Demokrat Minta Target Pajak 2023 Jangan Menambah Beban Rakyat Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan. Foto: Runi/nvl

MerahPutih.com - Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Anggota Banggar Marwan Cik Hasan meminta target pajak tahun 2023 diharapkan tidak terlalu membebani rakyat. Sebab, ekonomi masyarakat baru saja tumbuh dan menggeliat. Kondisi makro ekonomi tidak memungkinkan masyarakat bergerak lebih cepat.

Baca Juga

Pemerintah Pastikan Pajak Karbon Berlaku Juli 2022

“Jangan jor-joran dulu, karena ekonomi kita baru mau tumbuh, dan ekonomi masyarakat baru mau menggeliat," katanya di Jakarta.

Marwan menyatakan pihaknya mendukung penuh peningkatan penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan jangan sampai memberatkan rakyat karena situasi baru membaik, dan kondisi makro juga belum mendukung.

"Kita jangan jor-joran dalam menerapkan pajak untuk masyarakat,” tegas dia.

Politikus partai Demokrat ini meminta agar pemerintah berhati-hati dan bijak dalam memutuskan target penerimaan negara dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

‘’Jangan sampai, keinginan kita untuk memperoleh telur sebanyak-sebanyaknya, justru dengan cara mematikan ayam-ayamnya,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Marwan mengapresiasi capaian pajak tahun 2021 maupun 2022 yang menurutnya cukup baik. Hanya saja, kata dia, dalam sukses ini ada juga faktor keberuntungan, antara lain karena naiknya harga komoditas.

Baca Juga

YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan

Oleh karena itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI ini mengingatkan, menuju 2023, kondisi makro ekonomi tidak begitu menggembirakan.

‘’Karena pandemi belum tuntas, perang Ukraina Rusia entah kapan selesainya, sehingga harga energi dan pangan terus meningkat dan resesi mulai menghantui berbagai belahan dunia. Kita juga akan mengalami likuiditas yang ketat,” paparnya.

Marwan menegaskan bahwa pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh optimisme pemerintah terkait peningkatan penerimaan negara.

‘’Tidak ada jalan lain untuk membangun selain terus memperbaiki penerimaan negara, apalagi defisit 2022 tidak boleh lebih dari 3 persen. Tetapi sekali lagi, jangan sampai menambah beban rakyat,’’ katanya.

Ia menambahkan, ekonomi Indonesia sedang mengalami banyak tantangan baik dari sisi regional maupun gobal. Karena itulah, target pajak jangan sampai ‘gila-gilaan’ hingga semakin menyulitkan rakyat.

‘’Coba diukur penerimaan negara yang paling optimal dan tidak semakin memberatkan ekonomi rakyat. Pemerintah sebenarnya punya jalan keluar dengan kebijakan-kebijakan lain yang masih bisa dikendalikan,’’ pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jangan Sampai Telat Bayar, Begini Cara Periksa Pajak Mobil Secara Daring

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peran Empat Orang Terduga Teroris yang Ditangkap di Batam
Indonesia
Peran Empat Orang Terduga Teroris yang Ditangkap di Batam

Sebagai perwakilan menyerahkan uang 80 juta kepada DS

Kondisi Jemaah di Madinah Mulai Menurun setelah Puncak Haji
Indonesia
Kondisi Jemaah di Madinah Mulai Menurun setelah Puncak Haji

Jemaah akan berada di Madinah selama delapan hingga sembilan hari untuk melaksanakan ibadah Arbain dan berziarah sebelum kembali ke Tanah Air.

32 Bulan Tidak Bayar Tagihan Air, Tirta Pakuan Berhak Putuskan Saluran Pelanggan
Indonesia
32 Bulan Tidak Bayar Tagihan Air, Tirta Pakuan Berhak Putuskan Saluran Pelanggan

Tunggakan yang mencapai 32 bulan itu bisa berdampak bagi keuangan negara maupun layanan PDAM tersebut.

Jokowi Diminta Tak Pilih Kepala Otorita IKN Afiliasi Parpol
Indonesia
Jokowi Diminta Tak Pilih Kepala Otorita IKN Afiliasi Parpol

Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kasus Cacar Monyet Terus Bertambah di Nigeria
Dunia
Kasus Cacar Monyet Terus Bertambah di Nigeria

Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi situasi perluasan suatu wabah penyakit baik secara global ataupun nasional.

Logistik untuk Kontingen Jabar di Pon Papua Sedikit Terganggu
Indonesia
Logistik untuk Kontingen Jabar di Pon Papua Sedikit Terganggu

Berdasarkan situs resmi PON XX Papua 2021 per 3 Oktober 2021, Jabar menempati peringkat ketiga dengan perolehan 22 medali emas, 23 perak, dan 28 perunggu.

Jejaring Komunikasi di TKP Dugaan Saling Tembak Ajudan Jenderal Ditelusuri Komnas HAM
Indonesia
Jejaring Komunikasi di TKP Dugaan Saling Tembak Ajudan Jenderal Ditelusuri Komnas HAM

Tim dari Komnas HAM telah ditunjukkan soal monitoring keberadaan atau jejaring komunikasi yang terdapat di area Duren Tiga dan Magelang.

DKI Jakarta dan Wilayah Penyangga Alami Deflasi di Tengah Pelonggaran PPKM
Indonesia
DKI Jakarta dan Wilayah Penyangga Alami Deflasi di Tengah Pelonggaran PPKM

Perkembangan harga di Jakarta dan kota-kota yang mengelilingi Jakara relatif sama dinamikanya

Tambal Subsidi Energi, Pemerintah Harus Terapkan Lagi Pajak Ekspor Batu Bara
Indonesia
Tambal Subsidi Energi, Pemerintah Harus Terapkan Lagi Pajak Ekspor Batu Bara

Windfall profit dari komoditas batu bara hanya dinikmati pengusaha yang tambah kaya di tengah penderitaan masyarakat.

Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus Surya Darmadi
Indonesia
Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus Surya Darmadi

Kejagung memastikan bakal melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Apeng