Demokrat Kritik Pengangkatan Guru Honorer Era Jokowi Ilustrasi guru honorer. Foto: istimewa

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, mengkritik pengangkatan proses guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang harus melalui seleksi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia berkata, proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru.

Baca Juga

Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK

Menurutnya, guru yang telah cukup masa mengabdinya seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi karena akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda masa pengabdiannya

"Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui proses seleksi, tapi di lihat masa pengabdiannya para guru itu," kata Irwan kepada wartawan, Minggu (19/9).

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto: Runi/Man
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto: Runi/Man

Irwan menyayangkan, pemerintah masih membiarkan guru-guru honorer yang cukup masa pengabdiannya mengikuti proses seleksi PPPK serta CPNS hanya untuk memperoleh kesejahteraannya.

Ia pun mempertanyakan, perhatian Mendikbud Ristek Nadiem Makarim terhadap dedikasi para guru, apalagi ketika tahu ada yang gagal menembus ambang batas seleksi (passing grade).

"Mereka sudah mengabdi sangat lama dan mereka mengajar itu di pelosok-pelosok daerah, seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah," tuturnya.

Berangkat dari itu, Irwan meminta, pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer yang cukup masa pengabdiannya dengan melakukan pengangkatan secara langsung menjadi PPPK atau CPNS tanpa proses seleksi.

Menurut anak buah AHY ini, langkah seperti itu pernah dilakukan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana tercatat sebanyak sebanyak 1,1 juta guru honorer diangkat menjadi CPNS.

Dia berkata, situasi saat ini berbanding terbalik. Legislator asal Kalimantan Timur itu berkata, Jokowi baru mengangkat ribuan guru honorer menjadi CPNS atau PNS selama enam tahun menjabat sebagai Presiden RI

"Ini jauh sekali perbedaannya. Saya sangat prihatin melihat nasib para guru honorer tetapi belum diangkat juga. Padahal mereka harusnya diapresiasi dan diafirmasi atas pengabdiannya," demikian Irwan yang juga Ketua Umum Cakra AHY ini. (Pon)

Baca Juga

Guru Honorer di Solok Terpaksa Jual Kerupuk Keliling karena Hanya Digaji Rp 60 ribu per Bulan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua, BPIP: Akurasi Data Masalah Besar Bangsa
Indonesia
Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua, BPIP: Akurasi Data Masalah Besar Bangsa

Pendiri Setara Institute ini mengkritik lemahnya pengelolaan data dan administrasi

Kapolri Idham Azis Naikkan Pangkat Ribuan Anak Buahnya
Indonesia
Kapolri Idham Azis Naikkan Pangkat Ribuan Anak Buahnya

"Yang dinaikan pangkatnya sebanyak 44.884 personel dari Satker Mabes Polri dan Polda jajaran," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Kapolri Minta Anak Buahnya Habisi Anggota Mujahidin Indonesia Timur
Indonesia
Kapolri Minta Anak Buahnya Habisi Anggota Mujahidin Indonesia Timur

Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror.

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi

"Perlu pengawasan yang ketat, kedua perlu ada pembatasan kapasitas," ucap Gembong

Dua Orang Anggota Klub Moge Jadi Tersangka Pengeroyokan Prajurit TNI
Indonesia
Dua Orang Anggota Klub Moge Jadi Tersangka Pengeroyokan Prajurit TNI

"2 orang sudah kami tahan inisial MS (49) dan B (18)," kata Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara

Kapolda Metro Pastikan Seluruh Korban Kebakaran Adalah Napi
Indonesia
Hari Pertama PPKM Darurat, Kapolri-Panglima TNI Tinjau Penyekatan hingga Vaksinasi
Indonesia
Hari Pertama PPKM Darurat, Kapolri-Panglima TNI Tinjau Penyekatan hingga Vaksinasi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito melakukan peninjauan empat titik di wilayah DKI Jakarta.

Ladang Ganja di Aceh Senilai Rp 842 Miliar Dihancurkan
Indonesia
Ladang Ganja di Aceh Senilai Rp 842 Miliar Dihancurkan

Bareskrim Polri musnahkan tujuh hektare ladang ganja di area Gunung Lauser tepatnya daerah Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Sejumlah Peserta Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq Dijadikan Tersangka
Indonesia
Sejumlah Peserta Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq Dijadikan Tersangka

Beberapa orang peserta Aksi 1812 menjalani proses pidana setelah diamankan kepolisian.

Pemerintah Diminta Selesaikan Skema Anggaran Perlindungan Anak Terdampak COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Selesaikan Skema Anggaran Perlindungan Anak Terdampak COVID-19

Langkah tersebut karena aparat RT/RW dan para tokoh lintas agama adalah garda terdepan