Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu Bendera partai Demokrat (ANTARA FOTO/Agung Rajasa)

MerahPutih.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu direvisi agar prinsip keadilan politik khususnya terkait pilpres dapat terpenuhi.

"Terkait dengan pilpres, Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen, memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu, (27/1).

Baca Juga

Wasekjen Demokrat Pertanyakan Kapan Rakyat Divaksin COVID-19

Dengan begitu, kata Herzaky, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin. Menurut dia, semakin banyak pilihan calon pemimpin, akan semakin baik untuk Indonesia.

"Kompetisi semakin terbuka, tapi tetap selektif karena hanya boleh diajukan oleh parpol yang sudah lolos ke parlemen," ujarnya.

Dia menilai, Presidential Threshold atau ambang batas presiden yang tinggi ikut berkontribusi atas mengentalnya polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat karena hanya ada dua calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Memang rekonsiliasi di tingkat elit sudah dilakukan pasca pilpres, tetapi luka mendalam di masyarakat, terutama kalangan akar rumput, sudah terlanjur dalam dan sulit untuk dipulihkan," tegasnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, berpendapat, kondisi seperti ini menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi tidak sehat.

"Tentunya sangatlah jahat jika ada pihak-pihak yang memilih mempertahankan polarisasi dan keterbelahan masyarakat dengan memaksakan kembali hanya ada dua capres di Pilpres 2024 demi kekuasaan semata," ujar Herzaky.

Herzaky melanjutkan, jika parpol lain yang ada di parlemen pro terhadap demokrasi maka harus memperjuangkan penghapusan ambang batas presiden ini.

"Berarti, ambang batas presiden nol persen," pungkas Herzaky. (Pon)

Baca Juga

Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi PKS: BBM Subsidi Premium Masih Dibutuhkan
Indonesia
Politisi PKS: BBM Subsidi Premium Masih Dibutuhkan

Pertamina bisa menaikkan angka oktannya dari 90 ke 91 sesuai ambang batas ideal BBM sesuai standar Euro4.

291 Kasus Baru COVID-19, Satgas Minta Prokes Jangan Sampai Dilalaikan
Indonesia
291 Kasus Baru COVID-19, Satgas Minta Prokes Jangan Sampai Dilalaikan

Terkini, Indonesia melaporkan 291 kasus baru virus corona pada Jumat (17/12).

Guru di Bandung Cabuli Belasan Santri sampai Hamil dan Melahirkan
Indonesia
Guru di Bandung Cabuli Belasan Santri sampai Hamil dan Melahirkan

Warga Bandung digegerkan terkuaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru berinisial HW (36) di sebuah pesantren modern.

Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum

Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021
Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021

Selain itu, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial

Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah
Indonesia
Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

"Dengan ditemukannya varian omicron ini, kita mendorong ada perubahan aturan pada libur ataru nanti. Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak menyebar,” kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/12).

Laporan IRT yang Diteror Pinjol Berupa Foto Bugil Dapat Atensi Polisi
Indonesia
Laporan IRT yang Diteror Pinjol Berupa Foto Bugil Dapat Atensi Polisi

Korban mengaku dirinya pernah meminjam uang sebesar Rp 6 juta

[HOAKS atau FAKTA] KPK Segel Rumah Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] KPK Segel Rumah Gubernur DKI Jakarta

Channel Youtube bernama teropong istana membagikan sebuah video dengan narasi yang menerangkan tentang rumah Gubernur DKI Jakarta yang disita oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak korupsi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Dorna Datangi Pembangunan Sirkuit Mandalika Lombok
Indonesia
Dorna Datangi Pembangunan Sirkuit Mandalika Lombok

CEO Dorna Sports SL Carmelo Ezpeleta dijadwalkan meninjau pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/4).