Denda pelanggar Prokes di Surabaya Terkumpul Rp 1,3 miliar Para pelanggar protokol kesehatan saat menerima sanksi dsri petugas (MP/Andika)

MerahPutih.com - Mulai Januari hingga Februari 2021 berjalan, denda atas pelanggaran protokol kesehatan di Surabaya lebih dari Rp 1 Miliar. Capaian denda tersebut semakin bertambah.

Ia mengatakan, di bulan sebelumnya, denda yang terhimpun mencapai Rp 583 juta. Sejak Januari hingga Feburari berjalan, total nilainya sudah melonjak mencapai Rp 1,3 miliar.

Baca Juga

Jadikan COVID-19 Musuh Bersama

“Ya memang saking banyaknya warga yang belum mematuhi prokes, dan tingkat dispilinitasnya sudah kendor,” ujar Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Surabaya, Irvan Widyanto saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).

Pelanggaran didominasi warga kota yang tidak mengenakan masker sebanyak 7.924 orang. Kemudian pelanggaran juga ada pada kerumunan warga di tempat umum yang mencapai 1.515 orang.

Bentuk stiker yang ditempel di rumah warga Surabaya yang sedang melakukan isolasi mandiri akibat COVID-19. Foto: MP/Istimewa

Pelanggar bukan dari warga saja, namun juga dari pelaku usaha yang sering meremehkan prokes saat PPKM mikro. "Contohnya pelanggaran jam operasional maksimal pukul 22.00. Ada 211 pelaku usaha yang menerjang,” tegas Irvan.

Senua pelaku usaha harus menyediakan tempat cuci tangan. Namun, masih ada 67 tempat usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut dan akhirnya mereka menuai denda. Selain itu, juga kapasitas tempat kuliner seperti restoran, warung dan warkop maksimal diisi 50 persen, tetapi justru ada 57 tempat yang melanggar.

Baca Juga

Pasien Sembuh Lampaui Jumlah Penambahan Kasus COVID-19

“Bagi seluruh pelanggar perseorangan dikenai denda Rp 150 ribu dan KTP disita. Untuk pelaku usaha, nominal denda jauh lebih besar. Itu pun tergantung pada tingkat usahanya, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta. Untuk itu, kami menghimbau warga Surbaya agar tetap patuhi prokes untuk menekan sebaran COVID-19,” pungkas Irvan. (Andika/Jawa Timur)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yuyuk Andriati Ditunjuk Jadi Plh Kabiro Humas KPK
Indonesia
Yuyuk Andriati Ditunjuk Jadi Plh Kabiro Humas KPK

"Untuk sementara pelaksana harian Karo Humas KPK dirangkap Kabag Pemberitaan dan Publikasi Yuyuk Andriati Iskak," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Gerhana Matahari, Kemenag Imbau Daerah Aman COVID-19 Gelar Salat Kusuf
Indonesia
Gerhana Matahari, Kemenag Imbau Daerah Aman COVID-19 Gelar Salat Kusuf

Salat Kusuf atau Salat Gerhana Matahari dilakukan dua rakaat

Cegah COVID-19, KKP Keluarkan Protokol Bagi ABK Pencuri Ikan
Indonesia
Cegah COVID-19, KKP Keluarkan Protokol Bagi ABK Pencuri Ikan

Pemeriksaan kesehatan ini penting dilakukan

Status 2 Pasien di Indonesia Batal Positif Corona
Indonesia
Status 2 Pasien di Indonesia Batal Positif Corona

Hasil tes pasien Corona 06 dan 14 dinyatakan negatif

Berpeluang Lawan Anies di Pilkada DKI, Gibran: Fokus di Solo Dulu
Indonesia
Berpeluang Lawan Anies di Pilkada DKI, Gibran: Fokus di Solo Dulu

Ia menegaskan pihaknya akan fokus Menjadi Wali Kota Solo terlebih dulu dan tidak akan meninggalkan Solo.

Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter
Indonesia
Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter

Firli akan menghadiri agenda sidang oleh Dewas KPK

Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas
Indonesia
Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat

Jokowi tak Larang Mudik, Penyebaran COVID-19 Bisa Meluas ke Daerah
Indonesia
Jokowi tak Larang Mudik, Penyebaran COVID-19 Bisa Meluas ke Daerah

Akibatnya bisa mengancam pasokan logistik.

Mahfud Undang TII Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 650 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 650 Pasien COVID-19

Pasien rawat inap berkurang 3 orang