Demokrat Nilai Pergantian Gorden Rumah Dinas DPR Tidak Tepat DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI terus mendapat kritikan dari berbagai pihak karena biaya penggantian gorden yang terlalu mahal, namun proyek tetap dilanjutkan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid menegaskan, bahwa pergantian gorden rumah dinas anggota DPR tidak tepat dilakukan saat ini.

Baca Juga:

Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

"Waktunya tidak tepat. Rasanya tidak elok mempertontonkan ini di saat rakyat sedang susah," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jika pengadaan tender gorden rumah dinas anggota DPR sangat kontraproduktif dengan kondisi masyarakat saat ini. Dimana masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.

"Ini sangat kontraproduktif, gorden ini kan cuma asesoris. Saya secara pribadi menolak pengadaan gorden. Sudahlah, sekarang gorden yang ada dilaundry saja," saran politisi Partai Demokrat itu.

Hal itu kata dia, sejalan dengan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar seluruh kadernya di struktural partai maupun kader yang diberikan amanah menjadi dewan senantiasa 'berkoalisi dengan rakyat'.

Baca Juga:

Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti

"Ketum kami, AHY, sejak awal mengarahkan mengenai koalisi dengan rakyat yang diusung Partai Demokrat. Bahwa seluruh kader harus senantiasa mendengarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dahulukan kepentingan rakyat," kata Anwar menegaskan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kronologi pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata dan Ulujami, yang tendernya dimulai pada 8 Maret 2022.

“Tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp 45.767.446.332.84 (Rp 45,7 miliar),” kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/5). (*)

Baca Juga:

KPK Imbau Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Transparan dan Akuntabel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Polri soal Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis
Indonesia
Respons Polri soal Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar menegaskan pihaknya masih berpedoman bahwa ganja dilarang untuk kepentingan kesehatan.

Mendorong UMKM Merambah Platform Digital
Indonesia
Mendorong UMKM Merambah Platform Digital

Pertengahan Agustus 2021, sudah lebih dari 15 juta UMKM atau 22 persen lebih dari total UMKM Indonesia sudah bergabung ke perdagangan digital.

Surat Undangan untuk Jokowi Saksikan Formula E Sudah Dikirim
Indonesia
Surat Undangan untuk Jokowi Saksikan Formula E Sudah Dikirim

Jakarta bersiap untuk menggelar Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang.

Tiket Formula E Resmi Dijual Paling Mahal Rp 10 Juta, Belum Termasuk Pajak
Indonesia
Tiket Formula E Resmi Dijual Paling Mahal Rp 10 Juta, Belum Termasuk Pajak

Tiket Formula E DKI Jakarta sudah resmi dijual mulai 1 Mei 2022.

Pemprov DKI Upayakan Ketersediaan Minyak Goreng Jelang Ramadan
Indonesia
Pemprov DKI Upayakan Ketersediaan Minyak Goreng Jelang Ramadan

"Insya Allah kita berupaya terus pemerintah pusat pemerintah daerah bersama sama memastikan ketersediaan minyak goreng," ucap Riza di Jakarta, Selasa (29/3).

Rasio Utang Masyarakat Meningkat
Indonesia
Rasio Utang Masyarakat Meningkat

Sementara, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap berada di level optimis, dengan indeks di atas 100 meskipun tidak setinggi bulan sebelumnya.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksin COVID-19 Mengandung Virus Ganas
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksin COVID-19 Mengandung Virus Ganas

Ketua PB IDI membantah adanya reaksi ADE setelah vaksinasi Covid-19 dikarenakan vaksin Sinovac sudah diuji klinis oleh PT Bio Farma dan peneliti dari Universitas Padjajaran.

Jabar Cari 1.500 Investor Buat Pulihkan Ekonomi
Indonesia
Jabar Cari 1.500 Investor Buat Pulihkan Ekonomi

Pada semester I 2021, Jabar menempati peringkat pertama realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total Rp 72,46 triliun.

Walkot Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Habiskan Bulan Ramadan di Penjara
Indonesia
Walkot Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Habiskan Bulan Ramadan di Penjara

"Untuk kebutuhan pengumpulan alat bukti sekaligus melengkapi berkas perkara, tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka RE dkk masing-masing untuk 30 hari ke depan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Kunker ke Papua, Senator Ingatkan Pemekaran Jangan Dilakukan dengan Tergesa-gesa
Indonesia
Kunker ke Papua, Senator Ingatkan Pemekaran Jangan Dilakukan dengan Tergesa-gesa

Dalam rangka menjalankan tugas konstitusinya, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua pada Senin (14/2).