Demokrat Ungkap 4 Pertemuan Malam Hari dengan Jokowi Teuku Riefky Harsya. Foto : Naifuroji/Man

MerahPutih.com - Partai Demokrat memberikan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut partai berlambang Mercy itu sering bertandang ke Istana Negara.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menjelaskan, partainya hanya bertemu dengan Jokowi sebanyak empat kali dalam kurun waktu 2-3 tahun lalu.

Baca Juga

Denny Indrayana: Cawe-cawe Nyata Jokowi, Biarkan Moeldoko 'Copet' Partai Demokrat

"Empat kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketum AHY, terjadi 2- 3 tahun yang lalu. Pertemuan-pertemuan itu bukan yang sering digambarkan oleh publik sebagai pertemuan politik yang lazim dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah," ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulis, Rabu (31/5).

Teuku Riefky menegaskan klarifikasi ini disiarkan agar masyarakat mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya, dan tidak memiliki praduga yang tidak baik kepada Demokrat seolah-olah partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga ikut mencari jalan untuk bertemu Presiden Jokowi dan meminta waktunya malam hari.

"Kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh "kucing-kucingan" yang semua itu tidak pernah kami lakukan," katanya.

Teuku Riefky mengatakan, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) siap dikonfrontir mengenai hal tersebut.

"Jika ada perbedaan pendapat dengan pihak Istana, kami Partai Demokrat termasuk Bapak SBY dan Ketum AHY siap untuk "dikonfrontir" baik dengan Presiden Joko Widodo maupun pembantu-pembantunya. Ini sangat penting agar kebenaran tegak di negeri yang kita cintai ini," imbuhnya.

Dia menilai, pernyataan presiden itu menjadi perhatian masyarakat luas dan pernyataan yang mengait Partai Demokrat itu bisa disalahmengertikan.

Untuk itu, tegasnya, DPP Partai Demokrat segera mengumpulkan keterangan, apakah memang ada pertemuan Partai Demokrat dengan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Demokrat Ingatkan MK 8 Parpol Parlemen Menolak Sistem Pemilu Tertutup

Dari keterangan yang digalinya, berikut momen pertemuan petinggi Demokrat dengan Presiden Jokowi.

Penjelasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengait hal ini adalah sebagai berikut:

1) SBY dalam waktu 3,5 tahun ini, tercatat 3 kali bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertama, terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, siang hari. Pertemuan itu atas inisiatif dan undangan Jokowi. Kedua, pada saat SBY menghadiri pernikahan Kaesang di Solo.

Ketiga, SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada 15 November 2022 waktunya juga malam hari karena undangan yang diterima SBY adalah menghadiri Gala Dinner G20 pada malam hari.

2) Ketiga pertemuan tersebut yang menentukan tempat dan waktunya adalah Presiden Jokowi, dan SBY menghormati Jokowi sebagai kepala negara, yang sedang mengemban amanah saat ini. Artinya, ketiga pertemuan itu inisiatif datang dari Presiden Jokowi. Bukan atas inisiatif SBY apalagi meminta waktunya malam hari.

Penjelasan Ketum Demokrat AHY adalah sebagai berikut:

1) Selama 3,5 tahun terakhir ini, AHY hanya pernah satu kali bertemu Presiden Jokowi tanggal 9 Maret 2021. Pertemuan itu atas permintaan pihak Istana dan tempat yang dipilih adalah Istana Bogor, dan waktu yang ditentukan adalah malam hari.

Waktu pertemuan malam hari itu juga bukan atas permintaan AHY. Namun, sebagaimana sikap SBY yang menghormati Presiden Jokowi sebagai kepala negara, demikian juga sikap Ketum AHY.

2) Sebenarnya, pihak Istana menyampaikan bahwa Jokowi ingin bertemu dengan SBY dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Waktu itu, SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Jokowi adalah Ketua Umum AHY. Singkat kata, AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari.

3) Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, Presiden Jokowi dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat.

"Begitulah pengakuan dari Presiden Jokowi yang disampaikan kepada Ketua Umum AHY," pungkasnya. (Asp).

Baca Juga

Demokrat Sebut MK Tak Berwenang Tentukan Sistem Pemilu 2024

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Upayakan Keadilan Restoratif Kasus KDRT di Depok
Indonesia
Polisi Upayakan Keadilan Restoratif Kasus KDRT di Depok

Kasus ini dihentikan sementara dengan alasan suami perlu melakukan pengobatan dan istri diberikan waktu untuk merenung.

Polisi Berlakukan Kembali Tilang Manual di Tangerang
Indonesia
Polisi Berlakukan Kembali Tilang Manual di Tangerang

Banyaknya pengendara di jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas membuat Polisi mulai menerapkan aturan tegas. Polres Metro Tangerang Kota kembali memberlakukan tilang manual mulai 15 Mei 2023.

Jawaban Ganjar Ditanya Soal Cawapres Pendampingnya
Indonesia
Jawaban Ganjar Ditanya Soal Cawapres Pendampingnya

Ganjar menghormati keputusan partai politik terkait pembahasan cawapres yang akan mendampinginya nanti.

Kondisi Ekonomi di 2023 Makin Kompleks
Indonesia
Kondisi Ekonomi di 2023 Makin Kompleks

Di masa-masa sulit, uang masyarakat yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting

Bawaslu Waspadai Pencurian Data Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Waspadai Pencurian Data Pemilu 2024

Bawaslu akan meningkatkan keamanan siber seluruh satuan kerja Bawaslu melalui pembentukan computer security incident response team (CSIRT).

Pelanggaran Lalin Selama Operasi Patuh Jaya, Terbanyak Pemotor Tanpa Helm
Indonesia
Pelanggaran Lalin Selama Operasi Patuh Jaya, Terbanyak Pemotor Tanpa Helm

Total selama tiga hari pelaksanaan terdapat 1.358 pelanggaran yang ditindak secara tilang.

MKD Minta Penegak Hukum Bijak Tanggapi Surat Kaleng saat Pemilu 2024
Indonesia
MKD Minta Penegak Hukum Bijak Tanggapi Surat Kaleng saat Pemilu 2024

Surat kaleng yang dimaksud Adang isinya memfitnah atau menyebarkan berita bohong tentang seseorang.

Waspada Potensi Banjir Rob di Perairan Indonesia pada 19 Mei, Ini Daftar Wilayahnya
Indonesia
Waspada Potensi Banjir Rob di Perairan Indonesia pada 19 Mei, Ini Daftar Wilayahnya

"Berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia," Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo

KPU Jabar Mulai Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD
Indonesia
KPU Jabar Mulai Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Apabila setelah verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD RI tersebut menyusut, maka akan diberikan kesempatan perbaikan selama 10 hari.

Kenaikan Harga Makanan, Minuman dan Tembakau Bikin Inflasi Capai 4,97 Persen
Indonesia
Kenaikan Harga Makanan, Minuman dan Tembakau Bikin Inflasi Capai 4,97 Persen

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen.