Demokrat Tegaskan Tetap Gabung Koalisi Prabowo-Sandi Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan. (Antaranews)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan partainya masih berada dalam Koalisi Prabowo-Sandi sampai dengan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Menyangkut masalah posisi Partai Demokrat sampai saat ini dan hingga hasil keputusan MK, Demokrat masih di koalisi Prabowo-Sandi," kata Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6).

Dia mengatakan, Partai Demokrat tetap menjalin komunikasi politik dengan semua pihak termasuk dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf meskipun masih berada dalam koalisi Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan. (Antaranews)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan. (Antaranews)

Baca Juga:

Tak Kebagian 'Jatah' Menteri, Indikasi Demokrat Gabung Jokowi Makin Nyata

Hal itu, menurut dia, karena komunikasi itu untuk kepentingan rakyat karena dalam membangun bangsa, tidak bisa sendiri. "Membangun bangsa ini tidak bisa sendiri, harus bersama-sama di posisi manapun, jadi komunikasi harus jalan terus," ujarnya seperti dilansir Antara.

Syarief mengatakan, posisi politik Demokrat pasca-Putusan MK pada 25 Juli mendatang kemungkinan bisa berubah karena dalam sejarahnya, Partai Demokrat pernah menjadi pemenang pemilu dan juga pernah menjadi partai tengah.

Dia mengatakan, Partai Demokrat akan menentukan sikap politik tersebut dengan melakukan rapat konsolidasi dan rapat paripurna di DPP Partai Demokrat.

"Saya belum bisa menentukan tapi yang jelas Demokrat sudah punya pengalaman pernah jadi rolling party, pernah jadi partai tengah antara oposisi dan pendukung. Jadi pengalaman kita sudah cukup banyak, kita lihat nanti," katanya. (*)

Baca Juga: SBY Instruksikan Kader Demokrat Keluar dari Koalisi, PD: Itu Bentuk Kepedulian Terhadap Bangsa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah
Indonesia
Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah

"Tahapan kampanye sudah berlangsung sepekan. Ada empat daerah yang melakukan pelanggaran," ujar Wahyu

Di Tengah Pandemi COVID-19, Ekspor Makanan Olahan Indonesia Naik 7,9 Persen
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Ekspor Makanan Olahan Indonesia Naik 7,9 Persen

Angka 7,9 persen itu naik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Rusia Mulai Vaksinasi COVID-19 ke Kosmonaut
Dunia
Rusia Mulai Vaksinasi COVID-19 ke Kosmonaut

Rusia mulai memvaksinasi kosmonaut dan juga stafnya pada Jumat (18/12), di Star City.

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses lelang pengadaan six roll mill atau mesin penggilingan tebu yang diikuti oleh PT Trisula Abadi.

KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur
Indonesia
KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur

KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

Tangani COVID 19, Publik Puas Dengan Kinerja Pemda
Indonesia
Tangani COVID 19, Publik Puas Dengan Kinerja Pemda

Kepuasan terhadap pemerintah daerah mencapai 41,9 persen, sedangkan pemerintah pusat hanya 32,5 persen.

CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari
Dunia
CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari

Karantina 14 hari dapat menimbulkan beban ekonomi yang besar

Keterisian Ruang Rawat COVID-19 di Kota Bandung Hampir 50 Persen
Indonesia
Keterisian Ruang Rawat COVID-19 di Kota Bandung Hampir 50 Persen

Tercatat okupansi atau angka keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang menangani kasus COVID-19 di Kota Bandung mencapai 45,87 persen.

KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu diduga memperkenalkan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

Ledakan Guncang Lebanon, Pemerintah Tetapkan Status Darurat
Indonesia
Ledakan Guncang Lebanon, Pemerintah Tetapkan Status Darurat

Penimbunan zat kimia bersifat eksplosif tersebut tidak dapat diterima, karena dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan aspek keamanan