Demokrat Peringatkan Jokowi soal Pembiayaan Kereta Cepat Pakai APBN Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu.

Baca Juga

Janji Tak Kesampaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tanpa APBN

Hal ini menurutnya penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.

"Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi," kata Ibas kepada wartawan, Senin (11/10).

Ia menyatakan, fiskal negara tidak bisa terus menerus atau terlalu banyak hanya untuk penyertaan modal negara (PMN). Menurutnya, cost dan benefit fiskal negara bagi BUMN harus dihitung agar tidak sampai besar pasak daripada tiang

"Agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi," ujarnya.

Proyek Kereta Cepat, (Foto: KCIC)
Proyek Kereta Cepat, (Foto: KCIC)

Ibas pun mempertanyakan rencana jangka panjang pemerintah dalam membangun infrastruktur. Seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi (MP3EI). Menurutnya, itu harus sesuai dengan anggaran yang dimiliki negara.

"Impian menjadi negara maju harus tetap disertai dengan sikap mawas diri dan penuh perhitungan," jelas Ibas yang juga putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2015.

Lewat aturan itu, Jokowi memperbolehkan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Kini, Luhut Binsar Pandjaitan juga ditunjuk sebagai ketua komite. Pembiayaan itu berkenaan dengan laporan KAI ihwal pembengkakan kebutuhan dana di proyek tersebut.

Semula, kebutuhan dana diasumsikan senilai US$6,07 miliar atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS), tapi kemudian naik menjadi US$8 miliar atau Rp 114,24 triliun per September 2021. (Knu)

Baca Juga

Setelah Anggaran Bengkak, PT KAI Diusulkan Ambil Alih Pimpinan Proyek Kereta Cepat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mensos Risma Pantau Banjir di Indramayu
Indonesia
Mensos Risma Pantau Banjir di Indramayu

Menteri Sosial, Tri Rismaharini memantau banjir di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hal ini guna memastikan kebutuhan makanan para korban terpenuhi.

Pulang dari Papua, Atlet dan Ofisial Harus Karantina 5 Hari
Indonesia
Pulang dari Papua, Atlet dan Ofisial Harus Karantina 5 Hari

Tempat tinggal para atlet juga harus tetap diawasi. Dikarenakan dalam satu kamar diisi beberapa orang atlet, maka jika ada salah satu yang terpapar, harus segera ditempatkan ke lokasi isolasi terpusat.

Wali Kota Bogor Pastikan Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM
Indonesia
Wali Kota Bogor Pastikan Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Warga yang beraktivitas rutin ke Kota Bogor dipastikan tidak memerlukan surat izin keluar masuk (SIKM).

Ketum PAN Zulkifli Hasan Minta Maaf atas Pernyataan Kontroversi Kadernya
Indonesia
Ketum PAN Zulkifli Hasan Minta Maaf atas Pernyataan Kontroversi Kadernya

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyampaikan permintaan maaf atas tindakan dan pernyataan beberapa kader partainya.

Eks Simpatisan FPI Diajak Tebarkan Kebaikan Tanpa Bikin Gaduh dan Berdakwah Santun
Indonesia
Eks Simpatisan FPI Diajak Tebarkan Kebaikan Tanpa Bikin Gaduh dan Berdakwah Santun

Sikap tegas pemerintah ini sudah lama ditunggu rakyat Indonesia

Biaya Isolasi Mandiri Dihentikan Pusat, DKI Siapkan Hotel dan Wisma Milik Sendiri
Indonesia
Biaya Isolasi Mandiri Dihentikan Pusat, DKI Siapkan Hotel dan Wisma Milik Sendiri

Pemprov DKI Jakarta tak menutup kemungkinan akan memindahkan pasien COVID-19 yang saat ini menjalani isolasi mandiri di hotel ke fasilitas milik pemda.

Epidemiolog Nilai COVID-19 Masih Terkendali, Masyarakat Diminta Tetap Berhati-hati
Indonesia
Epidemiolog Nilai COVID-19 Masih Terkendali, Masyarakat Diminta Tetap Berhati-hati

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga harus dilakukan secara konsisten

Ini Kata Wagub Soal Ditemukan Pedagang Daging Anjing di Pasar Senen
Indonesia
Ini Kata Wagub Soal Ditemukan Pedagang Daging Anjing di Pasar Senen

Pemprov DKI Jakarta menyayangkan pedagang yang menjual daging anjing di Pasar Senen.

KPK Tahan Penyuap Anggota DPRD Jambi
Indonesia
KPK Tahan Penyuap Anggota DPRD Jambi

KPK menahan pengusaha Paut Syakarin, tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Penembakan Warga di Tangerang
Indonesia
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Penembakan Warga di Tangerang

Kasus penembakan itu terjadi pada Sabtu (18/9). Korban tertembak pada bagian pinggang sebelah kanan. Ia meninggal dunia pada pukul 19.17 WIB setelah dilarikan ke rumah sakit.