Demokrat Minta Menkumham Taat UU Partai Saat Proses Administrasi Kubu Moeldoko Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Langkah Kementerian Hukum dan HAM, yang meminta kubu Kongres Luar Biasa (KLB) melengkapi dokumen sebelum disahkan, dinilai sudah tepat oleh Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.

"Sudah sangat jelas mekanisme dan aturannyya," ujar Ketua bidang Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD), Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa (23/3).

Baca Juga:

Dipecat, Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halut Gugat AHY Rp5 Miliar

Ia menegaskan, jika ada kelompok yang mau mengajukan perubahan AD/ART, ataupun susunan kepengurusan Partai politik, tentunya patokan Kemenkumham adalah UU No 2 Tahun 2008 jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham No.34 Tahun 2017.

Zaky mengatakan, sejak dimintai melengkapi berkas dengan tenggat waktu yang dibatasi hanya 7 hari, tapi sampai dengan tenggat waktu itu berkasnya tidak dapat dilengkapi kubu KLB, maka sesuai dengan aturan, berarti permohonannya bakal ditolak.

"Tidak bakal diproses ke tahap selanjutnya oleh Kemenkumham," tandasnya.

Zaky mengaku, yakin Menkumham Yasonna Laoly bakal memutuskan perkara ini dengan objektif dan adil. Sampai dengan saat ini, berdasarkan SK Menkumham tahun 2020, AD/ART yang dipakai adalah AD/ART hasil Kongres V Tahun 2020.

"Sedangkan kepengurusan yang sah sampai dengan saat ini adalah kepengurusan pimpinan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat," ujarnya.

Herzaky menambahkan, dengan adanya dua kelompok yang mau mengajukan perubahan AD/ART ataupun susunan kepengurusan Parpol, sudah sangat jelas mekanisme dan aturannya.

Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)
Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

Mulai dari UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham No.34 Tahun 2017. Aturan kelengkapan berkas juga ada batasan waktunya, yakni tujuh hari.

"Dengan begitu, jika dengan tenggat waktu tersebut berkas masih belum lengkap sesuai aturan, permintaannya harus ditolak," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta Partai Demokrat versi KLB untuk melengkapi berkas mereka soal permohonan pengesahan pengurusan. Kemenkumham belum bisa memverifikasi hasil KLB Deli Serdang karena ada sejumlah dokumen yang belum masuk tapi Yasonna tidak merinci berkas apa saja yang harus dilengkapi Demokrat versi KLB. (Knu)

Baca Juga:

Respons Anak Buah AHY Soal Sertifikat Aset Partai Demokrat Atas Nama Pribadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers
Indonesia
Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers

“Hal ini merupakan ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Tolak Intoleransi, Barisan Solidaritas Masyarakat Solo Demo di Kawasan Gladak
Indonesia
Tolak Intoleransi, Barisan Solidaritas Masyarakat Solo Demo di Kawasan Gladak

Aksi tersebut menolak segala bentuk kegaduhan dan kepentingan yang dapat memperburuk citra Kota Solo sebagai Kota Wisata Budaya Jawa.

1.120 Polisi di Depok Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
1.120 Polisi di Depok Disuntik Vaksin COVID-19

Pemerintah sendiri menargetkan kurang lebih 16,9 juta petugas layanan publik yang akan menjalani vaksinasi

Polri Buka Hotline Pengaduan Harga dan Kelangkaan Obat dan Tabung Oksigen
Indonesia
Polri Buka Hotline Pengaduan Harga dan Kelangkaan Obat dan Tabung Oksigen

Di tengah meningkatnya kebutuhan tabung oksigen dan obat-obatan, ada saja oknum penjual memanfaatkan situasi dengan mematok harga tinggi.

Mengapa Justru Pelajar Paling Banyak Ditangkap Saat Kerusuhan?
Indonesia
Mengapa Justru Pelajar Paling Banyak Ditangkap Saat Kerusuhan?

Dari informasi Kepolisian, anak-anak tersebut mayoritas pelajar SMP hingga SMA. Bahkan, yang lebih miris, ada juga anak SD yang terlibat.

Tito Sebut ASN Tak Netral Kacaukan Pelaksanaan Pilkada
Indonesia
Tito Sebut ASN Tak Netral Kacaukan Pelaksanaan Pilkada

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Gerindra Heran Megawati Sebut Jakarta Amburadul
Indonesia
Gerindra Heran Megawati Sebut Jakarta Amburadul

Menurut Taufik, pihak yang memberikan penghargaan pasti berdasarkan pertimbangan secara matang dan penilaian dengan kajian matang.

Maklumat soal FPI, Polri Bantah Bredel Kebebasan Pers
Indonesia
Maklumat soal FPI, Polri Bantah Bredel Kebebasan Pers

"Itu ada tindak pidananya di UU ITE sehingga tidak diperbolehkan. Kami tidak artinya itu membredel berkaitan kebebasan pers, tidak,” sambungnya.

Erick, Sandiaga, dan Luthfi: Tiga Sahabat yang Dipersatukan Jokowi di Kabinet
Indonesia
Erick, Sandiaga, dan Luthfi: Tiga Sahabat yang Dipersatukan Jokowi di Kabinet

Jokowi mempersatukan tiga sahabat yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno serta Muhammad Luthfi sebagai menteri atau pembantunya dalam menjalani roda pemerintahan.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Ubah Siklus Menstruasi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Ubah Siklus Menstruasi

Vaksin COVID-19 memberikan instruksi untuk mengajari sel manusia cara membuat protein, atau bahkan hanya sepotong protein yang memicu respons kekebalan di dalam tubuh manusia