Demokrat AHY Sebut Gugatan Kubu Moeldoko Hanya Akal-akalan Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)

Merahputih.com - Tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri sidang lanjutan dalam agenda pemeriksaan ahli pada gugatan perkara nomor 154/G/2021/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Adapun dalam perkara ini turut terlibat pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang sebagai penggugat dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) selaku tergugat. Termasuk DPP Partai Demokrat sebagai tergugat II intervensi.

Kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto menyatakan gugatan SK Menkumham terkait hasil Kongres kelima tahun 2020 oleh tiga mantan kader di PTUN merupakan akal-akalan belaka.

Pria yang akrab disapa BW itu menjelaskan aturan yang dipakai oleh Kemenkumham untuk mengesahkan hasil kongres kelima itu sudah jelas.

Baca Juga:

Demokrat Kubu AHY Tuding Argumen Hukum Prof Yusril Sesat

"Kalau aturan itu kemudian dipermasalahkan melalui persidangan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum," kata BW kepada wartawan di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (21/10).

BW menyebutkan jika para kader ingin mempersoalkan hasil kongres, seharusnya melalui mahkamah partai. "Nah, persoalannya itu tidak ditempuh. Jadi, saya menggunakan istilah akal-akalan," kata mantan Wakil Ketua KPK ini.

Anggota kuasa hukum Partai Demokrat, Heru Widodo mengatakan, ada dua hal pokok yang dicermati pada proses pemeriksaan saksi ahli dalam sidang hari ini.

Pertama, soal tenggat waktu pengajuan gugatan yang diajukan penggugat yakni tiga orang mantan kader Partai Demokrat terkait Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kader Partai Demokrat kubu Moeldoko. (Foto: Antara)
Kader Partai Demokrat kubu Moeldoko. (Foto: Antara)

Adapun keputusan itu tertuang dalam Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD/ART) sesuai kongres kelima Partai tertanggal 18 Mei 2020.

"Jadi isu hukum yang akan kita garis bawahi adalah karena yang menjadi objek adalah kedua SK Menteri Kehakiman (Menkumham) tahun 2020, di mana jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari (untuk diajukan gugatan keberatan)," kata Heru.

Ia menuturkan, para penggugat ini adalah dulunya aktivis, pengurus aktif di DPC. "Setidaknya mereka tidak bisa menghindar mengatakan baru tahu sekarang, jadi dari isi tenggang waktu ini akan menjadi titik krusial untuk kita nanti pertanyakan," sambungnya.

Dia menyebut, seharusnya AD/ART itu dipahami sebagai konsensus produk aturan internal Partai. Dimana jika ada keberatan dalam pengesahannya harusnya diselesaikan di internal Partai melalui Mahkamah Partai Demokrat.

"Kalau penggugat itu hadir dalam kongres 2020, ternyata di situ tidak ada keberatan, tentunya menjadi pertanyaan. Kenapa baru mempersoalkan sekarang? Itu kan konsensus," ucap Heru.

Terlebih kata dia, Mahkamah Partai selalu memberi ruang untuk berdiskusi dan mengevaluasi segala macam aturan atau produk internal partai.

Baca Juga:

Demokrat Sebut Dua Isu Ini Jadi Pertimbangan Jokowi Pilih Panglima TNI

Sehingga seharusnya seluruh kader Demokrat dapat memanfaatkan ruang diskusi tersebut jika ada yang merasa keberatan bukan membuat gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

"Kalau pun ada keberatan, ada untuk menyehatkan demokrasi di internal partai, UU Parpol sudah memberikan ruang, yang merupakan kompetisi absolut selesaikan di Mahkamah Partai," kata Heru.

Diketahui, pada akhir Juni lalu, pihak Demokrat Moeldoko telah memasukkan dua gugatan kepada Menkumham di Pengadilan TUN Jakarta. Dalam dua gugatan tersebut, Partai Demokrat sebagai tergugat dua intervensi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pidato Ilmiah di PKNU, Puan Bicara soal Pancasila, IKN hingga PBB
Indonesia
Pidato Ilmiah di PKNU, Puan Bicara soal Pancasila, IKN hingga PBB

a menceritakan perjuangannya sebagai politisi hingga berhasil menjadi orang nomor satu di DPR.

Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Bahan Pokok Jelang Pergantian Tahun
Indonesia
Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Bahan Pokok Jelang Pergantian Tahun

Persoalan harga sejumlah bahan pangan pokok di penghujung 2021 perlu segera diselesaikan.

Munarman Dituntut 8 Tahun Penjara
Indonesia
Munarman Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bekas Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) itu delapan tahun penjara.

Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng Jelang Puasa
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng Jelang Puasa

Pemerintah harus segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa.

Pertalite Resmi Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan
Indonesia
Pertalite Resmi Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan

Kementerian ESDM mencatat, porsi konsumsi Pertalite sekitar 79 persen diantara BBM jenis bensin lainnya seperti Pertamax, Turbo, atau Premium.

Dalam 6 Bulan, Laporan Dugaan Korupsi ke KPK Naik
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Laporan Dugaan Korupsi ke KPK Naik

Dari 2.173 laporan tersebut,sebanyak 2.069 laporan telah diverifikasi.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Lantik HRS Jadi Menteri Agama Gantikan Gus Yaqut
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Lantik HRS Jadi Menteri Agama Gantikan Gus Yaqut

Beredar video berjudul “HABIB RIZIEQ JD MENAG? JOKOWI & DPR SEPAKAT BEBASKAN HRS & LANGSUNG DILANTIK JD MENAG GANTIKAN YAQUT” yang diunggah di kanal Youtube Gajah Mada TV pada 5 Maret 2022.

Komnas HAM Panggil PSTI, Dalami Penanganan Suporter di Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Komnas HAM Panggil PSTI, Dalami Penanganan Suporter di Tragedi Kanjuruhan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendalami tragedi atau insiden Kanjuruhan dengan meminta keterangan kepada Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI).

DPRD DKI Soroti Pembangunan FPSA Telan Biaya Rp 3 Triliun
Indonesia
DPRD DKI Soroti Pembangunan FPSA Telan Biaya Rp 3 Triliun

Komisi D DPRD DKI Jakarta mengultimatum Pemprov dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) di wilayah selatan dan timur Jakarta.

Luqman Hakim Dirotasi dari Waka Komisi II Jadi Anggota Komisi IX
Indonesia
Luqman Hakim Dirotasi dari Waka Komisi II Jadi Anggota Komisi IX

Salah satu kader yang dirotasi aalah Luqman Hakim. Posisi Luqman Hakim sebagai wakil ketua komisi II DPR digantikan oleh Yanuar Prihatin. Kini, Ketua PP Gerakan Pemuda Anshor itu hanya menjadi anggota komisi IX.