Demokrat Pertimbangkan Usulan Revisi UU Ciptaker UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Merahputih.com - Fraksi Partai Demokrat akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengusulkan revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Hak kami sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk mempertimbangkan langkah-langkah mengusulkan revisi UU Cipta Kerja," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukrianto di Jakarta, Kamis (5/11).

Baca Juga

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Menurut dia, sebagai bagian dari sikap Demokrat yang menolak persetujuan RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu, fraksinya juga akan menyiapkan langkah-langkah legislative review melalui tata cara dan mekanisme yang diatur dalam UU.

Sebagai produk politik yang resmi disahkan, sebagaimana dikutip Antara, Demokrat menyadari bahwa langkah-langkah yang tersedia adalah melakukan "legislative review".

"Kami sangat menghormati dan secara moral mendukung segenap pihak yang punya kesamaan pandang dengan Demokrat untuk berjuang dalam jalur konstitusi dan undang-undang," beber dia.

Baca Juga

PKS Tuding Permintaan Cepat Jokowi Buat Pembahasan UU Cipta Kerja Serampangan

"Setelah disahkan tentu ruang dan standing-nya terbuka untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Mengandung Racun Berbahaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Mengandung Racun Berbahaya

Beredar postingan di Twitter berupa video oleh akun @Ibeen16. Terlihat seorang bernama ”Dr. Peter McCullough” mempermasalahkan vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies

Gubernur Anies Baswedan disebut orang yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur

RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala
Indonesia
RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala

Sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis fase I Vaksin Nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD).

Polisi Terima Laporan Luhut Panjaitan Terhadap Haris Azhar dan Fatia KontraS
Indonesia
Anggota Dewas Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah
Indonesia
Anggota Dewas Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah

75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan

Muktamar Ke-34 Harus Menjaga Marwah dan Martabat NU
Indonesia
Muktamar Ke-34 Harus Menjaga Marwah dan Martabat NU

Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akan segera digelar pada 22-23 Desember 2021 di Lampung.

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen
Indonesia
Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

Langkah hukum tersebut merupakan imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen.

Segera Disahkan, RUU Otsus Diklaim Dapat Atasi Konflik di Papua
Indonesia
Segera Disahkan, RUU Otsus Diklaim Dapat Atasi Konflik di Papua

Pada akhirnya Pansus Otsus Papua menetapkan perubahan terhadap 19 pasal yaitu tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.

Desakan Hentikan PPKM Digaungkan Partai Pendukung Jokowi
Indonesia
Desakan Hentikan PPKM Digaungkan Partai Pendukung Jokowi

Mengatasi penularan COVID-19 itu, sebaiknya pemerintah lebih menggerakkan secara maksimal 4,5 juta ASN dan TNI-Polri sosialisasikan serta mengawasi kegiatan masyarakat dalam penerapan prokes COVID-19.

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot, Legislator Asal Bandung: Meuni Lebay Kitu
Indonesia
Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot, Legislator Asal Bandung: Meuni Lebay Kitu

Pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang meminta salah satu Kajati diberhentikan karena berbahasa Sunda saat rapat telah menuai kritik.