Demokrat Singgung Ada Kekuatan Kapital di Balik Putusan Kasasi Ferdy Sambo Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo di PN Jakarta Selatan, Senin (13/2). ANTARA/Putu Indah Savitri

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi menjatuhkan vonis lebih ringan kepada para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Pengurangan hukuman Ferdy Sambo yang paling menyita perhatian publik. Pasalnya, MA menganulir hukuman mantan Kadiv Propam Polri itu dari vonis mati menjadi penjara seumur hidup.

Baca Juga

DPR Sebut Putusan Kasasi Ferdy Sambo Realitas Hukum

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Santoso menyinggung soal independensi majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan Ferdy Sambo.

Menurut Santoso, siapa pun tidak bisa mengintervensi kemandirian hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa. Sebab, independensi hakim dalam memutus perkara dilindungi undang-undang.

“Kemerdekaan/independensi hakim dilindungi oleh UU sehingga apa pun yang diputuskan hakim adalah bukan atas tekanan dan pengaruh pihak manapun melainkan penilaian pribadi hakim atas dasar latar belakang keputusan itu diambil,” kata Santoso kepada wartawan, Rabu (9/8).

“Itulah senjata para hakim kita dalam memutuskan sebuah perkara,” imbuhnya.

Baca Juga

Hukuman Sambo dan Putri Dipotong, Bharada Richard Eliezer Sudah Bebas

Namun, Santoso menilai saat ini independensi hakim telah terciderai dengan adanya campur tangan pihak penguasa dan kekuatan kapital yang mendominasi putusan hakim.

“Saat ini lebih banyak digunakan untuk menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses kekuasaan dan kapital untuk memengaruhi putusan hakim,” ujarnya.

Atas intervensi kekuasaan dan pengaruh kapital tersebut, kata Santoso, telah memudarkan nurani hakim dalam memutus sebuah perkara.

Dia menyebut hakim dalam putusannya tidak lagi mempertimbangkan aspek psikologi publik yang bisa saja kecewa dan marah atas lolosnya Sambo dari jerat hukuman mati.

“Di mana putusan itu akan membangkitkan kekecewaan dan kemarahan publik,” ucapnya.

Santoso menambahkan bahwa penegakan hukum yang tebang pilih sudah meresap di semua lini aparat penegak hukum. Hal ini yang membuat kepercayaan publik semakin menurun.

“Masyarakat makin turun kepercayaannya namun tidak dapat berbuat banyak karena sistem ini sudah akut begitupun dengan mentalitas penegak hukumnya,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Hormati Putusan Mahkamah Agung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPD Provinsi Golkar Tegaskan Satu Komando di Bawah Airlangga
Indonesia
DPD Provinsi Golkar Tegaskan Satu Komando di Bawah Airlangga

Sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia hadir di Bali meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

KPK Usut Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," kata Ali kepada wartawan, Rabu (14/6).

Tiongkok Bakal Bangun Jembatan Garuda di Pontianak
Indonesia
Tiongkok Bakal Bangun Jembatan Garuda di Pontianak

Pembangunan jembatan ini diinisiasi oleh perusahaan lokal PT Kapuas Berkah Illahi yang bekerja sama dengan kontraktor China State Construction Overseas Development Shanghai.

Tren Dukungan ke Prabowo Terus Meroket
Indonesia
Tren Dukungan ke Prabowo Terus Meroket

Responden yang memilih Prabowo sebesar 41,7% lalu diikuti Ganjar di posisi ke dua 30,3%, lalu Anies di posisi ke tiga dengan 21,0%

Kejaksaan Agung Terima SPDP Kasus Ponpes Al Zaytun
Indonesia
Kejaksaan Agung Terima SPDP Kasus Ponpes Al Zaytun

SPDP itu diterima dari penyidik Bareskrim Polri.

Pj Heru Bakal Kumpulkan Pengamat Transportasi Usai Lebaran
Indonesia
Pj Heru Bakal Kumpulkan Pengamat Transportasi Usai Lebaran

Heru berencana mengumpulkan para pengamat transportasi dan ahli usai Idul Fitri 2023/1444 Hijriyah untuk berdiskusi soal kemacetan.

Menkop Teten Ajak Pegadang Pakai Impor Ilegal Beralih Jual Produk Lokal
Indonesia
Menkop Teten Ajak Pegadang Pakai Impor Ilegal Beralih Jual Produk Lokal

Setelah barangnya habis, lanjut Teten, pemerintah mengajak pedagang pakaian impor bekas bisa beralih berdagang produk lokal.

Isu Munaslub Golkar, Bambang Soesatyo Mengaku Belum Tahu
Indonesia
Isu Munaslub Golkar, Bambang Soesatyo Mengaku Belum Tahu

Golkar akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menentukan figur baru sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua MPR Tanggapi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Indonesia
Wakil Ketua MPR Tanggapi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Ia mengharapkan melorotnya skor Indeks Persepsi Korupsi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Polisi Periksa Anggotanya yang Diduga Tak Mau Bayar Tol
Indonesia
Polisi Periksa Anggotanya yang Diduga Tak Mau Bayar Tol

Korps Bhayangkara kini kembali menjadi sorotan karena tingkah oknum anggotanya. Di media sosial, viral sosok pengendara mobil berpelat dinas Polri yang viral karena enggan bayar tol terungkap.