Depok dan Bogor Lakukan Jam Malam, Wagub: Ini Jadi Masukan DKI Papan informasi perkembangan kasus COVID-19 di Sunter, Jakarta, Sabtu (22/8/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan belum memiliki niatan untuk meniru daerah Depok dan Bogor, Jawa Barat dalam melaksanakan jam malam guna menekan kasus virus corona.

Meski demikian, kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria, pihaknya akan menghormati regulasi yang diterbitkan kota tetangga itu.

Baca Juga:

Pemberlakuan Jam Malam Dinilai Jadi Solusi Jitu Atasi COVID

Kota Bogor telah memberlakukan jam malam sejak 29 Agustus 2020. Sedangkan Kota Depok memberlakukan jam malam sejak 31 Agustus 2020.

"Kami menghormati (kebijakan jam malam Depok dan Bogor). Untuk DKI belum sampai ke situ ini jadi masukan," kata Riza di Jakarta, Jumat (4/9).

Tim Satpol PP memberikan sanksi denda kepada tempat usaha yang melanggar jam operasional melampaui pukul 18:00 WIB, pada razia yang dilakukan di Kota Bogor, Selasa (1/9/2020) malam. (ANTARA/HO/Pemkot
Tim Satpol PP memberikan sanksi denda kepada tempat usaha yang melanggar jam operasional melampaui pukul 18:00 WIB, pada razia yang dilakukan di Kota Bogor, Selasa (1/9/2020) malam. (ANTARA/HO/Pemkot

Di Jakarta, ucap Riza, sudah lebih dulu melakukan pembatasan jam beroperasi di sektor mal, restoran, dan perkantoran.

"Sejak awal pembukaan mal dan restoran kan sudah dibatasi ya jamnya sampai jam 8 (malam). Jam-jam kantor juga, restoran juga dibatasi," paparnya.

Baca Juga:

Warga Depok Catat, Hari Ini Jam Malam COVID-19 Mulai Berlaku!

Politikus Gerindra ini mengaku, pihaknya akan mengevaluasi jam operasional cafe di ibu kota yang buka sampai malam hari.

"Jam malam kita perhatikan caranya macam-macam bisa saja tempat-tempat yang buka batas waktunya dipercepat," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Jam Malam di Surabaya Dimanfaatkan Buat Balapan Onthel, Taruhannya Jutaan Rupiah!

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara

PK terhadap eks Bupati Talaud semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi

Pemerintah Antisipasi Penyebaran COVID-19 Sampai Desember
Indonesia
Pemerintah Antisipasi Penyebaran COVID-19 Sampai Desember

Perpanjangan PSBB juga bisa dilakukan

Bohong Anggota TNI Berujung Warga dan Polisi Diringsek
Indonesia
Bohong Anggota TNI Berujung Warga dan Polisi Diringsek

Sebanyak enam dari sekitar 100 orang yang terlibat dalam perusakan Mapolsek Ciracas dan fasilitas umum di Jaktim telah menjalani pemeriksaan intensif Polisi Militer Kodam Jayakarta.

Ketua DPR Berharap Santri Jadi Agen Perubahan
Indonesia
Ketua DPR Berharap Santri Jadi Agen Perubahan

Hari Santri Nasional adalah wujud penghormatan atas jasa para santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

Perma Koruptor Rp100 M Dibui Seumur Hidup Bisa Akselerasi Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Perma Koruptor Rp100 M Dibui Seumur Hidup Bisa Akselerasi Pemberantasan Korupsi

Perma itu tetap menjaga independensi, profesional dan integritas hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yudisial peradilan.

Jelang Idul Adha, Harga Hewan Kurban Melonjak Tajam
Indonesia
Jelang Idul Adha, Harga Hewan Kurban Melonjak Tajam

Permintaan akan hewan kurban meningkat dan diikuti dengan kenaikan harga hewan kurban.

BNPB Imbau Warga Lereng Gunung Ili Lewotolok Jangan Nekat Lawan Alam
Indonesia
BNPB Imbau Warga Lereng Gunung Ili Lewotolok Jangan Nekat Lawan Alam

Kalau satu dua masih bertahan di kampung, diperingatkan untuk mengungsi

Selain Corona, Ratusan Ribu Nyawa Anak Bangsa Juga Terancam Narkoba
Indonesia
Selain Corona, Ratusan Ribu Nyawa Anak Bangsa Juga Terancam Narkoba

Selain menghadapi ancaman akibat COVID-19, ribuan warga di Jabodetabek juga terancam akibat adanya peredaran narkotika.

Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK
Indonesia
Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK

Pimpinan KPK periode 2015-2019 ini mengatakan hanya kearifan Hakim Konstitusi yang dapat mengembalikan UU KPK kembali pada fitrahnya.

Pemprov DKI Tutup 34 Perkantoran karena Karyawan Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 34 Perkantoran karena Karyawan Terinfeksi COVID-19

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta telah melakukan penutupan sebanyak 34 perkantoran terkait kasus virus corona.