Demokrat Solo Mengaku Ditawari Rp125 Juta untuk Ikut KLB Ketua DPC Demokrat Soloraya menolak KLB. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai berlogo mercy tersebut.

Selain itu, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memastikan sebanyak 35 DPC kabupaten kota/kabupaten solid, tunduk, dan patuh terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Partai Demokrat Jateng bersama 35 DPC akan melawan KLB dan setia pada AHY. Kami tidak tinggal diam dan akan melawan," ujar Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti, Sabtu (6/3).

Baca Juga:

Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat

Dikatakannya, hasil KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara itu tidak sah secara AD/ART karena tidak memenuhi tiga syarat. Salah satunya dilihat dari kehadiran 2/3 dari total ketua DPD se-Indonesia.

"Terkait kehadiran setengah dari jumlah ketua DPC se-Indonesia saja KLB tidak sah. Apalagi pilih ketua umum baru," kata dia.

 Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti. (MP/Ismail)
Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti. (MP/Ismail)

Ia pun meminta agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mengesahkan hasil KLB. DPD Jawa Tengah siap berdiri di garis depan membela Ketua Umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solo Supriyanto mengaku sempat mendapatkan tawaran uang senilai Rp125 juta untuk ikut hadir dalam KLB di Sumatera Utara. Namun, dia menolaknya karena acara tersebut ilegal.

"Ada orang yang menawari saya uang Rp125 juta jika mau ikut KLB. Saya tolak karena itu acara ilegal," kata dia.

Baca Juga:

Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah

Ia menegaskan lebih memilih untuk tetap setia kepada kepengurusan partai di bawah kepemimpinan AHY. DPC Demokrat Solo satu suara dengan DPD Demokrat Jawa Tengah menolak KLB.

"Segala bentuk tindakan kudeta (AHY) kami tolak. Kami tolak KLB," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terima Suap Bareng Robin, Advokat Maskur Husain Divonis 9 Tahun Penjara
Indonesia
Terima Suap Bareng Robin, Advokat Maskur Husain Divonis 9 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 9 tahun pidana penjara terhadap advokat Maskur Husain.

[Hoaks atau Fakta]: Warteg Rugi Setelah Dikunjungi Anies
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Warteg Rugi Setelah Dikunjungi Anies

Informasi itu disebar dengan memanipulasi artikel dari salah satu portal berita.

Raja Mangkunegara IX Solo Meninggal
Indonesia
Raja Mangkunegara IX Solo Meninggal

Mangkunegoro IX pernah menikah dengan Sukmawati Soekarnoputri yang juga anak Presiden pertama RI, Soekarno. Almarhum meninggalkan 4 orang putra-putri.

Ikut Vaksinasi COVID-19 Disebut Bentuk Pengamalan Pancasila
Indonesia
Ikut Vaksinasi COVID-19 Disebut Bentuk Pengamalan Pancasila

Ia mengajak seluruh masyarakat agar memahami, mendukung dan mematuhi semua peraturan

Kompensasi Negara Buat Warga Saat PPKM Darurat
Indonesia
Kompensasi Negara Buat Warga Saat PPKM Darurat

Sampai Juli ini, realisasi PEN mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari total pagu Rp699,43 triliun.

Terduga Teroris di Lampung Ternyata Kepala Sekolah dan Himpun Dana dari Kotak Amal
Indonesia
Terduga Teroris di Lampung Ternyata Kepala Sekolah dan Himpun Dana dari Kotak Amal

Salah satu terduga teroris yang dibekuk Densus 88 Antiteror berinsial DRS, ternyata berprofesi sebagai kepala sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Lampung.

KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta
Indonesia
KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta

Perhiasan tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana Syahrul Rajasampurnajaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kabar Baik, Tak Ada Lagi Daerah Terapkan PPKM Level 4
Indonesia
Kabar Baik, Tak Ada Lagi Daerah Terapkan PPKM Level 4

Penanganan COVID-19 di tanah air makin menunjukkan kabar baik.

Dampak Ekonomi Jika PPKM Darurat Diperpanjang
Indonesia
Dampak Ekonomi Jika PPKM Darurat Diperpanjang

Pemerintah mengisyaratkan akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021. Jika kebijakan itu berlanjut maka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dapat menurun sebesar 0,5-0,8 persen persen dari asumsi dasar (baseline).

SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko
Indonesia
SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

SBY menyesal memberikan jabatan prestisius kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengambil alih partainya melalui KLB