Depok Siap Terapkan PSBB Wali Kota Depok Mohammad Idris (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

Merahputih.com - Pemerintah Kota Depok Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk dapat memerangi penyebaran COVID-19.

"Berdasarkan informasi dari Provinsi Jawa Barat, data Kota Depok sudah lengkap," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Jumat (10/4).

Baca Juga:

Dianggap Belum Siap, Upaya Lockdown Bakal Merugikan Negara

Idris mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan protokol-protokol jika PSBB ditetapkan, meliputi protokol peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya dan pembatasan moda transportasi.

Hal ini kata dia mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Demikian pula untuk persiapan-persiapan lainnya, termasuk di dalamnya untuk jaring pengaman sosial.

Wali Kota Depok Mohammad Idris (tengah) menjelaskan penanganan Covid-19 di wilayahnya. (ANTARA/Feru Lantara)

Namun demikian lanjut Idris teknis PSBB di Kota Depok untuk semua sektor belum dapat disampaikan pada saat ini, mengingat status PSBB Kota Depok masih dalam proses pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kementerian Kesehatan RI.

Usulan PSBB Kota Depok sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Walikota Depok Nomor 443/175-Huk/Dinkes Tanggal 7 April 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Depok.

Surat dan data-data sudah dikirim melalui pesan online dan fisik suratnya secara resmi disampaikan langsung kepada Gugus Tugas PP Covid-19 Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:

Polda Metro Pastikan Tidak Ada Anggotanya Terinfeksi COVID-19

Dalam surat tersebut, sebagaimana dikutip Antara, diusulkan PSBB Kota Depok atau PSBB Wilayah Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) agar terjalin sinergi kebijakan.

"Sudah dilampirkan data-data pendukung berupa kajian epidemiologi, yang terdiri dari data peningkatan jumlah kasus berdasarkan waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal," jelas Idris.

Dukungan lainnya adalah aspek kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.(*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bamsoet Minta 'New Normal' Tak Bikin Kegaduhan
Indonesia
Bamsoet Minta 'New Normal' Tak Bikin Kegaduhan

Protokol kesehatan new normal telah dipersiapkan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Agar Waspada, Pemerintah Harus Umumkan Wilayah Penyebaran Mutasi Virus Corona
Indonesia
Agar Waspada, Pemerintah Harus Umumkan Wilayah Penyebaran Mutasi Virus Corona

Jika vaksin yang sekarang digunakan pemerintah masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus corona yang bermutas.

 Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3
Berita
Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3

Baju APD dengan standar tinggi atau ISO 16604 Class 3 merupakan spesifikasi yang wajib dikenakan para tenaga medis sehingga keamanan dan keselamatan terjamin.

PT Angkasa Pura I Gandeng BNN Solo Cegah Penyelundupan Narkoba di Bandara
Indonesia
PT Angkasa Pura I Gandeng BNN Solo Cegah Penyelundupan Narkoba di Bandara

PT Angkasa Pura I menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Solo untuk mencegah penyelundupan narkoba di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo, Jawa Tengah.

Kematian COVID-19 Tembus 7.000, Swedia Belum Wajibkan Penggunaan Masker
Dunia
Kematian COVID-19 Tembus 7.000, Swedia Belum Wajibkan Penggunaan Masker

Swedia belum mewajibkan penggunaan masker. Demikian kata pejabat kesehatan senior pada Kamis (3/12).

Dinas LH DKI Kumpulkan 859 Kg Masker Bekas di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Dinas LH DKI Kumpulkan 859 Kg Masker Bekas di Tengah Pandemi Corona

Ratusan limbah medis itu dikumpulkan Dinas LH dari awal PSBB sekira pertengah April.

Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi
Indonesia
Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup

DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik
Indonesia
DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik

Ratna mengakui, bahwa sebenarnya keluhan terkait kenaikan tagihan listrik ini telah bergulir sejak bulan April.

Pemerintah Sindir Public Figure yang Sebut COVID-19 Konspirasi
Indonesia
Pemerintah Sindir Public Figure yang Sebut COVID-19 Konspirasi

"Termasuk informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya,” ujar Wiku

Menhan Jadi Pemimpin Lumbung Pangan, Pengamat Ungkit Kedekatan Prabowo-Jokowi di Pilkada DKI 2012
Indonesia
Menhan Jadi Pemimpin Lumbung Pangan, Pengamat Ungkit Kedekatan Prabowo-Jokowi di Pilkada DKI 2012

Jokowi sudah mengenal Prabowo sebelum dia menjadi Gubernur DKI Jakarta