Demokrat Ingatkan MK 8 Parpol Parlemen Menolak Sistem Pemilu Tertutup Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon

MerahPutih.com - Partai Demokrat mendukung pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana, terkait putusan sistem pemilu proporsional tertutup yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut, dirinya mendukung langkah Denny Indrayana, yang terlebih dahulu mengungkapkan ke publik bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup.

Baca Juga

DPR Sebut Suasana Politik Jadi Tidak Kondusif Jika MK Putuskan Ubah Pemilu Jadi Tertutup

“Karena kalau sudah keluar putusan tertutup apalagi langsung berlaku di Pemilu ini, tidak ada gunanya lagi juga kita berkomentar,” tulis Jansen di akun twitter pribadinya @jansen_jsp, dikutip Selasa (30/5).

Apalagi, lanjutnya, sifat putusan MK adalah final dan mengikat. Tidak mengenal upaya hukum termasuk bagi para pihak langsung yang tidak menerima putusan itu.

“Jadi lebih baik kita berkomentar sekarang sebelum keluar putusan. Mana tahu masih ada gunanya,” ujarnya.

Baca Juga

Politikus NasDem Sebut Sistem Pemilu Tertutup Renggut Hak Rakyat

Politikus asal Sumatera Utara itu mengingatkan jangan sampai nanti semua terlambat untuk berbicara.

"Sama seperti pasca keluarnya putusan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, mau komentar apa pun kita sekarang apa masih ada gunanya dan bisa mengubah keputusan itu? Kan tidak. Semua sudah terlambat,” jelasnya.

Jansen juga mengingatkan kepada MK, jika 8 partai yang punya kursi di Parlemen sudah menyatakan mendukung sistem pemilu tetap terbuka.

“Kami adalah peserta pemilu dan juga adalah bagian dari pembentuk UU di negeri ini melalui fraksi kami di lembaga DPR. Akal sehatnya, kalau mayoritas peserta pemilu yang ikut bertanding saja ingin tetap terbuka, ngapain dibuat jadi tertutup? Argumen lengkap saya terkait hal ini sudah ada di MK,” tutur Jansen.

“Salam akal sehat. Mari kita dukung pemilu tetap dengan sistem terbuka! Di mana-mana apalagi dalam tata kelola yang berkaitan dengan negara, walau masing-masing sistem tidak ada yang sempurna, terbuka itu selalu lebih baik dari tertutup,” pungkas Jansen. (Pon)

Baca Juga

Jokowi akan Cawe-cawe di Pemilu 2024, Demokrat: Tidak Pas dan Berlebihan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Imbau Pengemudi Taksi Online Waspada saat Jam-jam Rawan
Indonesia
Polda Metro Imbau Pengemudi Taksi Online Waspada saat Jam-jam Rawan

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap seorang pengemudi taksi daring berinisial ADR (26).

Puan Pastikan Kader PDIP Jateng Solid Menangkan Ganjar
Indonesia
Puan Pastikan Kader PDIP Jateng Solid Menangkan Ganjar

Puan Maharani menegaskan bahwa kader PDIP di Provinsi Jawa Tengah solid memenangkan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilres 2024.

Salapak Mikroshop Cara Pemkot Bandung Permudah Perizinan UMKM
Indonesia
Salapak Mikroshop Cara Pemkot Bandung Permudah Perizinan UMKM

Pada Desember 2022 Pemkot Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) telah menyerahkan 100 sertifikat halal.

Penjelasan PN Jakpus Soal Putusan Tunda Pemilu 2024
Indonesia
Penjelasan PN Jakpus Soal Putusan Tunda Pemilu 2024

PN Jakpus memberikan penjelasan terkait putusan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi dan Gibran Bebaskan Kaesang Pilih Kendaraan Politik
Indonesia
Jokowi dan Gibran Bebaskan Kaesang Pilih Kendaraan Politik

Sementara itu, untuk kendaraan politik Kaesang, keluarga menyerahkan sepenuhnya pada suami Erina Gudono tersebut.

Puan Maharani Bertemu AHY saat Peluncuran Buku
Indonesia
Puan Maharani Bertemu AHY saat Peluncuran Buku

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bertemu AHY di acara tersebut.

Kasus Pengusaha Tambang Harus Lalui Sanksi Administratif
Indonesia
Kasus Pengusaha Tambang Harus Lalui Sanksi Administratif

Pasal 151 UU Pertambangan sudah mengatakan kalau ada pelaporan yang tidak benar dalam pasal 110 UU Pertambangan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Dishub DKI Tegaskan Belum Ada Kenaikkan Tarif TransJakarta
Indonesia
Dishub DKI Tegaskan Belum Ada Kenaikkan Tarif TransJakarta

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta selaku legulator atau pengawas TransJakarta memastikan belum adanya keputusan kebijakan untuk menaikkan tarif transportasi umum Jakarta tersebut.

Harga Kebutuhan Pokok Diklaim Terkendali Jelang Tutup Tahun
Indonesia
Harga Kebutuhan Pokok Diklaim Terkendali Jelang Tutup Tahun

Stabilitas harga bahan pangan juga terjaga secara nasional dan tidak hanya di Pasar Cigombong, Bogor.

Polisi Sebut Ada Mobil Penyusup dalam Kecelakaan Tewaskan Mahasiswa di Cianjur
Indonesia
Polisi Sebut Ada Mobil Penyusup dalam Kecelakaan Tewaskan Mahasiswa di Cianjur

Mobil yang menabrak Selvi Amalia Nuraenimerupakan mobil sedan hitam.