Demokrat Sebut Pengacara Kubu Moeldoko Cacat Kredibilitas Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kredibilitas pengacara kubu Moeldoko, Rusdiansyah dipertanyakan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Pasalnya, yang bersangkutan sedang diperiksa di Polda Metro Jaya.

"Saudara Rusdiansyah MH sedang dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat kuasa," ucap Herzaky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (!2/7).

Baca Juga

Demokrat Jakarta Distribusikan Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri

Rusdiansyah MH diketahui mewakili pihak Moeldoko dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Pada April 2021 Rusdiansyah dan delapan pengacara lainnya dilaporkan ke polisi karena memalsukan surat kuasa dari tiga Ketua DPC Partai Demokrat. Surat kuasa palsu ini kemudian dipakai untuk menggugat keabsahan AD/ART 2020 DPP Partai Demokrat dimana KSP Moeldoko juga ikut serta sebagai penggugat.

Ketiga Ketua DPC Partai Demokrat tersebut melaporkan Rusdiansyah dan rekan-rekannya pada polisi atas tindak pidana pemalsuan. Aduan itu dicatat dalam laporan polisi tertanggal 18 April 2021 dengan nomor: TBL/2062/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ.

Laporan kasus tersebut didasarkan pada KUHP pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukum enam tahun kurungan penjara.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kanan) dan kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (kedua kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). Partai Demokrat kubu AHY melakukan gugatan terkait dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kanan) dan kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (kedua kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). Partai Demokrat kubu AHY melakukan gugatan terkait dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Tiga Ketua DPC yang merasa dirugikan tersebut ialah Ketua DPC Demokrat Konawe Utara Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat Laode Abdul Gamal, dan Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba.

Pascalaporan dugaan tindak pidana tersebut Rusdiansyah dan kawan-kawannya yang bertindak mewakili kubu Moeldoko tidak pernah muncul lagi pada persidangan selanjutnya dalam gugatan atas AD/ART Partai Demokrat walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum.

Karena penggugat maupun kuasa hukumnya tidak muncul lagi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan menggugurkan perkara gugatan terhadap DPP Partai Demokrat.

Agar kebenaran segera terungkap, Herzaky meminta Polda Metro Jaya untuk terus menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang telah dilaporkan 2,5 bulan lalu.

Mengingat dugaan cacat kredibilitas Rusdiansyah, Herzaky juga memohon kepada Ketua Majelis Hakim PTUN untuk memastikan keabsahan tanda tangan surat kuasa KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun kepada Rusdiansyah dan kawan-kawannya.

"Jangan-jangan surat kuasa dari KSP Moeldoko pun dipalsukan. Jangan sampai PTUN yang terhormat tercemar oleh surat kuasa palsu dari gerombolan KLB palsu," pungkas Herzaky. (*)

Baca Juga

Ketum Partai Demokrat AHY dan Istri Lakukan Isolasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Progres Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek Capai 94,36 persen
Indonesia
Progres Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek Capai 94,36 persen

Stasiun LRT Jabodebek berada di lokasi-lokasi strategis mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis. Tujuannya untuk memudahkan para penglaju untuk bertransportasi dari dan menuju Ibu Kota atau wilayah lainnya.

[Hoaks atau Fakta]: Bank Indonesia Bagi Bagi Uang ke Rekening Pribadi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bank Indonesia Bagi Bagi Uang ke Rekening Pribadi

Bank Indonesia juga melakukan klarifikasi di akun Instagram resminya @bank_indonesia bahwa bank tidak pernah menerima atau mengirim transfer dana langsung pada masyarakat.

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

Vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan di Indonesia pekan depan, Rabu (13/1).

26 Terduga Teroris yang Pernah Berbaiat ke ISIS Dibawa dari Makassar ke Jakarta
Indonesia
26 Terduga Teroris yang Pernah Berbaiat ke ISIS Dibawa dari Makassar ke Jakarta

Kelompok ini memiliki rencana kegiatan yang akan mengganggu Kamtibmas

Pemeriksaan STRP di Setiap Stasiun, Jumlah Penumpang KRL Alami Penurunan
Indonesia
Pemeriksaan STRP di Setiap Stasiun, Jumlah Penumpang KRL Alami Penurunan

Suasana hari kerja dengan sistem pemeriksaan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tampak berlangsung seperti biasa.

Gunung Merapi Alami 196 Kali Gempa Guguran
Indonesia
Gunung Merapi Alami 196 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 196 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (11/4).

Sambut HUT Kemerdekaan Ke-76 RI, Pemkot Bandung Gelar Tadarus Virtual
Indonesia
Sambut HUT Kemerdekaan Ke-76 RI, Pemkot Bandung Gelar Tadarus Virtual

Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar acara tadarus Alquran bagi ASN secara virtual.

Tempat Tidur Pasien COVID-19 Rumah Sakit di Bandung 353 Unit
Indonesia
Tempat Tidur Pasien COVID-19 Rumah Sakit di Bandung 353 Unit

Rumah sakit di Bandung menambah tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan.

Kapolri Ingatkan Potensi Ledakan Wisatawan di Malang Raya
Indonesia
Kapolri Ingatkan Potensi Ledakan Wisatawan di Malang Raya

Apresiasi kerja keras seluruh Forkopimda wilayah Malang Raya

Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar

KPK menduga garansi bank itu sebenarnya. merupakan komitmen fee dari para eksportir