Demokrat Tetap Minta ‘MoU’ Ruang Guru dan Pemerintah Dibuka ke Publik Politisi Partai Demokrat Sartono Hutomo. (foto:dpr.go.id)

MerahPutih.com - Partai Demokrat tetap meminta nota kesepahaman atau MoU antara Ruang Guru dengan pemerintah dalam program pelatihan para calon penerima kartu prakerja tetap dibuka secara transparan ke publik meski saat ini Belva Deva sudah mundur dari Staf Khusus Presiden Jokowi.

"Kita negara hukum aspek utama yang menjadi perhatian masyarakat terkait MoU Ruang Guru dengan Pemerintah dalam pelatihan para calon penerima Kartu Prakerja perlu dibuka secara transparan," kata Kepala Departemen Perekonomian Nasional DPP Partai Demokrat Sartono Hutomo kepada wartawan, Rabu, (22/4).

Baca Juga

Belva Devara Mundur, Proyek Ruangguru di Kartu Pra Kerja Tetap Untung

Menurut Sartono, Mou antara pemerintah dan Ruang Guru dimana Belva menjadi CEO-nya penting dibuka agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari serta menjaga rasa keadilan dalam masyarakat kita," ujar Sartono.

Anggota Komisi VII DPR ini pun meminta agar kejadian yang menimpa Belva dapat menjadi pelajaran berharga bagi kaum milenial dalam mengelola negara.

"Tentu ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kaum milenial bahwa mengelola negara tidak sebatas keren-kerenan tetapi juga perlu pengalaman secara mendalam, perlu kehati-hatian yang tinggi," pungkas Sartono.

Politisi Partai Demokrat, Sartono Hutomo
Politisi Partai Demokrat, Sartono Hutomo

Diketahui CEO Ruang Guru Belva Devara resmi mengundurkan diri dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah surat Belva mengungkapkan alasan pengunduran dirinya sebagai staf Presiden Jokowi.

"Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam masalah pandemi COVID-19," kata Belva dalam surat yang diterima oleh awak media, Selasa, (21/4).

Baca Juga

KPK Diwanti-wanti Kawal Anggaran Rp3,3 T Ruangguru di Program Kartu Pra Kerja

Meski demikian, Belva memastikan, bahwa penunjukan Ruangguru sebagai aplikator dalam program Kartu Prakerja pemerintah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Belva menegaskan tidak ada konflik kepentingan di dalam penunjukan tersebut.

"Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja," ujar Belva. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Masih Selidiki Penyebar Video Syur Mirip Artis
Indonesia
Polisi Masih Selidiki Penyebar Video Syur Mirip Artis

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebut ada pelaporan polisi terkait dengan video syur yang dikaitkan dengan JI.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bisa Selamatkan UMKM
Indonesia
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bisa Selamatkan UMKM

"Belanja pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong permintaan akan produk UMKM, yang meskipun harganya dinilai mungkin sedikit lebih mahal," kata Puteri Anetta Komarudin.

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir

"Tidak hanya Jakarta, Bogor, bahkan Depok, Tangerang, dan sampai Cianjur itu kita kerja sama," kata Riza

Kapolda dan Pangdam Jaya Pastikan Keamanan dan Logistik Pilkada
Indonesia
Kapolda dan Pangdam Jaya Pastikan Keamanan dan Logistik Pilkada

Melancarkan Pilkada Serentak, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya memberikan bantuan berupa rapid test dan masker.

Datangi Kantor BNPB, Anies: Insyaallah Kita Bisa Kendalikan Corona Virus
Indonesia
Datangi Kantor BNPB, Anies: Insyaallah Kita Bisa Kendalikan Corona Virus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur.

Karyawan AP II Dilarang Terima Gratifikasi Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Karyawan AP II Dilarang Terima Gratifikasi Natal dan Tahun Baru

Seluruh karyawan Angkasa Pura (AP) II dilarang menerima gratifikasi terkait dengan momen Hari Raya termasuk Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

 DPR: Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut TVRI Melanggar UU MD3
Indonesia
DPR: Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut TVRI Melanggar UU MD3

"Jelas sekali langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR RI

Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran
Indonesia
Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran

Realisasi pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,9 triliun atau 25,1 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Pimpinan DPRD DKI: Anggota Rangkulan dengan Wagub Wajib Tes COVID-19
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI: Anggota Rangkulan dengan Wagub Wajib Tes COVID-19

Tidak semua anggota DPRD DKI Jakarta yang melakukan tes COVID-19 setelah Wagub Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif virus corona.

Hati-hati, di Negara Ini Tidak Gunakan Masker Didenda Rp800 juta
Dunia
Hati-hati, di Negara Ini Tidak Gunakan Masker Didenda Rp800 juta

Satu-satunya pengecualian adalah jika orang tersebut mengemudi sendirian di dalam kendaraan.