Dengar Arahan Komandan, Polisi di Depan DPR Langsung Pukul Mundur Massa PP Demo Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR/MPR (Ist)

Merahputih.com - Polisi membubarkan paksa massa Pemuda Pancasila (PP) saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (24/11) petang. Pembubaran demo tersebut dilakukan setelah massa aksi mulai menggangu ketertiban umum dan menyebabkan kemacetan di Jalan Gatot Subroto.

Sampai-sampai, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi harus naik ke atas mobil komando. Hengki memberikan peringatan kepada massa Pemuda Pancasila untuk segera membubarkan diri.

Mendenger itu, polisi yang berjaga pun langsung merespons seruan komandannya. Aparat menggiring massa untuk meninggalkan arena demo di depan Gedung DPR.

Baca Juga

Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP

"Saya mohon perhatian, yang saat ini sedang menyampaikan pendapat. Ingat rekan-rekan hak saudara dibatasi oleh kewajiban, kewajiban menaati peraturan yang berlaku," ujar Hengki seraya menunjuk-nunjuk ke arah massa PP.

Hengki mengatakan aparat telah memberikan pelayanan kepada massa untuk menyampaikan pendapatnya. Namun yang terjadi, massa ricuh dan bahkan melukai polisi.

"Tugas kami dari pihak kepolisian adalah menjaga dan melayani rekan-rekan sekalian. Sekaligus sebenernya saat ini adalah menjaga protokol kesehatan. Tapi kegiatan rekan-rekan sekalian sekarang dinodai oleh ulah rekan-rekan," kata Hengki.

Bahkan, Hengki menyebut ada salah satu anggota Polisi ikut terluka. Ia meminta saksi yang melihat pelaku agar ikut mengamankan. Pimpinan aksi juga diminta bertanggungjawab.

"Perwira menengah. Padahal beliau mengamankan kegiatan ini. Hukum harus ditegakkan," tambahnya dengan nada keras.

Baca Juga:

Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai

Dalam aksi tersebut, PP mendesak fraksi PDIP bersama politikus PDIP, Junimart Girsang, agar menemui massa aksi untuk meminta maaf.

Wakil Ketua MPW PP DKI Jakarta Lasman Nipitupulu mengatakan pihaknya akan mengundang Junirmart jika hari ini tidak bisa menemui massa aksi. Junimart diundang datang ke Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila di Pejaten, Jakarta Selatan.

Seandainya Junimart tidak datang hari ini, pihaknya meminta ada perwakilan PDIP yang datang ke Sekretariat Pemuda Pancasila.

Baca Juga:

INTI Gandeng Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan ke Warga Terimbas COVID-19

Meski Juminart telah menyampaikan permintaan maaf melalui media, PP, ingin mendengar pemintaan maaf langsung dari Junimart.

"Ada (minta maaf), temen-temen nasional masih kurang terima inginnya di rumah kami, keamanan dijamin kita sediakan SOP untuk beliau," kata dia.

Lasman menegaskan bahwa Pemuda Pancasila bukan untuk kepentingan individu. "Pemuda Pancasila lahir kebutuhan bangsa, bukan kebutuhan kelompok atau individu," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Pandemi COVID-19 di Bandung Barat
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Pandemi COVID-19 di Bandung Barat

KPK diduga telah menetapkan seorang tersangka dalam penyidikan ini

Mudik Dilarang, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Cek Terminal Bayangan
Indonesia
Mudik Dilarang, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Cek Terminal Bayangan

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta kepada jajaran Pemprov DKI untuk mengecek terminal bayangan di Ibu Kota. Hal ini bertujuan mencegah warga pulang kampung.

Eks Dirut Asabri Didakwa Rugikan Negara Rp22,78 Triliun
Indonesia
Eks Dirut Asabri Didakwa Rugikan Negara Rp22,78 Triliun

Eks Direktur Utama Asabri, Adam Rachmad Damiri dan enam orang lainnya didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 triliun.

Tidak Lolos Cek Rekam Jejak FBI, 12 Garda Nasional Batal Kawal Pelantikan Biden
Indonesia
Tidak Lolos Cek Rekam Jejak FBI, 12 Garda Nasional Batal Kawal Pelantikan Biden

Dibebastugaskan karena terbukti memiliki pesan singkat yang mencurigakan.

OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang
Indonesia
OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Mersya Nur.

[HOAKS atau FAKTA]: Lowongan Kerja Crew Runner PON Papua 2020 Digaji Rp 4,5 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Lowongan Kerja Crew Runner PON Papua 2020 Digaji Rp 4,5 Juta

Beredar sebuah pesan berantai di whatsapp yang berisi lowongan pekerjaan sebagai Crew Runner sebanyak 900 orang untuk event PON XX Papua 2020 selama September hingga Oktober 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Hydro Oxy Mouth Freshener Spray Sembuhkan Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hydro Oxy Mouth Freshener Spray Sembuhkan Corona

Beredar promosi atau iklan di media sosial mengenai produk Hydro Oxy Mouth Freshener Spray yang diklaim mampu menangkal COVID-19.

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi THR Lebaran
Indonesia
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi THR Lebaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024
Indonesia
PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024

“PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anies-Ganjar dengan partai manapun,” jelas Aboe kepada wartawan, Senin (8/11).

Jabar Cuma Dapat Pasokan Vaksin 1 Juta Dosis Per Minggu
Indonesia
Jabar Cuma Dapat Pasokan Vaksin 1 Juta Dosis Per Minggu

Idealnya Jabar mendapatkan pasokan vaksin sebanyak 15 juta dosis per bulan atau 3,5 juta per minggu.