Demokrat Nilai Pergantian Gorden Rumah Dinas DPR Tidak Tepat

MerahPutih.com - Proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI terus mendapat kritikan dari berbagai pihak karena biaya penggantian gorden yang terlalu mahal, namun proyek tetap dilanjutkan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid menegaskan, bahwa pergantian gorden rumah dinas anggota DPR tidak tepat dilakukan saat ini.

Baca Juga:

Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

"Waktunya tidak tepat. Rasanya tidak elok mempertontonkan ini di saat rakyat sedang susah," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jika pengadaan tender gorden rumah dinas anggota DPR sangat kontraproduktif dengan kondisi masyarakat saat ini. Dimana masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.

"Ini sangat kontraproduktif, gorden ini kan cuma asesoris. Saya secara pribadi menolak pengadaan gorden. Sudahlah, sekarang gorden yang ada dilaundry saja," saran politisi Partai Demokrat itu.

Hal itu kata dia, sejalan dengan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar seluruh kadernya di struktural partai maupun kader yang diberikan amanah menjadi dewan senantiasa 'berkoalisi dengan rakyat'.

Baca Juga:

Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti

"Ketum kami, AHY, sejak awal mengarahkan mengenai koalisi dengan rakyat yang diusung Partai Demokrat. Bahwa seluruh kader harus senantiasa mendengarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dahulukan kepentingan rakyat," kata Anwar menegaskan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kronologi pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata dan Ulujami, yang tendernya dimulai pada 8 Maret 2022.

“Tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp 45.767.446.332.84 (Rp 45,7 miliar),” kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/5). (*)

Baca Juga:

KPK Imbau Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Transparan dan Akuntabel