Demokrat AHY Sebut Gugatan Kubu Moeldoko Hanya Akal-akalan Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)

Merahputih.com - Tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri sidang lanjutan dalam agenda pemeriksaan ahli pada gugatan perkara nomor 154/G/2021/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Adapun dalam perkara ini turut terlibat pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang sebagai penggugat dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) selaku tergugat. Termasuk DPP Partai Demokrat sebagai tergugat II intervensi.

Kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto menyatakan gugatan SK Menkumham terkait hasil Kongres kelima tahun 2020 oleh tiga mantan kader di PTUN merupakan akal-akalan belaka.

Pria yang akrab disapa BW itu menjelaskan aturan yang dipakai oleh Kemenkumham untuk mengesahkan hasil kongres kelima itu sudah jelas.

Baca Juga:

Demokrat Kubu AHY Tuding Argumen Hukum Prof Yusril Sesat

"Kalau aturan itu kemudian dipermasalahkan melalui persidangan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum," kata BW kepada wartawan di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (21/10).

BW menyebutkan jika para kader ingin mempersoalkan hasil kongres, seharusnya melalui mahkamah partai. "Nah, persoalannya itu tidak ditempuh. Jadi, saya menggunakan istilah akal-akalan," kata mantan Wakil Ketua KPK ini.

Anggota kuasa hukum Partai Demokrat, Heru Widodo mengatakan, ada dua hal pokok yang dicermati pada proses pemeriksaan saksi ahli dalam sidang hari ini.

Pertama, soal tenggat waktu pengajuan gugatan yang diajukan penggugat yakni tiga orang mantan kader Partai Demokrat terkait Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kader Partai Demokrat kubu Moeldoko. (Foto: Antara)
Kader Partai Demokrat kubu Moeldoko. (Foto: Antara)

Adapun keputusan itu tertuang dalam Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD/ART) sesuai kongres kelima Partai tertanggal 18 Mei 2020.

"Jadi isu hukum yang akan kita garis bawahi adalah karena yang menjadi objek adalah kedua SK Menteri Kehakiman (Menkumham) tahun 2020, di mana jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari (untuk diajukan gugatan keberatan)," kata Heru.

Ia menuturkan, para penggugat ini adalah dulunya aktivis, pengurus aktif di DPC. "Setidaknya mereka tidak bisa menghindar mengatakan baru tahu sekarang, jadi dari isi tenggang waktu ini akan menjadi titik krusial untuk kita nanti pertanyakan," sambungnya.

Dia menyebut, seharusnya AD/ART itu dipahami sebagai konsensus produk aturan internal Partai. Dimana jika ada keberatan dalam pengesahannya harusnya diselesaikan di internal Partai melalui Mahkamah Partai Demokrat.

"Kalau penggugat itu hadir dalam kongres 2020, ternyata di situ tidak ada keberatan, tentunya menjadi pertanyaan. Kenapa baru mempersoalkan sekarang? Itu kan konsensus," ucap Heru.

Terlebih kata dia, Mahkamah Partai selalu memberi ruang untuk berdiskusi dan mengevaluasi segala macam aturan atau produk internal partai.

Baca Juga:

Demokrat Sebut Dua Isu Ini Jadi Pertimbangan Jokowi Pilih Panglima TNI

Sehingga seharusnya seluruh kader Demokrat dapat memanfaatkan ruang diskusi tersebut jika ada yang merasa keberatan bukan membuat gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

"Kalau pun ada keberatan, ada untuk menyehatkan demokrasi di internal partai, UU Parpol sudah memberikan ruang, yang merupakan kompetisi absolut selesaikan di Mahkamah Partai," kata Heru.

Diketahui, pada akhir Juni lalu, pihak Demokrat Moeldoko telah memasukkan dua gugatan kepada Menkumham di Pengadilan TUN Jakarta. Dalam dua gugatan tersebut, Partai Demokrat sebagai tergugat dua intervensi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Disebut Nyabu Bareng Selama Setengah Tahun
Indonesia
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Disebut Nyabu Bareng Selama Setengah Tahun

Dari penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, polisi mendapatkan barang bukti berupa satu klip sabu seberat 0,78 gram dan alat isap sabu atau bong.

Pinangki Belum Putuskan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Pinangki Belum Putuskan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara

Jaksa Pinangki Sirna Malasari belum memutuskan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menghukumnya dengan 10 tahun pidana penjara dan denda.

Negara Produsen Batasi Penjualan, Pengembangan Vaksin Dalam Negeri Harus Diperluas
Indonesia
Negara Produsen Batasi Penjualan, Pengembangan Vaksin Dalam Negeri Harus Diperluas

Sebelumnya, sebanyak 1,1juta vaksin AstraZeneca produksi SK Bioscience Co, Ltd, Republic of Korea telah tiba di Indonesia,

Siap Gebrak Liga 2, Dewa United FC Berhasrat Rebut Poin Penuh di 'Derbi Selebritis'
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Link untuk Dapatkan Kuota Internet 35 GB Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Link untuk Dapatkan Kuota Internet 35 GB Gratis

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020.

Manganang Tak Pernah Haid, Dokter RSPAD: Memang Tidak Punya Rahim
Indonesia
Manganang Tak Pernah Haid, Dokter RSPAD: Memang Tidak Punya Rahim

Prostat itu hanya dimiliki oleh laki-laki

Hati-hati, Nomor WA Wagub DKI Di-hack
Indonesia
Hati-hati, Nomor WA Wagub DKI Di-hack

Aksi tindak kejahatan bukan saja menyasar pada kalangan masyarakat umum, tapi juga seorang pejabat nomor dua di Ibu Kota Jakarta.

KPK Apresiasi Hakim Beri Hukuman Tambahan kepada Juliari Batubara
Indonesia
KPK Apresiasi Hakim Beri Hukuman Tambahan kepada Juliari Batubara

KPK berharap putusan tersebut dapat memberikan efek jera

Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Malaysia Melebihi Angka 5.000
Dunia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Malaysia Melebihi Angka 5.000

Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 5.725 kasus baru COVID-19. Selain itu, dilaporkan juga tambahan 16 korban jiwa dalam 24 jam.

Partai Gelora Klaim Sudah Dapat 10 Ribu Anggota di Banten
Indonesia
Partai Gelora Klaim Sudah Dapat 10 Ribu Anggota di Banten

hanya dalam waktu 2 tahun, Partai Gelora mampu membentuk kepengurusan di 100 persen tingkat Propinsi, 100 persen tingkat Kab/ kota, 80 persen lebih tingkat kecamatan dan 10 persen tingkat PAC (ranting).