Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi pada kuartal IV 2025.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menegaskan fraksinya akan mengawal pelaksanaan stimulus tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Stimulus harus tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” kata Marwan dalam keterangannya, Rabu (8/10).
Ia menilai, tantangan utama dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi bukan terletak pada niat atau besaran anggaran, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Dalam konteks tersebut, Marwan menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR. Ia juga mengingatkan agar bantuan pangan dan insentif tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak, apalagi tumpang tindih dengan program serupa dari kementerian lain.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat integrasi data lintas program, seperti PKH, BPUM, dan data kemiskinan ekstrem, agar verifikasi penerima manfaat berbasis data aktual, bukan sekadar administratif.
“Transparansi dalam pendataan dan pelaporan publik harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lahir dari keterbukaan dan akurasi data,” ujarnya.
Baca juga:
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Marwan menekankan bahwa kecepatan eksekusi menjadi kunci keberhasilan paket stimulus kuartal IV 2025. Jika bantuan baru terealisasi menjelang akhir tahun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berkurang signifikan.
Anggota Badan Anggaran DPR RI itu meminta pemerintah segera mengambil langkah korektif dan mengalihkan program kementerian yang belum siap dijalankan ke program lain agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
“Stimulus konsumtif harus diimbangi dengan stimulus produktif. Bantuan sosial tidak boleh berhenti pada tujuan jangka pendek menjaga konsumsi, tetapi juga harus mendorong peningkatan produktivitas masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, bantuan seharusnya menjadi ‘investasi sosial’ yang memperkuat kemandirian rakyat, bukan sekadar ‘bantuan hidup’ sementara.
Marwan mencontohkan, penempatan dana di bank-bank Himbara harus benar-benar diarahkan untuk memperluas kredit bagi sektor mikro, kecil, dan padat karya. Kredit produktif inilah yang menurutnya akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga menekankan pentingnya antisipasi risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah.
Ia mengingatkan bahwa peningkatan daya beli akibat stimulus bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok jika pasokan tidak terjaga. Di wilayah terpencil, tantangan logistik sering kali memperparah disparitas harga.
Karena itu, Marwan menilai distribusi bantuan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas pasokan daerah, agar stimulus menjangkau seluruh pelosok negeri, bukan hanya terpusat di perkotaan atau Pulau Jawa.
Baca juga:
Marwan menegaskan, paket stimulus kuartal IV 2025 bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan ujian bagi kemampuan negara dalam mengelola harapan rakyat.
“Bila dijalankan dengan integritas, presisi, dan kecepatan, stimulus ini akan menjadi energi penggerak bagi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
“Namun bila pelaksanaannya lalai dan pengawasannya lemah, kebijakan ini berisiko kehilangan maknanya, sekadar menjadi angka di atas laporan keuangan negara tanpa jejak nyata di kehidupan masyarakat,” lanjutnya.
Marwan menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025, namun akan mengawal secara seksama demi kepentingan rakyat.
“Mengawal stimulus agar tepat sasaran dan berkelanjutan berarti memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata,” tutup Marwan.
Adapun paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025 terdiri atas delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (8+4+5). (Pon)
