Demokrat Versi KLB Sebut Belasan Pasal Bermasalah dalam AD/ART Kongres 2020 Politisi Partai Demokrat (PD) versi KLB Max Sopacua saat jumpa pers di Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

MerahPutih.com - Jubir Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) M Rahmad menduga ada belasan pasal bermasalah dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres 2020.

"Kami menemukan setidaknya ada 14 pasal di dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Partai Politik," kata Rahmad dalam konferensi pers, di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3).

Dia mengatakan, di antara pasal bermasalah itu ialah kekuasaan tertinggi berada di tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Majelis Tinggi Partai (MTP), AD/ART dalam KLB atau kongres yang dirancang oleh MTP, calon ketum harus persetujuan MTP.

Baca Juga:

Alasan Partai Demokrat Versi KLB Gelar Konpers di 'Candi' Hambalang

Rahmad menilai, ketentuan dalam AD/ART tahun 2020 telah mengamputasi kewenangan anggota partai dan Mahkamah Partai.

Ia menjelaskan, Demokrat dalam menuntaskan perselisihan internal tak melaksanakan UU Parpol.

"Makanya, AD/ART ini tidak objektif dan batal demi hukum," ucap Rahmad.

Rahmad mengingatkan, AD/ART partai adalah peraturan dasar yang perubahan dan pembahasannya disepakati dalam kongres atau KLB.

Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)
Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)

Dia mengatakan, AD/ART Demokrat tahun 2020 justru dibuat dan disahkan di luar kongres.

"Parahnya lagi berarti AD/ART Demokrat tahun 2020 itu cacat formal," tegas Rahmad.

Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Max Sopacua menjelaskan, alasan Demokrat kubu Moeldoko atau KLB menggelar konferensi pers di Hambalang Sport Center, Bogor, karena proyek inilah yang telah menghancurkan elektabilitas Demokrat.

"Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max saat konferensi pers itu.

Baca Juga:

Ini Proyek yang Rontokkan Elektabilitas Partai Demokrat Versi Moeldoko Cs

Max menuding kasus korupsi proyek Hambalang malah mencoreng Demokrat. Akibatnya, perolehan suara Demokrat mengalami penurunan secara signifikan dalam tiap ajang pemilu.

"Ini adalah bagian integral dari sejarah yang menentukan bagaiamana Partai Demokrat itu mulai pelan-pelan turun (elektabilitas). Dari mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen, dan 7,3 persen," ujar Max yang juga mantan wartawan senior ini. (Knu)

Baca Juga:

Partai Demokrat Sebut Konpres Kubu Moeldoko di Hambalang Bentuk Frustasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isu Reshuffle Kembali Mencuat, Moeldoko: Gue Nggak Ngerti
Indonesia
Isu Reshuffle Kembali Mencuat, Moeldoko: Gue Nggak Ngerti

"Udah, jangan tanya itu. Gue enggak ngerti," ujarnya.

Update COVID-19 DKI Jumat (12/3): Total Pasien Sembuh Capai 343.351 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI Jumat (12/3): Total Pasien Sembuh Capai 343.351 Orang

Dengan positivity rate 14,4 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.873 jiwa.

BMKG: Jakarta Hujan Disertai Petir pada Rabu
Indonesia
BMKG: Jakarta Hujan Disertai Petir pada Rabu

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca Provinsi DKI Jakarta, Rabu, berpotensi hujan disertai kilat/petir pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada siang hari.

Tertangkap Lagi, Ridho Rhoma Minta Maaf Gegara Gagal Lawan Adiksi Terhadap Narkoba
Indonesia
Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Makin Tinggi, Polisi Tambah Kamera e-Tilang
Indonesia
Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Makin Tinggi, Polisi Tambah Kamera e-Tilang

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat
Indonesia
Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat

Sosialisasi yang saat ini harus dilakukan sambil menunggu vaksinasi adalah dengan memberikan informasi baik tentang kebaikan vaksin dan melakukan vaksin agar sehat dan bebas COVID.

Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang

Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan surat pada YouTube agar memblokir akun Jozeph Paul Zhang karena berisi ujaran kebencian.

[Hoaks atau Fakta]: Bandara Kertajati Jadi Bengkel Sepeda Motor
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bandara Kertajati Jadi Bengkel Sepeda Motor

bandara merupakan hasil jepretan dari jurnalis Kompas Murti Ali Lingga yang diambil pada 6 Juli 2019, seperti digunakan dalam artikel berjudul “Runway Bandara Kertajati Terbakar, Ini Sejarah Pembangunannya…” y

[HOAKS atau FAKTA] Wapres Ma'ruf Amin Dihipnotis Uya Kuya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Wapres Ma'ruf Amin Dihipnotis Uya Kuya

Maruf Amin tengah di hipnotis oleh Uya Kuya dan ditanyai mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

Hitung Hasil Pilkada, Hanya 20 Persen PPK Gunakan Teknologi Sirekap KPU
Indonesia
Hitung Hasil Pilkada, Hanya 20 Persen PPK Gunakan Teknologi Sirekap KPU

Selain tingkat kecamatan, dalam rekapitulasi tingkat KPU kabupaten kota sebagian besar masih menggunakan sistem manual.