Demokrat Sarankan Reuni Akbar 212 Tahun Ini Dibatalkan Peserta Reuni 212 memenuhi kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (2/12/2018). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

MerahPutih.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta agar Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk membatalkan acara Reuni Akbar tahun 2020 ini. Pasalnya saat ini kasus COVID-19 di ibu kota masih belum terkendali.

"Yaudah gini, kondisi covid sekarang masih belum pulih. peringatan 212 bisa digelar di tahun-tahun berikutnya kalau covid udah terkendali," jelas Mujiyono di Jakarta, Kamis (12/11).

Sebaiknya, ucap Mujiyono, pihaknya menyarankan jika peringatan 212 tahun ini dibuat kegiatan sosial perekonomian ketimbang Reuni Akbar yang menundang banyak orang. Mengingat saat ini tengah masa pandemi COVID-19.

Baca Juga

Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab

"Ini menjaga nama baik 212," ujar Politikus Demokrat itu.

Mujiyono berpendapat, aksi PA 212 selama ini diketahui berjalan damai dan terjib, jangan sampai acara Reuni Akbar tahun ini berpotensi kekacauan karena digelar di tengah wabah corona. Bila digelar menimbulkan klaster corona dikhwatirkan dapat dicap buruk warga.

"Jangan sampai di kegiatan berikutnya acara nanti berpotensi dikacaukan," tuturnya.

Jika Reuni Akbar terpaksa tetap dilaksanakan, kata dia, sebaiknya Pemprov DKI melihat aturan terkait jumlah tamu yang hadir. Sebab yang diketahui massa PA 212 cukup banyak.

"Tapi, kan enggak ada yang menjamin, misalnya ribuan orang berkumpul, belum tentu semua tertib pakai masker. siapa tahu ada sejumlah orang yang OTG. dia berinteraksi dengan banyak orang dan menularkan orang lain. jangan gara gara satu dua orang gak pakai masker, diekspose, akhirnya dianggap tidak tertib protokol kesehatan dan pada akhirnya mencemarkan mama baik 212 sendiri," jelasnya.

Untuk itu, Mujiyono meminta, di tengan kondisi pandemi saat ini, PA 212 membuat kegiatan yang menumbuhkan perekonomian Jakarta.

Baca Juga

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

"Acara kayak gitu kan pasti bakalan menggelontorkan dana untuk pelaksanaannya kan, akan sangat baik kalau dana itu untuk membantu pedagang kecil, UMKM, kan lebih simpatik lagi. Tapi saya tidak melarang orang berdemokrasi, berserikat dan berkumpul," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Pilkada Serentak, KPU Ungkap 1,75 Juta Pemilih Belum Rekam e-KTP
Indonesia
Jelang Pilkada Serentak, KPU Ungkap 1,75 Juta Pemilih Belum Rekam e-KTP

1,74 persen pemilih dalam DPT yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Penguasaan Lahan di Megamendung, Rizieq Shihab dan Seorang Pastor Dipolisikan
Indonesia
Penguasaan Lahan di Megamendung, Rizieq Shihab dan Seorang Pastor Dipolisikan

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melaporkan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri.

BPIP Sebut Gerakan Intoleran di Indonesia Makin Meningkat
Indonesia
BPIP Sebut Gerakan Intoleran di Indonesia Makin Meningkat

Negara harus hadir dan tidak boleh kompromi terhadap kaum intoleran

Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp5.889 Triliun
Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp5.889 Triliun

ULN pemerintah bulan Januari 2021, tumbuh lebih rendah mencapai 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK
Indonesia
Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK

Aparat melakukan penyekatan di 72 titik di wilayah hukum Polda Metro. Yaitu 5 di gerbang tol, 9 di exit tol, 19 titik di batas kota dan 39 titik di jalur utama.

Tim FPI Datangi Polda Metro, Ada Apa?
Indonesia
Tim FPI Datangi Polda Metro, Ada Apa?

Dalam perkara ini, polisi menetapkan enam tersangka

Rumah Sakit Daerah di Banten Dapat Pasokan Gas Oksigen Gratis Selama 2 Bulan
Indonesia
Rumah Sakit Daerah di Banten Dapat Pasokan Gas Oksigen Gratis Selama 2 Bulan

"Sekarang ini banyak pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit milik pemerintah dan banyak membutuhkan oksigen," kata M. Yusuf.

Gegara Tsunami COVID-19, Puluhan Warga India Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
Gegara Tsunami COVID-19, Puluhan Warga India Dilarang Masuk Indonesia

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta memulangkan sebanyak 32 warga negara India pada Minggu (25/4).

Aturan Vaksinasi oleh Perusahaan Segera Keluar
Indonesia
Aturan Vaksinasi oleh Perusahaan Segera Keluar

Vaksinasi gotong royong atau vaksinasi secara mandiri mencakup penyediaan layanan vaksinasi COVID-19 gratis oleh korporasi untuk karyawan.

Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Abai Prokes, Lapak Terancam Ditutup
Indonesia
Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Abai Prokes, Lapak Terancam Ditutup

Pedagang yang bandel bisa-bisa dicabut izin jualannya.