Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law Ketua Fraksi Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak membahas seluruh rancangan undang-undang (RUU) selama pandemi corona (Covid-19).

Ketua Fraksi Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, memandang banyak RUU yang tidak menjadi prioritas untuk dibahas di tengah wabah corona.

Baca Juga:

Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Ibas, sapaan akrab Edhie, menyesalkan sikap beberapa fraksi di DPR yang belakangan ini masih terus membahas beberapa RUU, seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU Minerba.

Ibas kritik fraksi DPR yang ngotot bahas RUU di tengah pandemi corona
Ibas kritik sejumlah fraksi di DPR yang ngotot bahas RUU ditengah pandemi Covid-19 (Foto: antaranews)

Padahal, berbagai elemen masyarakat telah mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan itu selama masa wabah berlangsung.

“Demokrat sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun; Apakah itu RUU OMNIBUSLAW CIPTAKER, RUU Haluan Ideologi Pancasila & RUU Minerba akan tetapi kita harus bijak melihat situasi,” kata Ibas dalam keteranganya, Rabu (22/4).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menuturkan, setiap usulan dalam pembahasan RUU seharusnya sesuai dengan kebutuhan rakyat saat ini mengingat situasi sosial dan ekonomi masyarakat terancam dan semakin memburuk.

Anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU diminta untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat ini.

“Agar produk UU yang akan disahkan tersebut sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama,” sambung dia.

Dia menambahkan, Fraksi Demokrat senantiasa mengajak pemerintah untuk bekerja sama secara serius dan lebih bijak menyelesaikan wabah Covid-19 yang kian hari kian meningkat dari angka penderita dan kasus kematian.

Ia mengatakan, fraksinya harus konsisten hadir membantu rakyat dan pemerintah di setiap tingkatan di tengah situasi genting karena pandemi global virus corona.

Ibas juga mengajak mengajak para anggota dewan bersama-sama mencurahkan pikiran, tenaga, dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona.

Baca Juga:

Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

"Untuk itu setiap Pembahasan RUU apakah itu inisiatif dan/atau noninisiatif DPR mesti kita tunda/tolak dengan mundur dari keaanggotaan Panja sementara ini, kecuali RUU yang berkaitan dengan penanganan #PandemiCovid19. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama," kata putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ibas memaparkan, Fraksi Demokrat berharap produk undang-undang yang akan disahkan sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini.(Knu)

Baca Juga:

Anies Perpanjang PSBB di Jakarta Selama 28 Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disahkan November, RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Panitia Kerja
Indonesia
Disahkan November, RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Panitia Kerja

Dalam rapat telah disetujui 66 DIM usulan tetap yang telah disepakati DPR RI bersama pemerintah

Ma'ruf Amin Akui Tengah Siapkan Program Pembangunan Pasca COVID-19
Indonesia
Ma'ruf Amin Akui Tengah Siapkan Program Pembangunan Pasca COVID-19

Penanggulangan kelompok miskin juga akan mendapat perhatian

Harun Masiku dan Nurhadi yang Bikin KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'?
Indonesia
Harun Masiku dan Nurhadi yang Bikin KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'?

Yang penting sebenarnya KPK harusnya menguatkan institusinya dengan intelijen

Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19
Indonesia
Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19

Memang, per Senin (6/7) jumlah kasus positif COVID-19 terus meroket

Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung
Indonesia
Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung

"Kita masih selidiki. Tapi yang utamanya, bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini," kata ST Burhanuddin di Kejagung.

Seberapa Besar Kans Jokowi Dimakzulkan Gegara Kebijakan Corona?
Indonesia
Seberapa Besar Kans Jokowi Dimakzulkan Gegara Kebijakan Corona?

Di indonesia sejak amandemen UUD 1945 proses pemakzulan Presiden menggabungkan intermixture structural process

Dukung Belajar Daring, FX Rudy Bagikan Handphone Gratis
Indonesia
Dukung Belajar Daring, FX Rudy Bagikan Handphone Gratis

"Layak tidaknya siswa dapat bantuan handphone harus melalui proses verifikasi di lapangan," kata dia.

Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!
Indonesia
Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!

Kelonggaran relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah RP 10 miliar

Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan
Indonesia
Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan

Para pemilih yang hendak menandai jarinya ke tinta hanya boleh diberikan petugas. Setelah memilih, mereka pun diminta langsung pulang ke rumah.

Rizieq Shihab Jadi Tersangka, Laskar FPI Menghilang dari Petamburan
Indonesia
Rizieq Shihab Jadi Tersangka, Laskar FPI Menghilang dari Petamburan

Kendati demikian, tampak tak ada laskar FPI yang berjaga di kawasan kediaman HRS di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).