Demokrat Minta Menkumham Taat UU Partai Saat Proses Administrasi Kubu Moeldoko Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Langkah Kementerian Hukum dan HAM, yang meminta kubu Kongres Luar Biasa (KLB) melengkapi dokumen sebelum disahkan, dinilai sudah tepat oleh Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.

"Sudah sangat jelas mekanisme dan aturannyya," ujar Ketua bidang Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD), Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa (23/3).

Baca Juga:

Dipecat, Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halut Gugat AHY Rp5 Miliar

Ia menegaskan, jika ada kelompok yang mau mengajukan perubahan AD/ART, ataupun susunan kepengurusan Partai politik, tentunya patokan Kemenkumham adalah UU No 2 Tahun 2008 jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham No.34 Tahun 2017.

Zaky mengatakan, sejak dimintai melengkapi berkas dengan tenggat waktu yang dibatasi hanya 7 hari, tapi sampai dengan tenggat waktu itu berkasnya tidak dapat dilengkapi kubu KLB, maka sesuai dengan aturan, berarti permohonannya bakal ditolak.

"Tidak bakal diproses ke tahap selanjutnya oleh Kemenkumham," tandasnya.

Zaky mengaku, yakin Menkumham Yasonna Laoly bakal memutuskan perkara ini dengan objektif dan adil. Sampai dengan saat ini, berdasarkan SK Menkumham tahun 2020, AD/ART yang dipakai adalah AD/ART hasil Kongres V Tahun 2020.

"Sedangkan kepengurusan yang sah sampai dengan saat ini adalah kepengurusan pimpinan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat," ujarnya.

Herzaky menambahkan, dengan adanya dua kelompok yang mau mengajukan perubahan AD/ART ataupun susunan kepengurusan Parpol, sudah sangat jelas mekanisme dan aturannya.

Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)
Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

Mulai dari UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham No.34 Tahun 2017. Aturan kelengkapan berkas juga ada batasan waktunya, yakni tujuh hari.

"Dengan begitu, jika dengan tenggat waktu tersebut berkas masih belum lengkap sesuai aturan, permintaannya harus ditolak," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta Partai Demokrat versi KLB untuk melengkapi berkas mereka soal permohonan pengesahan pengurusan. Kemenkumham belum bisa memverifikasi hasil KLB Deli Serdang karena ada sejumlah dokumen yang belum masuk tapi Yasonna tidak merinci berkas apa saja yang harus dilengkapi Demokrat versi KLB. (Knu)

Baca Juga:

Respons Anak Buah AHY Soal Sertifikat Aset Partai Demokrat Atas Nama Pribadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Kasus Corona DKI Jumat (9/10): 84.364 Positif, 69.203 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (9/10): 84.364 Positif, 69.203 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 10,9 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 972 jiwa.

Lebih dari 450 Faskes di DKI Jakarta Jadi Lokasi Vaksinasi
Indonesia
Lebih dari 450 Faskes di DKI Jakarta Jadi Lokasi Vaksinasi

Faskes juga wajib Memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau penetapan oleh Menteri

Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo
Indonesia
Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo

Promo harga tiket itu berlaku di seluruh kanal pembelian

Panggung Upacara HUT Ke-75 RI Sudah Berdiri di Istana Presiden
Indonesia
Panggung Upacara HUT Ke-75 RI Sudah Berdiri di Istana Presiden

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-75 berbeda dengan tahun sebelumnya karena masih masa pandemi COVID-19.

Akhir Tahun 2020, Seluruh Imigrasi Jakarta Ditarget Terapkan Paperless dan E-billing
Indonesia
Akhir Tahun 2020, Seluruh Imigrasi Jakarta Ditarget Terapkan Paperless dan E-billing

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Barat mengeluarkan inovasi paperless dan e-billing.

Rizieq, Menantu dan Dirut RS Ummi Bogor Jadi Tersangka Kasus Halangi Tes Swab
Indonesia
Rizieq, Menantu dan Dirut RS Ummi Bogor Jadi Tersangka Kasus Halangi Tes Swab

"Penyidik sudah melaksanakan gelar (perkara) dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi

Mangkunegaran Tiadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro
Indonesia
Mangkunegaran Tiadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro

Pertimbangan Mangkunegaran tidak mengadakan kirab pusaka karena situasi tidak memungkinkan mengadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro karena situasi Solo masih pandemi COVID-19.

Ikut SOTR Saat Bulan Puasa Siap-Siap Ditindak Polisi
Indonesia
Ikut SOTR Saat Bulan Puasa Siap-Siap Ditindak Polisi

Rentan menyebabkan penularan COVID-19

Puncak Musim Kemarau, Jateng Malah Dilanda Hujan
Indonesia
Puncak Musim Kemarau, Jateng Malah Dilanda Hujan

Secara umum di Jawa Tengah memasuki musim hujan bulan Oktober 2020. Dimana wilayah Kabupaten Temanggung bulan Oktober dipredikai mulai turun hujan.

Datangi Kantor Menkumham Yasonna, AHY Bawa Bukti KLB Moeldoko Abal-abal
Indonesia
Datangi Kantor Menkumham Yasonna, AHY Bawa Bukti KLB Moeldoko Abal-abal

Kehadiran AHY untuk menyampaikan surat keberatan atas diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang disebutnya ilegal dan abal-abal.