Densus 88 Pantau Pergerakan Terorisme Jelang Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 01 Agustus 2023
Densus 88 Pantau Pergerakan Terorisme Jelang Pemilu 2024

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/2/2023). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com-Densus 88 memiliki tugas khusus jelang Pemilu 2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian telah menyiapkan sejumlah pendekatan dalam penanganan aksi terorisme pada tahun politik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Densus 88 Beberkan Sebab Terjadinya Insiden Penembakan yang Tewaskan Anggotanya

"Khususnya di tahun pemilu, terhadap perkembangan teroris tentunya Polri dalam hal ini Densus 88 Antiteror terus melakukan kegiatan mulai yang sifatnya soft approach," ungkap Kapolri Sigit yang dikutip di Jakarta, Selasa (1/8).

Menurut Sigit, Polri fokus pada tindakan pencegahan.

"Sampai dengan yang saat ini, kami ubah menjadi langkah-langkah yang sifatnya pencegahan dan mengamankan atau biasa disebut dengan preventive strike," sambungnya.

Menurut Sigit, Densus 88 terus memantau pergerakan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan teroris.

"Menghadapi tahun pemilu, strategi tersebut terus kami lanjutkan karena kami juga memahami bahwa ada potensi yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kelompok teroris untuk menumpang," terangnya.

Baca Juga:

Densus 88 Tangani Kasus Polisi Tembak Polisi di Bogor

Dia menyebut dikhawatirkan kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan perbedaan pandangan atau isu SARA untuk memecah belah masyarakat.

"Kemudian dengan potensi-potensi yang mereka bisa ikut, khususnya pada saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik, apalagi kemudian itu menggunakan isu-isu SARA, tentunya kami mengantisipasi," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Kapolri, pendekatan humanis juga dilakukan terhadap mantan-mantan narapidana kasus terorisme (napiter). Dalam hal ini, Polri juga meningkatkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama (Kemenag) hingga tokoh-tokoh agama.

Kapolri juga menyebut pendekatan selanjutnya adalah dengan tindakan tegas apabila ada pihak-pihak yang berpotensi membahayakan dan mengganggu jalannya pemilu. Kapolri menekankan Polri, dibantu TNI, terus mewaspadai ancaman terorisme jelang pemilu.

"Tentunya terhadap yang potensial dan mengarah pada aksi-aksi yang tentunya akan berdampak membahayakan, mengganggu jalannya proses pemilu, ya kita melakukan penangkapan," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Polda Metro Jaya Minta Bantuan Densus 88 Selidiki Identitas Pelaku Penembakan Kantor MUI

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #TNI #Polri #Densus 88 #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Bagikan