Depok dan Bekasi Butuh Dana Rp 500 Miliar Jika Ingin Bergabung ke DKI Jakarta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar. Foto: Kemendagri

MerahPutih.com - Kapuspen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyebutkan, setiap satu daerah yang akan melakukan otonomi membutuhkan dana besar.

Hal ini menanggapi adanya keinginan dari Bekasi dan Depok gabung ke DKI Jakarta. Satu daerah persiapan otonomi itu membutuhkan uang Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar per tahun.

Baca Juga: Faktor yang Buat Wali Kota Bekasi Pilih Gabung ke DKI Jakarta

Bachtiar menjelaskan, sejak 2014 terdapat 315 daerah yang mengajukan pemekaran kepada Kemendagri. Pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat mengabulkan itu semua. Pembangunan sarana dan prasarana, seperti membangun kantor-kantor pemerintahan, mobil dinas, dan pegawai, harus diperhitungkan.

"Banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Maka, apakah solusinya pemekaran atau manajemen pembangunannya yang diintegrasikan," ujar Bachtiar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/8).

Ia mengatakan, jika ada rencana Bekasi bergabung ke Jakarta, hitungan bisa diketahui apabila persiapannya sudah ada. Dalam sebuah daerah yang akan melakukan pemekaran, setelah usulannya disetujui secara administratif dan persyaratannya terpenuhi, akan dibentuk tim kajian.

Kantor Wali Kota Bekasi

"Dibentuk dulu daerah persiapan. Daerah persiapan itu dikepalai seorang ASN yang ditunjuk, yang memenuhi syarat bukan pejabat politik, kan belum ada DPRD-nya. Kalau daerah otonom baru, seperti itu," kata Bachtiar.

Ia mengatakan, jumlah Rp 300-Rp 500 miliar itu merupakan jumlah minimal. Namun, untuk penggabungan wilayah, kata dia, disesuaikan dengan kondisi wilayah yang digabungkan.

Baca Juga: Anies Siap Terima Kota Bekasi Jika Pilih Gabung ke DKI Jakarta

Dia mengatakan pemekaran daerah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penataan daerah terdiri dari dua cara yaitu pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru dan penggabungan daerah.

"Untuk dilakukan penataan daerah disyaratkan ada syarat dasar kewilayahan yaitu terkait dengan jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah dan seterusnya, dan daerah-daerah mana saja yang akan dimekarkan itu, ada syarat teknis administratif," kata Bahtiar.

"Kemudian ada syarat kapasitas daerah itu berkait dengan kemampuan fiskal dan kemampuan daerah itu atau wilayah itu bisa berkembang atau tidak, dan keseluruhan syarat-syarat itu harus mendapat persetujuan secara politis dari DPRD setempat, provinsi, gubernur, bupati, wali kota setempat baik DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi," sambungnya.

Setelah syarat-syarat itu terpenuhi, sambung Bahtiar, usulan penataan daerah itu diajukan secara resmi kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Usulan itu juga diajukan kepada DPR dan DPD.

"Jika disetujui oleh DPD RI kemudian dan DPR RI baru dilanjutkan dengan pembentukan tim independen untuk melakukan kajian apakah daerah itu layak ditata, dimekarkan atau digabungkan," ujarnya.

Menurut Bahtiar, jika hasil tim kajian independen tersebut disetujui maka dibentuklah daerah persiapan. Menurut dia, pembentukan daerah otonom itu memerlukan waktu yang panjang.

"Daerah persiapan itu minimal 3 tahun. Setelah daerah persiapan ini 3 tahun jalan, memang layak, baru dibentuk daerah otonom baru. Jadi panjang prosesnya," ujarnya.

Namun pemerintah saat ini ditegaskan Bahtiar melakukan moratorium pemekaran daerah sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahtiar menyebut Kemendagri menerima 315 usulan pemekaran daerah sejak 2014.

Baca Juga: PDIP Setuju Kota Bekasi Gabung ke DKI Jakarta tapi...

Kebijakan pemerintah sejak tahun 2014 hingga hari ini untuk pemekaran daerah maupun penggabungan daerah kebijakan pemerintah adalah moratorium. Artinya tidak ada pemekaran dan tidak ada penggabungan daerah.

"Sampai kapan, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan, namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang ketuanya Wapres, Sekretarisnya Menteri Dalam Negeri, ditambah unsur pemerintah daerah, dari asosiasi bupati, asosiasi gubernur, asosiasi wali kota," bebernya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanpa Adanya Asilimiasi, Kejahatan Sudah Ada di Tengah Masyarakat
Indonesia
Tanpa Adanya Asilimiasi, Kejahatan Sudah Ada di Tengah Masyarakat

Program asimilasi juga perlu dilakukan lantaran penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah demikian merajalela.

Calon Independen Ini Bisa Batal Hadapi Gibran di Pilwakot Solo
Indonesia
Calon Independen Ini Bisa Batal Hadapi Gibran di Pilwakot Solo

"Kami masih berikaan waktu sampai 27 Juli 2020 bagi pasangan Bajo untuk menyerahkan 14.482 syarat dukungan," kata dia.

Munculnya 'Kerajaan' Bisa Angkat Perekonomian Masyarakat Hingga Jadi 'Magnet' Turis
Indonesia
Menteri Basuki Tegaskan Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Beri Dampak Ekonomi
Indonesia
Menteri Basuki Tegaskan Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Beri Dampak Ekonomi

Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 27 Maret 2020 sebesar 7,42 persen atau senilai Rp9,13 triliun

Yakin Perekonomian Indonesia Baik, KSPI Minta Pengusaha Tak Lakukan PHK
Indonesia
Yakin Perekonomian Indonesia Baik, KSPI Minta Pengusaha Tak Lakukan PHK

Pengusaha harus berempati dengan buruh karena pemerintah sudah bekerja keras dengan memberikan stimulus ekonomi.

 Sebagian Penghuni Pilih Bertahan di Wisma Karantina Pademangan
Indonesia
Sebagian Penghuni Pilih Bertahan di Wisma Karantina Pademangan

Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) melaporkan bahwa sebagian penghuni betah tinggal di wisma dan tidak mau pulang. Mereka yang bertahan enggan untuk meninggalkan Jakarta.

Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja Justru Bertolak Belakang dengan PSBB
Indonesia
Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja Justru Bertolak Belakang dengan PSBB

Yang menghadapi kondisi dilema tidak hanya pemerintah Indonesia

Pemerintah Pusat Didesak Beri Kewenangan Daerah Lakukan Karantina Wilayah
Indonesia
Pemerintah Pusat Didesak Beri Kewenangan Daerah Lakukan Karantina Wilayah

"Banyaknya migrasi ke kampung halaman berpotensi besar untuk menyebarluaskan virus di daerahnya," jelas Tulus

KKP Ingin Gunakan Anjungan Migas Bekas Untuk Kawasan Budidaya
Indonesia
KKP Ingin Gunakan Anjungan Migas Bekas Untuk Kawasan Budidaya

Untuk menutup fasilitas dan memulihkan kondisi lingkungan membutuhkan biaya besar dan hal teknis lainnya yang tentunya tidak mudah.

[HOAKS atau FAKTA] Markas PKI di Kramat Raya Tengah Direnovasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Markas PKI di Kramat Raya Tengah Direnovasi

Kantornya sebelah Hotel Akasia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat