Demokrat Minta Jokowi Tanggung Biaya Kepulangan WNI Jemaah Tabligh di Luar Negeri Ilustrasi TKI. (setkab.go.id)

Merahputih.com - Partai Demokrat meminta pemerintah Indonesia menanggung biaya pemulangan para TKI, ABK, dan jemaah tabligh asal Indonesia yang masih ada di luar negeri.

"Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig yang tidak mampu," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4).

Baca Juga

Besok, Warga Miskin Jakarta Terdampak PSBB Dapat Bantuan Sembako

Hal itu dia katakan menyoroti penjelasan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam rapat kerja Komisi I DPR secara virtual, Selasa (7/4), terkait upaya Kementerian Luar Negeri dalam penanganan 3 kluster besar WNI terdampak Covid-19 di luar negeri.

Tiga kluster itu adalah WNI di Malaysia, ABK dan Jamaah Tabligh.

Pekerja Migran Indonesia bertugas sebagai petugas Upacara HUT ke-74 RI di KJRI Kuching, Malaysia, Sabtu (17/8/2019) (Dok.KJRI Kuching Malaysia)

Harsya yang juga wakil ketua Komisi I DPR itu mengatakan, para TKI, ABK dan Jamaah tabligh asal Indonesia tidak dapat kembali ke Indonesia karena dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis. "Dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera," ujarnya.

Pada sisi lain dia memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri terhadap pendampingan, bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.

Baca Juga

Jam Operasional dan Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Jakarta Dibatasi Selama PSBB

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Kementerian Luar Negeri mencatat, data hingga 6 April dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia hanya 44.650 orang yang telah kembali; dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali.

Sementara itu, dari 907 Jamaah Tabligh yang tersebar di delapan negara (mayoritas di India) hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ingatkan Bahaya COVID-19, Pemkot Jakpus Pasang Peti Mati di Lokasi Ramai Warga
Indonesia
Ingatkan Bahaya COVID-19, Pemkot Jakpus Pasang Peti Mati di Lokasi Ramai Warga

Rencana pemasangan peti mati dilangsungkan pada pekan ini, namun itu semua tergantung dari arahan Gubernur Anies Baswedan.

Protokol Kesehatan Dilanggar, Mahfud MD Bakal Kumpulkan Kepala Daerah
Indonesia
Protokol Kesehatan Dilanggar, Mahfud MD Bakal Kumpulkan Kepala Daerah

Penerapan inpres akan berbeda di setiap daerah. Serta dilakukan sesuai dengan masing-masing zona daerah.

Pengembangan Kasus Jiwasraya, Kejagung Garap Benny Tjokro dan Heru Hidayat di KPK
Indonesia
Pengembangan Kasus Jiwasraya, Kejagung Garap Benny Tjokro dan Heru Hidayat di KPK

Ali mengaku tak mengetahui materi pemeriksaan yang dijalani Benny dan Heru. Pasalnya hal tersebut merupakan ranah Kejagung.

 Ketua DPR Minta Distribusi APD Dikawal Agar Tepat Sasaran
Indonesia
Ketua DPR Minta Distribusi APD Dikawal Agar Tepat Sasaran

"Semangat tepat sasaran yang sama perlu diterapkan juga dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai rumah sakit di daerah-daerah yang terdampak COVID-19," kata Puan

Anak Buah Anies Endus Dugaan Prostitusi di Diskotek Top One
Indonesia
Anak Buah Anies Endus Dugaan Prostitusi di Diskotek Top One

Artinya sanksi penutupan bakal diberikan

Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Tim penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara

Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Sebut Dirinya Tak Pantas Dipidana
Indonesia
Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Sebut Dirinya Tak Pantas Dipidana

Napoleon menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri

Anies Sebut Warga Harus Waspada Penyebaran Corona Gelombang Kedua
Indonesia
Anies Sebut Warga Harus Waspada Penyebaran Corona Gelombang Kedua

Anies meminta warga Jakarta tetap berada di rumah beberapa minggu ke depan.

Bawaslu Akui Aturan Penindakan Protokol Kesehatan Cakada Perlu Diubah
Indonesia
Bawaslu Akui Aturan Penindakan Protokol Kesehatan Cakada Perlu Diubah

Bawaslu janji tidak akan akan lempar tanggung jawab jika ditemuka adanya pelanggaran pidana dalam pilkada serentak

 Pasangan Calon Independen Penuhi Syarat Jumlah Dukungan di Pilwalkot Solo
Indonesia
Pasangan Calon Independen Penuhi Syarat Jumlah Dukungan di Pilwalkot Solo

"Kami telah menetapkan pasangan Bajo memenuhi syarat jumlah dukungan dengan mengumpulkan sebanyak 36.006 e-KTP," ujar Nurul