Demokrat Kubu Moeldoko Lagi-Lagi Gigit Jari Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva (tengah) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

MerahPutih.com - Partai Demokrat kubu Moeldoko harus menerima kenyataan pahit. Setelah gugatan 'Judicial Review' terhadap AD/ART kubu AHY tak diterima Mahkamah Agung (MA), kini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun. Gugatan itu dilayangkan kubu Moeldoko kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi PTUN dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11).

Baca Juga

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva mengatakan, pihaknya bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko.

"Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” kata Hamdan Zoelva kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/11).

Majelis hakim menolak gugatan Moeldoko dan Jhonny Allen karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara menyangkut internal partai politik.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menkumham yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum.

Selain itu, putusan tersebut juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.

Baca Juga

Demokrat Sindir Moeldoko: Kalau Mau Jadi Presiden Bikin Partai Sendiri

Setelah gugatan Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

“Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” kata Hamdan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelaku Kerusuhan Antarsuku di Yahukimo Papua bakal Bertambah
Indonesia
Pelaku Kerusuhan Antarsuku di Yahukimo Papua bakal Bertambah

Besar kemungkinan jumlah tersangka bertambah menyusul proses penyidikan yang masih berjalan.

Polisi dan Tentara Dikerahkan Untuk Cek Pencairan Insentif Bagi PKL dan Warung
Indonesia
Polisi dan Tentara Dikerahkan Untuk Cek Pencairan Insentif Bagi PKL dan Warung

"Tentunya diperlukan data terkait jenis usaha, lokasi usaha, NIK daripada pengusaha usaha mikro, dan tentunya ini menjadi bagian dari program selanjutnya dari pemerintah," ujar Menko Airlangga.

Polres Bogor Jaga 13 Jalur Perbatasan dengan Jabodetabek, Karawang dan Cianjur
Indonesia
Polres Bogor Jaga 13 Jalur Perbatasan dengan Jabodetabek, Karawang dan Cianjur

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya terus mengendalikan 'mobility index' atau indeks mobilitas masyarakat dengan mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Gerebek Lumpur di Waduk Munjul, Puluhan Alat Berat Dikerahkan
Indonesia
Gerebek Lumpur di Waduk Munjul, Puluhan Alat Berat Dikerahkan

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melakukan Gerebek Lumpur di Waduk Munjul, Jakarta Timur dalam menghadapi musim penghujan.

Gempa di Mukomuko Dipicu Aktivitas Lempeng Indo-Australia
Indonesia
Gempa di Mukomuko Dipicu Aktivitas Lempeng Indo-Australia

ari analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia.

Kemendikbud Akui Teledor tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia
Indonesia
Kemendikbud Akui Teledor tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia

Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hilmar Farid memohon maaf atas keteledoran tidak mencantumkan nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Syekh Hasyim Asy'ari.

Tunggangi Motor Custom, Jokowi Belah Rute Bandara-Bypass Lombok-Mandalika
Indonesia
Tunggangi Motor Custom, Jokowi Belah Rute Bandara-Bypass Lombok-Mandalika

Iringan motor Jokowi melalui rute Jalan Bypass Mandalika Lombok untuk melakukan simulasi kedatangan penonton MotoGP.

PTUN Jakarta Selesaikan Dualisme LMP, Sahkan Arsyad Cannu Sebagai Ketum
Indonesia
PTUN Jakarta Selesaikan Dualisme LMP, Sahkan Arsyad Cannu Sebagai Ketum

Kita tempuh itu agar nantinya tidak ada lagi dualisme

Kelompok Teroris Lampung Kirim Kader ke Suriah dan Afghanistan untuk Belajar Perang
Indonesia
Kelompok Teroris Lampung Kirim Kader ke Suriah dan Afghanistan untuk Belajar Perang

Polri menduga pengumpulkan dana oleh para terduga teroris JI ini untuk menerbangkan kadernya ke negara konflik seperti Afghanistan, Suriah, dan Irak.

36 Teroris Terlibat Penyerangan Bom Bunuh Diri di Katedral Makasar
Indonesia