Demokrat Minta Keputusan Jadwal Pemilu Awal Desember 2021 Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

MerahPutih.com - Penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR diminta segera menyepakati dan memutuskan jadwal Pemilu 2024.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan menilai, keputusan ini perlu segera dibuat sebelum 16 Desember 2021.

Sebab setelah tanggal itu, DPR akan memasuki masa reses sehingga tak bisa melakukan rapat kerja di parlemen.

Baca Juga:

Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu

"Memang proses pengambilan keputusan kan tinggal masa ini sampai antara tanggal itu. Baru nanti 10 Januari (2022) masuk lagi," kata Hinca kepada wartawan, Jumat (26/11).

Menurut Hinca, PD ingin memastikan segala sesuatunya dibicarakan dengan matang.

Semua pihak sebaiknya duduk bersama untuk membuat perhitungan tanggal pemilu yang baik.

Harapannya, proses pemilu yang baik akan membawa manfaat yang baik.

"Kita harus mengaturnya supaya baik. Saya kira butuhlah waktu lagi duduk dan bicara bersama," ujar Hinca.

Sementara, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, pihaknya siap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika mereka sudah yakin dengan usulan mereka terkait tanggal pemilu.

Menurut Teuku, hadirnya KPU menegaskan bahwa penetapan tanggal pemilu agar independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak mana pun.

Baca Juga:

Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Diketahui, KPU sebelumnya mengusulkan agar pemilu eksekutif diselenggarakan pada 21 Februari 2024.

KPU saat ini masih terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, meskipun belum ada kejelasan terkait jadwal pencoblosan.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, persiapan yang sedang dikerjakan antara lain terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, dan peraturan KPU tentang kampanye dan dana kampanye.

Viryan mengatakan, saat ini KPU sedang melakukan digitalisasi untuk Pemilu 2024 dengan membangun integrasi data pemilu bersamaan dengan instansi terkait melalui interoperabilitas.

Berdasarkan laman Badan Pusat Statistik (BPS), interoperabilitas adalah fasilitas yang memungkinkan suatu aplikasi untuk berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui protokol yang disetujui bersama melalui berbagai jalur komunikasi. (Knu)

Baca Juga:

Kedepankan Norma, Legislator PDIP Dukung Pemilu 2024 Sebelum Puasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ajukan STRP untuk Dampingi Pasien Corona Ditolak, Ini Penjelasan Anak Buah Anies
Indonesia
Ajukan STRP untuk Dampingi Pasien Corona Ditolak, Ini Penjelasan Anak Buah Anies

"Jelas ditolak petugas, karena aplikasi JakEVO bukan untuk penanganan COVID-19," kata Rinaldi

Masih Berisiko, Status Pandemi Tidak Perlu Terburu-buru Diubah Menjadi Endemi
Indonesia
Masih Berisiko, Status Pandemi Tidak Perlu Terburu-buru Diubah Menjadi Endemi

encabutan status pandemi harus dibarengi dengan situasi yang sudah benar-benar membaik. Selama mobilitas masyarakat masih tinggi dan protokol kesehatan yang kendur bisa membahayakan.

Penambahan Pasien Sembuh Lampaui Konfirmasi Positif COVID-19
Indonesia
Penambahan Pasien Sembuh Lampaui Konfirmasi Positif COVID-19

Kasus positif virus corona (COVID-19) di Indonesia pada hari ini, Jumat (6/8), bertambah 39.532.

Kampung Halamannya Diguncang Bom Bunuh Diri, Ini Reaksi Jusuf Kalla
Indonesia
Kampung Halamannya Diguncang Bom Bunuh Diri, Ini Reaksi Jusuf Kalla

Jusuf Kalla yang juga Ketua PMI ini meminta agar aparat keamanan dapat segera mengungkap motif dan menangkap jaringan pelakunya.

Densus Tangkap 4 Terduga Teroris, 1 Pelaku Terkait Bom Malam Natal
Indonesia
Densus Tangkap 4 Terduga Teroris, 1 Pelaku Terkait Bom Malam Natal

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri kembali mengkap terduga teroris berinisial T alias AR di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar
Indonesia
Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar

Survei lembaga Paramater Indonesia menempatkan PDIP akan menjadi pemenang pemilu jika dilaksanakan pada tahun ini.

Pemkab Cirebon Siap Berantas Praktik Pungli
Indonesia
Pemkab Cirebon Siap Berantas Praktik Pungli

Menurut Imron, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, serta efisien untuk menimbulkan efek jera kepada siapapun yang melakukan praktik pungli.

Oknum TNI Yonkav Karang Endah Diduga Bantai Anjing, Polisi Militer Diminta Bertindak
Indonesia
Oknum TNI Yonkav Karang Endah Diduga Bantai Anjing, Polisi Militer Diminta Bertindak

Jika pelaku adalah oknum TNI, perlu tindak lanjut dan penyelidikan hingga penegakan hukum. Karena menurutnya apa yang telah dia unggah sudah meresahkan masyarakat banyak.

Dilihat dari BOR, Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Terkendali
Indonesia
Dilihat dari BOR, Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Terkendali

Kasus positif di DKI Jakarta per Selasa (30/11) sebanyak 41 orang

KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen
Indonesia
KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 mencapai 93,10 persen.