Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024 Logo Partai Demokrat. (Foto: www.demokrat.org)

MerahPutih.com - Partai Demokrat mengajak Partai Golkar untuk berkoalisi menyongsong Pilpres 2024 mendatang. Kedua partai politik (parpol) itu sudah mencukupi untuk mengusung capres-cawapres pada pesta demokrasi lima tahunan.

Partai Golkar mempunyai 85 kursi atau 14,78 persen di parlemen. Sementara, Partai Demokrat memiliki 54 kursi atau 9,3 persen di DPR. Dengan demikian kedua partai itu sudah memenuhi syarat presidential threshold sebesar 20 persen.

Baca Juga:

Airlangga Berharap Partai Koalisi Indonesia Bersatu Bertambah

"Kerjasama Demokrat dengan Golkar cukup bagi kedua partai sebagai jangkar untuk mengantarkan kandidat presiden dan wakil presiden," kata Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution kepada wartawan, Selasa (5/7).

Syahrial meyakini, kerja sama antara Demokrat dan Golkar dapat menjadi solusi terciptanya stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi dan kembali menggenjot roda ekonomi yang saat ini sedang terpuruk.

"Sejarah mencatat bagaimana pemerintahan Pak SBY selama dua periode yang ikut didukung Golkar dan beberapa partai politik lainnya berjalan gemilang," ujarnya.

Baca Juga:

KIB Dinilai Koalisi Cerdas

Di era SBY, kata Syahrial, tidak ada polarisasi politik identitas yang mengakar. Penegakan hukum juga diklaimnya mengedepankan prinsip profesionalisme.

"Demokrasi berjalan baik, namun kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap tumbuh dan terjaga," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Syahrial, langkah solutif untuk kebaikan bangsa inilah yang akan ditempuh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan platform perubahan dan perbaikan.

"Menjadi jangkar dan membuka ruang terhadap segala hal yang terbaik untuk bangsa. Komunikasi 360 derajat terhadap seluruh stakeholders politik menjadi landasan Partai Demokrat untuk bersikap," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Tegaskan Belum Berkoalisi dengan Partai Manapun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Freeport Indonesia Kembali Bangun Lapangan Terbang Perintis
Indonesia
Freeport Indonesia Kembali Bangun Lapangan Terbang Perintis

Sejak dimulainya program tiga desa di dataran tinggi pada 2000 kami telah menginvestasikan lebih dari USD 100 juta.

Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024
Indonesia
Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024

Ketentuan mengenai penganggaran dana cadangan Pilkada 2024 tersebut telah dibahas bersama KPU Kabupaten Bogor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu.

Bus Wisata Kecelakaan di Tol Surabaya - Mojokerto, 14 Orang Meninggal
Indonesia
Bus Wisata Kecelakaan di Tol Surabaya - Mojokerto, 14 Orang Meninggal

Sementara, untuk 11 orang korban luka berat dirawat RS Petro Kimia Gresik, RS Citra Medika Kabupaten Mojokerto, RS Emma Kota Mojokerto.

Jokowi Ungkapkan Kemarahan Banyak Instansi Pemerintah Suka Beli Produk Impor
Indonesia
Jokowi Ungkapkan Kemarahan Banyak Instansi Pemerintah Suka Beli Produk Impor

Presiden Joko Widodo berbicara dalam forum Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3).

Dirjen Pajak Baru Dapat 8 Juta Orang Laporkan SPT
Indonesia
Dirjen Pajak Baru Dapat 8 Juta Orang Laporkan SPT

Pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah terkumpul sekitar Rp 4 triliun per 23 Maret 2022 dari 26.860 peserta dengan 30.521 surat keterangan.

Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Airlangga Perbolehkan Ekspor CPO dan RPO
Indonesia
Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Airlangga Perbolehkan Ekspor CPO dan RPO

Pelarangan ekspor sementara hanya berlaku pada minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein)

Terjerat TPPU, Aset CEO PT Jouska Bakal Disita Bareskrim
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Pengajuan Banding Putusan Banjir Mampang Bukan Pencitraan
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Pengajuan Banding Putusan Banjir Mampang Bukan Pencitraan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengajukan banding pada putusan PTUN Jakarta soal soal penanganan banjir di Kali Mampang.

Viral Daging Anjing Diperjualbelikan, Pasar Jaya Klaim Pedagang Sudah Diberi Pengetahuan
Indonesia
APDESI Kubu Surta Wijaya Klaim Punya SKT Kemendagri
Indonesia
APDESI Kubu Surta Wijaya Klaim Punya SKT Kemendagri

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya buka suara terkait tudingan organisasi ilegal, karena tidak memiliki surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM.