Demokrasi Harus Ubah Birokrasi Jadi Instrument Pelayanan Masyarakat Ilustrasi. (MP/Dery Ridwansah)

Merahputih.com - Memasuki tahun politik, para elite politik bekerja meraih simpati dan dukungan sebanyak-banyaknya merebut kursi bupati, walikota, gubernur, anggota dewan dan jabatan presiden. Lazimnya penyelenggaraan pemilu, janji-janji manis dan program-program simpatik menjadi jurus jitu para elite politik untuk menjaring dukungan suara.

Pilkada, pileg, dan pilpres merupakan sebuah proses seleksi kepemimpinan eksekutif dan legislatif dari tingkat lokal hingga nasional. Dari proses seleksi ini semestinya melahirkan kepemimpinan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan birokrasi yang melayani publik.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni menilai demokrasi yang berjalan saat ini masih melahirkan elite-elite politik yang belum berdampak fundamental untuk pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.

Elit politik masih berkutat dengan kepentingan pribadinya masing-masing, baik hanya sekedar mengumpulkan harta maupun membangun pesona pencitraan untuk mengejar lebih jauh ambisi politiknya, di tengah-tengah disparitas ekonomi yang semakin tajam, dan kebanyakan rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya.

"Kita mengharapkan terbentuknya demokrasi substantive, bukan demokrasi semu. Demokrasi yang baik itu harusnya mengubah birokrasi menjadi instrument pelayanan masyarakat," kata Farouk dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/2).

Akibat system demokrasi yang tidak menyentuh persoalan mendasar, disparitas semakin tajam, karena pemerintah tidak hadir untuk keadilan dan peningkatan kesejahtreaan masyarakat seca ramerata.

Kesadaran politik yang perlu dibangun adalah terkait penumbuhan keberanian masyarakat untuk menuntut perbaikan layanan publik di berbagai aspek mulai dari birokrasi pemerintahan seperti pengurusan akte lahir, akte kematian, kartu keluarga, dan pemakaman, isu perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi publik, isu perlindungan konsumen, kebersihan lingkungan, sampai dengan perbaikan layanan institusi penegakan hukum dan peradilan.

"Setiap kepala daerah harus dituntut seoptimal mungkin memberikan layanan yang prima kepada publik, harus ada upaya mengurangi “paper work” dan lebih menuju “paperless” birokrasi, di butuhkan perampingan birokrasi layanan publik, yang kita miliki sekarang adalah terlalu panjan mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Walikota, sampai dengan Pemerintah Daerah (Gubernur)," jelas Farouk.

“Perlu ada pemotongan struktur birokrasi agar masyarakat tidak di bebani kebutuhan tanda tangan yang terlalu banyak,” tukasnya.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pimpinan KPK Bertemu Zulhas dan Jazilul Berpotensi Sandera Proses Hukum
Indonesia
Pimpinan KPK Bertemu Zulhas dan Jazilul Berpotensi Sandera Proses Hukum

Haris Azhar mengatakan seharusnya Firli Bahuri Cs menghindari pertemuan tersebut. Menurut dia, pertemuan pimpinan KPK dengan pimpinan MPR berpotensi menyandera proses hukum

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo Positif COVID-19
Indonesia
Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo Positif COVID-19

Purnomo terpapar COVID-19 dalam kondisi sehat atau orang tanpa gejala (OTG).

Ini Aturan yang Wajib Diikuti Pengelola Kantor Agar tak Jadi 'Kluster' Baru
Indonesia
Ini Aturan yang Wajib Diikuti Pengelola Kantor Agar tak Jadi 'Kluster' Baru

"Apabila menerima tamu, tamu juga diminta untuk mengisi self assessment," ujar Reisa

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Tindak pidana tersebut diyakini Jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 63,829 miliar

620 Relawan Daftar Uji Klinis Vaksin COVID-19
Indonesia
620 Relawan Daftar Uji Klinis Vaksin COVID-19

"Rencana akan diuji coba mulai 11 Agustus 2020," kata Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac, Prof Kusnandi Rusmil

Ajarkan Nabung Sejak Dini, Bank DKI Perkenalkan Tabungan Simpel ke Pelajar
Indonesia
Ajarkan Nabung Sejak Dini, Bank DKI Perkenalkan Tabungan Simpel ke Pelajar

penabung Tabungan Simpel tak dikenakan biaya administrasi bulanan.

 Dalam Sehari Pasien Positif Corona di Surabaya dan Lamongan Melonjak Drastis
Indonesia
Dalam Sehari Pasien Positif Corona di Surabaya dan Lamongan Melonjak Drastis

"Hari ini ada tambahan 49 orang. Ini cukup banyak tambahannya. Di Surabaya ada 33 orang, kemudian di Lamongan ada tambahkan 10 orang, serta ada tambahan dari Gresik Kabupaten Kediri," kata Khofifah

Isu Pergantian Menteri Mencuat, Ketum Golkar Airlangga Sambangi Prabowo
Lainnya
Isu Pergantian Menteri Mencuat, Ketum Golkar Airlangga Sambangi Prabowo

Kedatangan para politisi pendukung pemerintah ini, langsung disambut oleh Prabowo dengan saling menempelkan siku tangan mereka.

Mulus Anak dan Mantu Jokowi Borong Dukungan Parpol
Indonesia
Mulus Anak dan Mantu Jokowi Borong Dukungan Parpol

Pengusungan nama keduanya dilakukan melalui dua gelombang berbeda dan diusung partai koalisi pemerintahan Jokowi.

Aksi Mahasiswa Long March di Tangerang
Foto
Aksi Mahasiswa Long March di Tangerang

Ribuan mahasiswa melakukan long march untuk menolak penetapan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI di jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten,