Densus 88 Belum Dikerahkan Tangani KKB, Polri: Satgas Nemangkawi yang Kerja Ilustrasi: Densus 88 melakukan penggerebekan di rumah terduga teroris (MP/Win)

Merahputih.com - Polri memastikan bahwa Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror belum dikerahkan ke Papua untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah dilabeli terorisme.

"Belum ada (Densus 88 di Papua)," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono usai Launching Aplikasi Binmas Online System (BOS) di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).

Baca Juga

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

Argo mengungkapkan hingga saat ini, Satgas Nemangkawi yang masih menjadi garda terdepan dalam menangani KKB tersebut. "Satgas Nemangkawi TNI dan Polri yang kerja," ucap Argo.

Menurut Argo, Satgas Nemangkawi masih melakukan penegakan hukum di Papua. Yang dimana saat ini berada di bawah komando dari Asops Kapolri.

Dia menuturkan TNI, Polri, Pemda juga melakukan koordinasi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua. Hal itu dengan melakukan strategi Hard Power dan Soft Power.

"Kami memberdayakan anggota kepolisian dengan masyarakat di sana untuk mempunyai suatu keterampilan," ucap Argo.

Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)
Ilustrasi KKB (Antaranews)

Argo menyebut terkait Hard Power, pihaknya bakal melakukan penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Untuk Hard Power, kalau melanggar pidana ya akan kami proses," tegas Argo.

Tak hanya itu, hingga kini juga belum ada keputusan soal apakah Densus 88/Antiteror yang akan jadi ujung tombak penegakan hukum di Papua kendati Densus telah lama punya Satgaswil di provinsi ujung Timur Indonesia itu.

Baca Juga

Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI

Seperti diberitakan, wacana menjadikan organisasi separatis ini sebagai kelompok teror awalnya mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat antara BNPT dengan Komisi III DPR, 22 Maret lalu.

Lalu pada Kamis pekan lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga melabeli mereka sebagai teroris dan penanganannya menjadi kewenangan aparat kepolisian. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
IJTI Ingatkan Jurnalis Hanya Sebar Konten Terverifikasi dan Terklarifkasi
Indonesia
IJTI Ingatkan Jurnalis Hanya Sebar Konten Terverifikasi dan Terklarifkasi

Perlunya literasi penggunaan media sosial yang masif di kalangan masyakarat. Sekaligus jangan sampai memberi panggung kepada mereka yang ingin menyebarkan hoaks di platform apapun.

[Hoaks atau Fakta]: Korban Jiwa Serangan Israel ke Palestina Rekayasa Media
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Korban Jiwa Serangan Israel ke Palestina Rekayasa Media

Video diambil saat para mahasiswa pendukung Ikhwanul Muslimin di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, melakukan protes terhadap rezim.

[Hoaks atau Fakta]: KTP Elektronik Dipasangi Chip GPS
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: KTP Elektronik Dipasangi Chip GPS

Video itu memperlihatkan seseorang yang menemukan chip di dalam KTP elektronik miliknya.

Munaslub Berkarya Kembalikan Posisi Tommy Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina
Indonesia
Munaslub Berkarya Kembalikan Posisi Tommy Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2017-2022 telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19
Indonesia
Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19

Satgas Penanganan COVID-19 berharap masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis dan berkembangnya informasi tidak resmi terkait harga vaksin COVID-19.

Mahasiswa Uniba Solo Kembali Demo, Ketua Yayasan Nyatakan Siap Mundur
Indonesia
Mahasiswa Uniba Solo Kembali Demo, Ketua Yayasan Nyatakan Siap Mundur

Trasparansi pengelolaan Yayasan Uniba yang dianggap merugikan civitas kampus.

Kasus Korupsi Berlanjut, Bos PT Humpuss Bakal Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Kasus Korupsi Berlanjut, Bos PT Humpuss Bakal Duduk di Kursi Pesakitan

Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta.

Libur Panjang Imlek, ASN dan TNI/Polri Dilarang Bepergian
Indonesia
Libur Panjang Imlek, ASN dan TNI/Polri Dilarang Bepergian

Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pegawai BUMN/BUMD melakukan perjalanan keluar kota selama libur panjang Imlek 2021

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port
Indonesia
Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Polisi Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta Pusat
Indonesia
Polisi Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta Pusat

Aparat gabungan menemukan sejumlah warga masih tak patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Polisi pun membubarkan kerumunan warga tersebut.