Demokrat Sebut Peserta KLB di Sumut Anggota Bodong Logo partai Demokrat (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - DPP Partai Demokrat menyebut peserta Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengaku kader tak tercatat sebagai anggota resmi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra mengatakan, 1.200 orang yang hadir tersebut bukan pemilik suara sah. Ia mengatakan hal itu dari pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara. Mereka ditawarkan insentif asalkan bersedia hadir.

Baca Juga:

Darmizal Cs Gelar KLB Partai Demokrat di Sumut, SBY Meradang

"Nanti mereka akan dianggap mewakili kabupaten/kota/provinsi,” kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (5/3).

Herzaky menuturkan, KLB ilegal yang digelar Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD) bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan. Mereka bahkan diduga ditawarkan proyek dan jabatan tertentu.

Selain itu juga menggunakan kemampuan finansial untuk merebut paksa kursi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum PD.

“Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak,” ungkap Herzaky.

Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)
Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)

Herzaky mengatakan, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong dalam mewujudkan ambisi jahat.

Pelaku, lanjut dia, seakan-akan mendapatkan banyak dukungan dari pemilik suara dan seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung.

"Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Padahal, kata Herzaky, kenyataannya yang hadir di KLB itu bukanlah pemilik suara.

Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, maupun provinsi tertentu.

Baca Juga:

KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai

Selain itu, sambung dia, panitia pelaksana KLB merupakan mantan kader yang diberhentikan secara tidak hormat.

Sehingga, panitia pelaksana KLB bodong itu sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan KLB berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenkumham berdasarkan kongres yang sah di tahun 2020.

"Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir dan akan dianggap mewakili kab/kota/provinsi itu," tegasnya. (Knu)

Baca Juga:

KLB Partai Demokrat di Sumut Diduga Catut Nama GAMKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Wakil Ketua DPR Azis Ingin Revisi UU Pemilu
Indonesia
Alasan Wakil Ketua DPR Azis Ingin Revisi UU Pemilu

UU nomor 7 tahun 2017 telah menyebabkan kondisi kompleksitas penyelenggaraan pemilu lima kotak yaitu Pemilihan Presiden, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Larangan Mudik Dinilai Kebijakan Tak Konsisten
Indonesia
Larangan Mudik Dinilai Kebijakan Tak Konsisten

Semua dilakukan agar tidak ada perbedaan pandangan maupun kebijakan di setiap kementerian

CGV dan Cinepolis Beroperasi 50 Persen Penonton, XXI Belum Diizinkan
Indonesia
CGV dan Cinepolis Beroperasi 50 Persen Penonton, XXI Belum Diizinkan

Untuk saat ini bioskop XXI belum diperkenankan untuk membuka operasional dengan kapasitas penonton 50 persen

Pesawat Tempur Hawk 0209 Jatuh, Menhan Prabowo Diminta Audit Alutsista TNI
Indonesia
Pesawat Tempur Hawk 0209 Jatuh, Menhan Prabowo Diminta Audit Alutsista TNI

“Kejadian berturut-turut ini harus mendapat perhatian serius,” kata Willy

Soal Garapan Lumbung Pangan, Sufmi Sebut Ide Prabowo Soal Ketahanan Diterima Jokowi
Indonesia
Soal Garapan Lumbung Pangan, Sufmi Sebut Ide Prabowo Soal Ketahanan Diterima Jokowi

Lumbung pangan juga termasuk bentuk pertahanan negara.

Pakar Hukum Nilai Pernyataan Joseph Paul Zhang Sudah Masuk Pasal Penistaan Agama
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Pernyataan Joseph Paul Zhang Sudah Masuk Pasal Penistaan Agama

Hukum harus tetap berlaku meski nantinya yang bersangkutan meminta maaf

Penjelasan Wagub DKI soal Pemasangan Stiker di Rumah Pasien OTG COVID-19
Indonesia
Penjelasan Wagub DKI soal Pemasangan Stiker di Rumah Pasien OTG COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI bakal memasang stiker di rumah warga yang ada orang tanpa gejala COVID-19.

Libur Panjang, Masyarakat Tidak Berangkat di 28 Oktober
Indonesia
Libur Panjang, Masyarakat Tidak Berangkat di 28 Oktober

Kemenhub memastikan ketaatan operator transportasi terhadap penerapan protokol kesehatan.

Pagebluk COVID-19 Momentum Tepat Beli Rumah
Indonesia
Pagebluk COVID-19 Momentum Tepat Beli Rumah

Saat ini, banyak pengembang properti meluncurkan berbagai strategi pemasaran

300 Umat Hadiri Misa Pertama di Gereja Katedral
Indonesia
300 Umat Hadiri Misa Pertama di Gereja Katedral

Susyana mengatakan, total umat yang diizinkan mengikuti misa perdana ini hanya 20 pertama dari kapasitas.