD Tarakan Ditutup

Penutupan berlaku mulai Senin (23/11) sampai Jumat (27/11).

DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran
Indonesia
DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran

DPRD Solo dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan mengundang keluarga besar wali kota dan wakil wali kota. Keluarga besar dari pihak Gibran yang diundang meliputi Presiden Jokowi, Ibu negara Iriana Jokowi, dan Kaesang Pangarep.

Warga Buru Selatan Rasakan Beberapa Detik Guncangan Kuat Gempa M5,8
Indonesia
Warga Buru Selatan Rasakan Beberapa Detik Guncangan Kuat Gempa M5,8

BPBD Kabupaten Buru dan Buru Selatan masih memantau situasi lapangan pascagempa.