Dengan Sumber Daya Saat Ini, Pemerintah Harusnya Mampu Tekan Laju Penyebaran COVID-19 Ilustrasi. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menilai Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi COVID-19.

“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah," ujar Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (19/7).

Baca Juga:

DKI Jakarta Rajai Penambahan Kasus Per 18 Juli

Menurut Syarif, pemerintah seharusnya bisa lebih optimal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terlebih, DPR telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan APBN-P 2020 yang di dalamnya memuat perubahan anggaran yang sangat besar untuk penanganan Pandemi COVID-19.

Namun, pada kenyataannya, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, pada Sabtu (18/7), Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia melampaui China.

Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Tiongkok, pada Sabtu (18/7), sebanyak 83.644 kasus, sementara di Indonesia jumlahnya mencapai 84.882 kasus.

Ilustrasi COVID-19. Foto: Net

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong Pemerintah agar lebih fokus dalam upaya menghambat laju penyebaran COVID-19, salah satunya dengan bekerja lebih keras dalam menyalurkan anggaran penanganan COVID-19 secara maksimal dan terarah.

“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran COVID-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Fakta kini COVID-19 semakin tinggi memecahkan rekor tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk," ujar Syarif.

Lebih lanjut, dia juga menekankan agar Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan.

Baca Juga:

Kalah Berebut Rekomendasi PDIP dari Gibran, Purnomo Pilih Berhenti Berpolitik

Banyaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, sebagaimana dikutip Antara, disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokoler kesehatan.

"Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, sehingga Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi normal baru”, tandas dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI
Indonesia
Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI

Dinas Perhubungan sendiri mengatakan bahwa angka kemacetan Jakarta saat ini, sudah hampir sama seperti sebelum PSBB dahulu.

Jaksa Sebut Eksepsi Rizieq Shihab Berlebihan
Indonesia
Jaksa Sebut Eksepsi Rizieq Shihab Berlebihan

Jaksa menilai eksepsi yang dilontarkan Rizieq pada minggu lalu hanya untuk membentuk opini warga.

Pemprov DKI: Kasus COVID-19 di Jakarta Turun
Indonesia
Pemprov DKI: Kasus COVID-19 di Jakarta Turun

"Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 369 kasus," kata Dwi

PSBB Total Hari Pertama, Penumpang KRL Melorot
Indonesia
PSBB Total Hari Pertama, Penumpang KRL Melorot

KCI menghimbau masyarakat untuk tetap beraktivitas di rumah

Polisi Temukan Hal Aneh dalam Kasus Perempuan Bawa Bensin ke Kantor Anies
Indonesia
Polisi Temukan Hal Aneh dalam Kasus Perempuan Bawa Bensin ke Kantor Anies

Penyidik kepolisian menemukan ada yang aneh dalam kasus seorang wanita membawa bensin menyelinap ke dalam kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

RSKI Pulau Galang Rawat 325 Pasien COVID-19
Indonesia
RSKI Pulau Galang Rawat 325 Pasien COVID-19

Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Kepulauan Riau hingga Jumat (23/10) pukul 08.00 WIB merawat 325 pasien terkonfirmasi positif COVID-19.

Gatot Nurmantyo Nilai Tindakan Moeldoko Kudeta Demokrat Coreng Kehormatan TNI
Indonesia
Gatot Nurmantyo Nilai Tindakan Moeldoko Kudeta Demokrat Coreng Kehormatan TNI

Gatot tidak ingin masyarakat menganggap TNI tercemar. Karena ada perilaku vulgar dan terbuka yang melewati batas etika moral serta kehormatan yang dilakukan mantan prajurit TNI.

Satgas COVID-19 Nilai Kepatuhan Protokol Kesehatan saat Pilkada Sangat Rendah
Indonesia
Satgas COVID-19 Nilai Kepatuhan Protokol Kesehatan saat Pilkada Sangat Rendah

Sayangnya, dari hasil pantauan menunjukkan kepatuhan institusi dan kesediaan fasilitas penunjang. Seperti tempat cuci tangan, disinfektan, petugas pengawas penerapan protokol kesehatan. Semua masih rendah yaitu di bawah 50%

Ibu Asal Maroko Bunuh Anaknya Secara Keji di Apartemen Tanah Abang
Indonesia
Ibu Asal Maroko Bunuh Anaknya Secara Keji di Apartemen Tanah Abang

SHA ditemukan tewss mengenaskan dengan luka lebam di sekujur tubuhnya di Apartemen Pavilion, Tanah Abang, Rabu (1/9) lalu.

Omnibus Law Dinilai Ancam Pekerja di Sektor Kelistrikan
Indonesia
Omnibus Law Dinilai Ancam Pekerja di Sektor Kelistrikan

Omnibus Law berpotensi melanggar tafsir konstitusi