Demokrat Kritisi Kartu Prakerja Bukan Solusi Kesulitan Hidup Akibat Corona Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Willem Wandik kritik Kartu Prakerja (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Willem Wandik mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membatalkan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19.

Desakan ini tidak terlepas dari polemik yang terjadi di masyarakat terkait dengan program yang ada.

Baca Juga:

Badai PHK dan Polemik Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini , masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan sembako ataupun tunai ketimbang pelatihan kerja.

"Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini," kata Wilem Wandik dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat,(8/5).

Politisi Demokrat Willem Wandik
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Willem Wandik (Foto: antaranews)

Wandik menilai, program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi. Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi.

Anggaran yang ada direalokasi dan refocusing menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.

"Kami desak Pak Airlangga segera batalkan program ini. Apalagi beredar informasi bahwa pelaksanaan program ini tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada conflict of interest dalam prosesnya," jelas pria asal Papua ini.

"Anggaran kartu prakerja sangat besar, jangan sampai uang rakyat ini malah menguntungkan kepentingan kelompok tertentu," kata Wandik yang juga merupakan Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini.

Ia mengingatkan, dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Oleh karena itu, pelatihan kerja seharusnya dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.

Wandik menilai, program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi.

Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun tidak akan dihabiskan semuanya untuk pelatihan online saja. Sebagian anggaran tetap disisihkan untuk melaksanakan pelatihan tatap muka yang akan dilakukan usai masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:

Ini Kelompok yang Bakal Untung Besar Ketika Proyek Kartu Prakerja Berjalan

Sri menuturkan, esensi awal program Kartu Prakerja adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui kombinasi pelatihan secara offline dengan online. Hanya saja, karena ada physical distancing untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19, program baru bisa diberlakukan secara online.

Ketika pandemi sudah berkurang dan pemerintah menilai situasi telah kondusif, program Kartu Prakerja akan diadakan sesuai rencana awal.

"Kami masih reserve dana dari Rp 20 triliun untuk pelatihan yang harus dilakukan temu muka. Jadi, tidak semua anggaran ini habis dalam pelatihan online," kata Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5).(Knu)

Baca Juga:

Golkar Bela Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH