Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat Warga melintas di JPO Bundaran Senayan saat pemberlakuan PSBB di Jakarta, Jumat (25/9/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

MerahPutih.com - Pemprov DKI bakal kembali menarik rem darurat atau memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat jika kasus COVID-19 di Jakarta terus mengganas.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di ibu kota sebelum tarik rem darurat.

Untuk itu, Mujiyono mendorong Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam persiapan program vaksinasi.

Baca Juga:

Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat

"Vaksinasi ini harus dipercepat sebelum Pemprov kembali menarik rem darurat," kata Mujiyono, di Jakarta.

Mujiyono menuturkan, vaksin Sinovac yang telah didatangkan dari Tiongkok itu bisa dilobi untuk diprioritaskan bagi masyarakat DKI terlebih dahulu. Hal itu karena Jakarta menjadi barometer bagi daerah lain dalam penanggulangan COVID-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Balai Kota, usai meninjau pelaksanaan PSBB di Jakarta, Jumat (10/4/2020) (ANTARA/HO-Balai Kota Jakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Balai Kota, usai meninjau pelaksanaan PSBB di Jakarta, Jumat (10/4/2020) (ANTARA/HO-Balai Kota Jakarta)

Lanjut dia, vaksin itu bisa diutamakan untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.

"Lalu vaksin itu bisa diberikan juga ke tokoh masyarakat/agama, guru/tenaga pendidik, siswa/mahasiswa, PNS dan anggota legislatif. Dan yang paling utama, vaksin itu harus diberikan gratis," jelasnya.

Percepatan vaksinasi ini perlu dilakukan karena persentase kasus positif atau positivity rate di Jakarta cukup tinggi, mencapai 12,1 persen.

Jumlah kasus corona secara total di Jakarta sampai hari Senin (28/12) sebanyak 177.604 kasus.

Baca Juga:

Awal Januari Jakarta Bakal Tarik Rem Darurat, Pengusaha Khawatir

Mujiyono mendorong Pemda DKI untuk membangun kerja sama dengan pemerintah daerah penyangga agar terjadi sinergitas PSBB dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat.

Bahkan, Pemprov DKI harus mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang sidah ditentukan bagi warga rentan dan tidak mampu.

"Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan dan permudah pembelian kebutuhan pokok secara daring melalui badan usaha milik daerah (BUMD) terkait," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Sejak Anies Tarik Rem Darurat, Penumpang Harian Angkutan Umum Turun 22 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikut Aturan Pembukaan Tempat Ibadah saat PSBB Total Jakarta
Indonesia
Berikut Aturan Pembukaan Tempat Ibadah saat PSBB Total Jakarta

Tempat ibadah yang masih bisa buka dengan pembatasan dan protokol kesehatan ketat yang dikhususkan bagi warga setempat atau tempat ibadah lingkungan.

KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M
Indonesia
KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M

Bank garansi dari pemegang izin ekspor benur dari KKP tahun 2020.

Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera
Indonesia
Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera

Melalui payung hukum ini, gaji dari seluruh pekerja, baik PNS, BUMN maupun swasta akan dipotong.

Akademisi UI Nilai RUU Cipta Lapangan Kerja Untungkan UMKM
Indonesia
Akademisi UI Nilai RUU Cipta Lapangan Kerja Untungkan UMKM

Pemerintah Indonesia sejak awal virus merebak pada awal Maret 2020 telah menyiapkan ancang-ancang dengan menyiapkan jaring pengaman sosial; mulai dari bantuan paket sembako, pelatihan hingga proyek padat karya.

PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil
Indonesia
PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil

“Sehingga Djoko Tjandra secara hukum haruslah dinyatakan tidak pernah masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Membelot, Golkar Masukan Politisi Daerah ke Ruang Ganti
Indonesia
Membelot, Golkar Masukan Politisi Daerah ke Ruang Ganti

Pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020 bakal diganti.

Ini yang Harus Diwaspadai dari Virus Corona Varian Baru
Indonesia
Ini yang Harus Diwaspadai dari Virus Corona Varian Baru

Dunia tengah dihebohkan dengan adanya virus corona varian baru.

Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI
Indonesia
Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta.

Orang Dewasa Divaksin, Anak Terlindungi
Indonesia
Orang Dewasa Divaksin, Anak Terlindungi

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung satu tahun. Kini, kita menyambut vaksin yang telah lama ditunggu untuk menjadi salah satu solusi mengakhiri pandemi.

Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi
Indonesia
Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi

Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).