Demokrat Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Badai Ekonomi COVID-19 Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo. Foto: Antara

MerahPutih.com - Kepala Departemen Perekonomian Nasional Partai Demokrat Sartono Hutomo meminta pemerintah mencari solusi untuk mengatasi badai ekonomi yang dialami Indonesia akibat pendemi COVID-19 di tanah air.

Menurut Sartono, merujuk dinamika yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 hingga saat ini belum ada indikator yang menunjukkan ekonomi Indonesia akan segera membaik.

Baca Juga

JHL Group Salurkan Bantuan Ratusan APD Baju Hazmat ke DPRD Kota Tangsel

"Bangsa ini sedang uji oleh kerasnya situasi ini. Tidak ada jalan mudah, semoga Indonesia baik-baik saja," kata Sartono kepada wartawan, Selasa, (21/4).

Alasannya, kata Sartono, dalam menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat wabah Corona pemerintah Indonesia khususnya tim ekonomi belum fokus pada inti permasalahan.

Kepala Departemen Perekonomian Nasional Partai Demokrat Sartono Hutomo
Kepala Departemen Perekonomian Nasional Partai Demokrat Sartono Hutomo

Menurut Anggota Komisi VII DPR ini pemerintah hanya melakukan langkah- langkah antisipatif pada aspek stabilitas keuangan. Hal itu terbukti alokasi anggaran lebih pada aspek stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional.

"Sedangkan untuk dana penelitian, pengobatan dan penaggulanan pengentasan COVID-19 itu sendiri sangat terbatas. Kebijakan kurang tepat root caused COVID-19 tidak mendapatkan alolakasi budget maksimal, kebijakan alolasi lebih pada memerangi dampak COVID-19, belum terlihat pemecahan strategis dan holistic," bebernya.

Apalagi, lanjut Sartono, stimulus fiscal, kebijakan sembako, BLT, tunjangan prakerja kepada ekonomi lemah dan miskin yang masih kurang efektif padahal sebenarnya porsi penduduk ekonomi menuju miskin saat ini jauh lebih besar.

"Stimulus fiscal pajak untuk sektor tertentu, kurang efektif tidak menjaminan industri terkait terus beropeerasi atau mempertahan karyawan, karena sektor pendukung lumpuh Kebijakan stimulus moneter. Suku bunga, masih terlalu tinggi lihat luar negeri dan Intervensi untuk nilai tukar, sia?sia covid masih berlanjut – trade off profit taking," tegas Sartono.

Tidak hanya itu, menurut Sartono, kewenangan dengan impunitas pada Perppu Nomor 1 tahun 2020 tepatnya pasal pasal 27 bertendensi adanya unsur pembiaran pada terulangnya moral hazard dalam memanfaatkan kewenangan oleh institusi dan lembaga keuangan.

"Kita perlu memetik pekajaran dari krisis 1997/1998 (BLBI)," imbuh Sartono.

Baca Juga

Anak Buah Anies Tunggu Arahan Luhut Terkait Mekanisme Larangan Mudik

Dengan demikian, Sartono menilai, pemerintah perlu memastikan agar adanya perlindungan sandang pangan menyeluruh kepada masyarakat. Hentikan biaya listrik, air dan sekolah selama periode COVID-19 ini. Ia meminta pemerintah mengasuransikan seluruh petugas kesehatan COVID-19 dan menindak tegas pelaku kejahatan terkait COVID-19.

"Selamatkan dana nasabah bank dan libatkan seluruh kekuatan bangsa terlebih korporasi serta hentikan proyek spektakuler berbiaya APBN tinggi. Tingkatkan fungsi pengawasan bank," tutup Sartono. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dokter Meninggal COVID-19 Terus Bertambah, IDI Singgung Keberadaan OTG
Indonesia
Dokter Meninggal COVID-19 Terus Bertambah, IDI Singgung Keberadaan OTG

Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengumumkan total tenaga medis yang wafat akibat terinfeksi COVID-19 sejak Maret hingga Oktober 2020 mencapai 161 orang.

Penetapan Label 'Zona Merah' Oleh Pemerintah Tak Jelas
Indonesia
Update COVID-19 DKI Rabu (21/10): 97.217 Positif, 82.178 Orang Sembuh
Indonesia
Butuh 1 Tahun Buat Capai Herd Immunity Usai Vaksinasi
Indonesia
Butuh 1 Tahun Buat Capai Herd Immunity Usai Vaksinasi

Pandangan keliru di masyarakat, bahwa vaksin dapat membentuk kekebalan kelompok dalam waktu cepat. Lebih keliru lagi, vaksin disamakan dengan obat yang dapat menyembuhkan penyakit COVID-19.

Presiden Terpilih AS tidak Miliki Pengaruh Besar Terhadap Indonesia
Indonesia
Presiden Terpilih AS tidak Miliki Pengaruh Besar Terhadap Indonesia

"Siapa pun yang terpilih di antara keduanya, hubungan diplomatik antara Indonesia-AS masih akan seperti biasa. Masih akan mengalami hubungan yang tak seimbang (antara Indonesia dengan AS)," kata Ujang

Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir
Indonesia
Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir

Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi

Jokowi Diminta Buka Ruang Dialog dengan Buruh Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Jokowi Diminta Buka Ruang Dialog dengan Buruh Bahas UU Cipta Kerja

Jika jalur konstitusional yang ditempuh, Presiden Jokowi harus segera menandatangani dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai UU

Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya
Indonesia
Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

Panti pijat merupakan usaha yang bersentuhan langsung antara pekerja dengan pelanggan.

Kota Padang Tetapkan Status KLB Virus Corona
Indonesia
Kota Padang Tetapkan Status KLB Virus Corona

Pemerintah Kota Padang secara resmi menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) virus corona atau COVID-19 setelah salah seorang warga positif terjangkit.

Ini Dia Aturan Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Lebaran Oleh Kemenhub
Indonesia
Ini Dia Aturan Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Lebaran Oleh Kemenhub

Pengaturan transportasi ini berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian