Demokrat Sindir Moeldoko: Kalau Mau Jadi Presiden Bikin Partai Sendiri Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden

MerahPutih.com - Partai Demokrat kembali mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab dalam berpolitik.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta agar Moeldoko menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Herzaky menyarankan, jika Moeldoko memiliki ambisi menjadi presiden lebih baik mendirikan partai politik sendiri seperti sejumlah jenderal TNI lainnya.

Seperti Edi Sudrajat yang mendirikan PKPI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendirikan Demokrat, Wiranto mendirikan Hanura, dan Prabowo Subianto yang mendirikan Gerindra.

"Jangan mengganggu partai orang lain," ujar dia di Jakarta, Minggu (3/10)

Polemik Partai Demokrat dimulai dari kelompok kongres luar biasa (KLB) pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Deli Serdang, Medan.

Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (3/10). ANTARA/Fauzi Lamboka
Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (3/10). ANTARA/Fauzi Lamboka

Selanjutnya, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) terkait gugatan surat penolakan Menkumham tertanggal 31 Maret 2021.

Kemudian, gugatan di PTUN oleh tiga orang mantan kader Demokrat terkait AD/ART 2020 dan SK Kepengurusan Ketum AHY.

Terakhir, pengajuan permohonan uji materiil terhadap dua SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diteken pada 18 Mei dan 27 Juli 2020.

SK Menkumham yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat, sementara SK pada 27 Juli mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai.

Uji materiil terhadap SK Menkumham itu didaftarkan oleh kuasa hukum pihak KLB, Muh Isnaini Widodo, pada 14 September 2021.

Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021.

"Kami yakin, insyaallah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini," ujar Herzaky. (Knu)

Baca Juga

Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Gerai Starbucks di Tiongkok Didenda Rp 3 Miliar
Dunia
Dua Gerai Starbucks di Tiongkok Didenda Rp 3 Miliar

Dua gerai kopi Starbucks di Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, dikenai denda sebesar 1,36 juta yuan atau sekitar Rp 3 miliar.

Pemerintah Harus Bijak Putuskan Kenaikan Cukai Rokok
Indonesia
Pemerintah Harus Bijak Putuskan Kenaikan Cukai Rokok

Kebijakan yang dibuat harus sebijak mungkin, mengingat tantangan ekonomi ke depan juga akan makin berat pascapandemi.

Kondisi Jemaah di Madinah Mulai Menurun setelah Puncak Haji
Indonesia
Kondisi Jemaah di Madinah Mulai Menurun setelah Puncak Haji

Jemaah akan berada di Madinah selama delapan hingga sembilan hari untuk melaksanakan ibadah Arbain dan berziarah sebelum kembali ke Tanah Air.

Pernyataan Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda Dianggap Bikin Gaduh
Indonesia
Pernyataan Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda Dianggap Bikin Gaduh

"Lagi-lagi membuat kegaduhan yang menyentuh wilayah SARA dan melecehkan Konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 32 ayat (2) UUD 1945," ucap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1).

Dalam 2 Pekan, Ribuan Polisi Dikerahkan ke Jalan Tindak Pelanggar Berkendara
Indonesia
Dalam 2 Pekan, Ribuan Polisi Dikerahkan ke Jalan Tindak Pelanggar Berkendara

Pelaksanaannya, Polda Metro Jaya akan dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat TNI.

DPR Minta Menhub Evaluasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat
Indonesia
DPR Minta Menhub Evaluasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mengkritik kenaikan harga tiket pesawat itu. Menurutnya, belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah atas persoalan tersebut.

Berikut Jadwal Perayaan Tri Hari Suci Paskah Misa di Katedral
Indonesia
Berikut Jadwal Perayaan Tri Hari Suci Paskah Misa di Katedral

Umat Katolik memasuki pekan suci jelang perayaan Paskah. Yakni dari Kamis Putih (14/4), Jumat Agung (15/4), Sabtu Suci (16/4) hingga Minggu Paskah (17/4). Peringatan pekan suci kini dapat dilakukan dengan dua cara.

IKN Nusantara bakal Punya Bandara Baru, Ditargetkan Rampung 2024
Indonesia
IKN Nusantara bakal Punya Bandara Baru, Ditargetkan Rampung 2024

Diyakini bandara baru tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2024 mendatang.

Anggota DPR Sebut Revisi UU Narkotika Masih Terbuka
Indonesia
Anggota DPR Sebut Revisi UU Narkotika Masih Terbuka

Arsul menegaskan Komisi III sedang tidak melegalkan ganja secara bebas dan liar. Namun, yang benar adalah Komisi III sedang membuka opsi agar jika memang ganja bisa bermanfaat untuk keperluan medis maka harus dibuka kemungkinannya dengan syarat-syarat ketat dan bukan syarat bebas yang semau-maunya.

Menkominfo Tegaskan Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Bicara Penundaan Pemilu
Indonesia
Menkominfo Tegaskan Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Bicara Penundaan Pemilu

"Presiden Jokowi juga menegaskan agar tidak lagi membicarakan yang berkaitan dengan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," kata Menteri Johnny