Demokrat Minta BPK-KPK Turun Tangan Terkait Investasi BUMN di Perusahaan Digital Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy. Foto: Ist/Man/DPR RI

MerahPutih.com - Salah satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Telkom Indonesia Tbk berinvestasi dengan membeli saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grup GoTo). Namun, diduga ada ketidakwajaran proses dan penilaian pada investasi oleh anak perusahaan PT Telkom.

Oleh karena itu, anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan guna mengawasi proses investasi pembelian saham GoTo.

Baca Juga

Wakil Ketua Komisi VI DPR Pertanyakan Investasi BUMN di Perusahaan Ekosistem Digital

“BPK dalam kaitannya dengan audit terhadap dugaan terjadinya kerugian keuangan negara. KPK berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan penindakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Vera seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin,(27/6).

Vera mengungkapkan, salah satu aturan yang sangat berpotensi dilanggar adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 di peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu yang dimaksud ‘Afiliasi’ adalah hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical. Di sisi lain, dalam ayat 2 disebutkan Benturan Kepentingan yang dimaksud adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. “Ketika dikaitkan dengan posisi Menteri BUMN dan kakaknya yang sekaligus merupakan Presiden Komisaris dan pemegang saham GoTo, ada hubungan kekeluargaan yang berpotensi masalah nepotisme,” tegas Vera.

Baca Juga

Panja Investasi BUMN Bakal Panggil Dirut Telkom dan Telkomsel

Karena itu, hal yang perlu dipertanyakan OJK adalah proses dan penilaian kewajaran investasi itu apakah sesuai aturan POJK atau tidak. Menurutnya, harus ada lembaga independen untuk menentukan nilai transaksi wajarnya.

“Harus pula diumumkan dalam keterbukaan informasi, Karena proses investasi itu menimbulkan problematika hukum tersendiri,” ujarnya. Selain itu, KPK, seharusnya juga bisa mengusut dugaan tindak pidana nepotisme dalam kasus itu, selain tindak pidana korupsinya. Sebab, terdapat norma dalam UU Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur penyelenggara negara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Langkah proaktif KPK dan BPK untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam investasi Telkomsel itu akan memberikan preseden baik bagi perwujudan prinsip Good Corporate Governance,” pungkas Vera. (Pon)

Baca Juga

Komisi VI Bakal Gali Tujuan Investasi BUMN di Sejumlah Perusahaan Digital

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PTM Kapasitas 100 Persen Awal Januari, Gibran Tunggu Izin Kemendikbud Ristek
Indonesia
PTM Kapasitas 100 Persen Awal Januari, Gibran Tunggu Izin Kemendikbud Ristek

Pemerintah pusat melonggarkan aturan pendidikan seiring turunnya angka kasus COVID-19 tingkat nasional.

Surya Paloh Nyatakan Belum Ada Parpol Lain yang Ajak Berkoalisi
Indonesia
Surya Paloh Nyatakan Belum Ada Parpol Lain yang Ajak Berkoalisi

Hingga kini belum ada partai politik (parpol) yang mendekati NasDem untuk berkoalisi di Pemilu 2024.

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri Digelar Besok
Indonesia
Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri Digelar Besok

"Bahwa perkara Asabri sudah dilimpahkan ada 8 berkas (8 terdakwa), sidang pertama akan dilangsungkan pada Senin, 16 Agustus 2021," kata Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/8).

Sandiaga Optimistis Ekonomi Indonesia Bisa Bangkit dari Sektor Pariwisata
Indonesia
Sandiaga Optimistis Ekonomi Indonesia Bisa Bangkit dari Sektor Pariwisata

Sandiaga akan menghadiri undangan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly atau UNGA). Dia memastikan, ekonomi Indonesia bangkit melalui sektor pariwisata.

KPK Dalami Aliran Suap Ketok Palu Lewat Eks Istri dan Ibu Zumi Zola
Indonesia
KPK Dalami Aliran Suap Ketok Palu Lewat Eks Istri dan Ibu Zumi Zola

Selain Sherin, tim penyidik juga telah memeriksa ibu kandung Zumi Zola

KPK Pastikan Pemeriksaan Bupati Langkat oleh Komnas HAM Tak Ganggu Proses Penyidikan
Indonesia
KPK Pastikan Pemeriksaan Bupati Langkat oleh Komnas HAM Tak Ganggu Proses Penyidikan

KPK mempersilakan dan akan memfasilitasi kegiatan dimaksud

DPR Waspadai Manuver Halangi Penetapan Tanggal Pemilu
Indonesia
DPR Waspadai Manuver Halangi Penetapan Tanggal Pemilu

Tidak ada satu pun bagian dari kekuasaan yang memiliki agenda tersembunyi untuk secara sistematis menggagalkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Tantangan Andi Widjajanto sebagai Gubenur Lemhannas Versi PPP
Indonesia
Tantangan Andi Widjajanto sebagai Gubenur Lemhannas Versi PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membeberkan tantangan dan pekerjaan rumah yang harus dilakukan Andi Widjajanto setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Lemhannas.

Eks Penyidik KPK AKP Robin Divonis 11 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Divonis 11 Tahun Penjara

Vonis mantan penyidik KPK asal Polri ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang sebelumnya menuntut Robin 12 tahun penjara.

Yuk, Jangan Pakai Kantong Plastik saat Bagikan Daging Hewan Kurban
Indonesia
Yuk, Jangan Pakai Kantong Plastik saat Bagikan Daging Hewan Kurban

"Kami mengimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri, yang dapat dipakai ulang, untuk mewadahi daging kurban," kata Wali Kota Depok Idris.