Demokrat Kubu AHY Tuding Argumen Hukum Prof Yusril Sesat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Demokrat)

MerahPutih.com - DPP Partai Demokrat menegaskan permohonan uji materiil terhadap AD/ART partai yang diajukan kelompok KLB ke Mahkamah Agung bukan terobosan hukum, melainkan bentuk kesesatan hukum.

“Yang dilakukan pemohon bukanlah terobosan hukum, tetapi penyesatan hukum, karena ini tidak pernah ada dan bukan berarti jadi baru, tetapi sesuatu yang berada di luar koridor hukum,” kata politisi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, saat ditemui di luar Gedung AHU Kemenkumham RI, Jakarta, Kamis (14/10).

Baca Juga

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Menurut dia, AD/ART partai bukan bagian dari produk kebijakan atau peraturan perundang-undangan sehingga uji materiil terhadap AD/ART merupakan praktik yang berada di luar koridor hukum.

Politisi senior Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (tengah) menjawab pertanyaan para jurnalis di luar Gedung AHU Kemenkumham RI, Jakarta, Kamis (14/10/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Politisi senior Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (tengah) menjawab pertanyaan para jurnalis di luar Gedung AHU Kemenkumham RI, Jakarta, Kamis (14/10/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Anggota tim hukum Partai Demokrat, Mehbob menilai, permohonan uji materiil terhadap AD/ART partai jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan khususnya Pasal 8 dan Pasal 7.

“Apabila ini dikabulkan, maka semua anggaran dasar ormas (organisasi masyarakat), koperasi, yayasan akan bisa jadi objek JR (uji materiil). Ini akan jadi kekacauan hukum dan tidak ada kepastian hukum di Indonesia,” tutur petinggi Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, dikutip Antara.

Sebelumnya, Kelompok KLB pada 14 September 2021 mengajukan permohonan uji materiil terhadap pengesahan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres ke-V 2020 ke Mahkamah Agung. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021, dengan mencantumkan Kemenkumham tercatat sebagai termohon.

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

Ahli Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum pemohon lewat keterangan tertulisnya bulan lalu menyampaikan Mahkamah Agung harus dapat membuat terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terkait itu, Partai Demokrat pada awal minggu ini telah mengajukan permohonan ke MA agar pihak partai dapat turut serta terlibat dalam uji materiil sebagai termohon intervensi. Hari ini, Partai Demokrat juga menyerahkan sejumlah dokumen ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, sebagai bahan dalam menyusun jawaban terkait sidang uji materiil AD/ART. (*)

Baca Juga:

Demokrat: Istana Beralih Fungsi Jadi Markas Paguyuban Parpol Pro Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebijakan PTM 100 Persen, MPR: Jangan Sampai Anak Jadi Korban Ego Birokrat
Indonesia
Kebijakan PTM 100 Persen, MPR: Jangan Sampai Anak Jadi Korban Ego Birokrat

"Negara juga berkewajiban untuk melindungi seluruh Rakyat Indonesia, termasuk anak-anak Indonesia. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kesembronoan atau ego birokrat semata,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (5/1).

Survei Indostrategic: Golkar Terlempar dari Tiga Besar Jika Pemilu Digelar Hari Ini
Indonesia
Polda Jateng Antisipasi Kerumunan di Tempat Wisata Borobudur dan Dieng
Indonesia
Polda Jateng Antisipasi Kerumunan di Tempat Wisata Borobudur dan Dieng

Polda Jawa Tengah akan melakukan penyekatan arus mudik Lebaran pada tahun ini. Penyekatan dilakukan seiring dengan adanya larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei.

[HOAKS atau FAKTA]: Uang Koin Baru Pecahan Rp 100 Ribu Terbitan Tahun 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Koin Baru Pecahan Rp 100 Ribu Terbitan Tahun 2021

Beredar unggahan video di Tiktok oleh akun mohasinta terkait informasi mata uang baru berupa koin pecahan Rp 100.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2021.

Golkar: Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR
Indonesia
Golkar: Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR

Azis secara otomatis dinonaktifkan sebagai kader Partai Golkar

Kantor Airnav Bandara Sugapa Papua Dibakar KKB
Indonesia
Kantor Airnav Bandara Sugapa Papua Dibakar KKB

Kantor AirNav di kawasan Bandar Udara Sugapa (Bandara Sugapa), Kabupaten Intan Jaya, Papua dibakar pada Jumat (29/10) kemarin.

Dilihat dari Dampak Korupsinya, Juliari Sangat Pantas dan Tepat Dibui Seumur Hidup
Indonesia
Dilihat dari Dampak Korupsinya, Juliari Sangat Pantas dan Tepat Dibui Seumur Hidup

Praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19

Resor Hitam Turun Tangan Halau 4 Harimau Masuk Pemukiman Warga Bengkulu
Indonesia
Resor Hitam Turun Tangan Halau 4 Harimau Masuk Pemukiman Warga Bengkulu

Petugas Resor Konservasi Sumber Daya Alam Air Hitam Bengkulu berjanji takkan menggunakan jerat yang bisa melukai harimau.

Andika Cuma Setahun Menjabat, Komando Panglima TNI akan Dilanjutkan Yudo Margono?
Indonesia
Andika Cuma Setahun Menjabat, Komando Panglima TNI akan Dilanjutkan Yudo Margono?

Menurut Qodari, Laksamana Yudo masih memiliki waktu selama dua tahun sebelum pensiun dari dinas kemiliteran, sehingga masih ada peluang untuk menjadi Panglima TNI.

5 LPS Jadi Penyelenggara MUX, Menteri Johnny: Harus Lewati Uji Laik Operasi
Indonesia
5 LPS Jadi Penyelenggara MUX, Menteri Johnny: Harus Lewati Uji Laik Operasi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan, setelah melewati evaluasi dan ditetapkan menjadi penyelenggara multipleksing, LPS perlu melewati tahapan uji laik operasi.