Denda Tolak Vaksin Rp5 Juta Dikritik Warga, Begini Jawaban Pemprov DKI Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Masyarakat DKI mengkritik aturan Pemprov tentang Penanggulangan COVID-19 yang akan memberikan sanksi denda sebesar Rp5 juta bagi warga yang menolak divaksin virus corona.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembuatan Perda tentang Penanganan COVID-19 sudah diperhitungkan secara matang oleh Legislatif dan Eksekutif.

Menurutnya, DPRD dan Pemprov DKI sudah meneliti dampak dari produk Perda COVID-19 ini.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Tidak Tergesa-gesa Soal Vaksi COVID-19

"Ya tentu semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang melalui proses yang panjang apalagi terkait vaksin atau obat-obatan dan lain-lain, tentu melalui prosedur mekanisme yang teliti ketat hati-hari prudent," kata Riza di Jakarta, Jumat (23/10).

Apalagi Perda COVID-19 yang dirampungkan 19 Oktober 2020 lalu menyangkut kesehatan dan nyawa masyarakat DKI. Diyakininya pasti produk Pedar itu telah dikaji dan diteliti secara baik.

"Pemerintah pasti memberikan kebijakan keputusan yang terbaik. jadi termasuk vaksin tentu sudah melalui proses penelitian," paparnya.

"Ga mungkin pemerintah buat vaksin kemudian suntikkan ke warga apabila di kemudian hari memberi dampak yang ga baik," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini, juga akan menimbangkan vaksin yang belum bisa dipertanggung jawabkan atau belum lulus dalam uji klinis.

Baca Juga

Pemerintah Upayakan Penerima Vaksin COVID-19 Merata Guna Ciptakan 'Herd Imunity'

"Jadi kami yakinkan bahwa apa yang dibuat pemerintah tentu yang terbaik untuk seluruh warga Indonesia," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan
Indonesia
Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan

Kirab budaya tersebut sebagai wujud syukur pedagang setelah pasar selesai dibangun ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan dana senilai Rp48 miliar

Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik
Indonesia
Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik

Machfud Arifin mengklaim Surabaya pernah berstatus zona hitam COVID-19

Rapat Perdana, Dewas Samakan Persepsi Amanat UU KPK yang Baru
Indonesia
Rapat Perdana, Dewas Samakan Persepsi Amanat UU KPK yang Baru

"Dewas masih rapat menyamakan persepsi mengenai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019, baik mengenai tugas dan kewenangan dewas maupun tugas dan kewenangan pimpinan KPK," kata Syamsuddin

Efek Rencana PSBB Anies, IHSG Anjlok Sampai BEI Bekukan Perdagangan Saham
Indonesia
Efek Rencana PSBB Anies, IHSG Anjlok Sampai BEI Bekukan Perdagangan Saham

Pembekuan perdagangan saham sudah dicabut kembali pukul 11.06 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

Banjir Sejumlah Titik, Anggota DPRD DKI: Wajar Musim Kemarau Tak Keruk Waduk
Indonesia
Banjir Sejumlah Titik, Anggota DPRD DKI: Wajar Musim Kemarau Tak Keruk Waduk

Banjir datang sebab selama musim kemarau tidak dilakukan upaya pemeliharaan serta pengerukan waduk dan sungai di Jakarta.

Perekonomian Indonesia Diprediksi Pulih pada 2021 Usai COVID-19
Indonesia
Perekonomian Indonesia Diprediksi Pulih pada 2021 Usai COVID-19

Prediksi pemulihan ekonomi tersebut, menurut Bhima, berdasarkan proyeksi berbasis data driven dari Singapura yang menyebut pandemi COVID-19 diperkirakan berakhir pada September 2020.

Ratusan WNA Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
Ratusan WNA Dilarang Masuk Indonesia

Alasan penolakan di antaranya karena pernah berada di episentrum penyebaran virus corona di Tiongkok.

Belum Juga Periksa Rini Soemarno di Kasus Jiwasraya, AEPI: Ada Apa dengan Kejagung
Indonesia
Belum Juga Periksa Rini Soemarno di Kasus Jiwasraya, AEPI: Ada Apa dengan Kejagung

Kejagung sempat berjanji melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi

Puluhan Bandar Narkoba Dijebloskan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan
Indonesia
Puluhan Bandar Narkoba Dijebloskan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

Proses pemindahan narapidana bandar narkoba telah berlangsung sejak 4 Juni 2020 pukul 23.00 WIB

Sejumlah Pasal di BPJS bakal Diuji Materi karena Dianggap Sulitkan Pensiunan
Indonesia
Sejumlah Pasal di BPJS bakal Diuji Materi karena Dianggap Sulitkan Pensiunan

Para pensiunan mengaku mengalami kerugian immateril dan materil.