Demokrasi Harus Ubah Birokrasi Jadi Instrument Pelayanan Masyarakat Ilustrasi. (MP/Dery Ridwansah)

Merahputih.com - Memasuki tahun politik, para elite politik bekerja meraih simpati dan dukungan sebanyak-banyaknya merebut kursi bupati, walikota, gubernur, anggota dewan dan jabatan presiden. Lazimnya penyelenggaraan pemilu, janji-janji manis dan program-program simpatik menjadi jurus jitu para elite politik untuk menjaring dukungan suara.

Pilkada, pileg, dan pilpres merupakan sebuah proses seleksi kepemimpinan eksekutif dan legislatif dari tingkat lokal hingga nasional. Dari proses seleksi ini semestinya melahirkan kepemimpinan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan birokrasi yang melayani publik.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni menilai demokrasi yang berjalan saat ini masih melahirkan elite-elite politik yang belum berdampak fundamental untuk pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.

Elit politik masih berkutat dengan kepentingan pribadinya masing-masing, baik hanya sekedar mengumpulkan harta maupun membangun pesona pencitraan untuk mengejar lebih jauh ambisi politiknya, di tengah-tengah disparitas ekonomi yang semakin tajam, dan kebanyakan rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya.

"Kita mengharapkan terbentuknya demokrasi substantive, bukan demokrasi semu. Demokrasi yang baik itu harusnya mengubah birokrasi menjadi instrument pelayanan masyarakat," kata Farouk dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/2).

Akibat system demokrasi yang tidak menyentuh persoalan mendasar, disparitas semakin tajam, karena pemerintah tidak hadir untuk keadilan dan peningkatan kesejahtreaan masyarakat seca ramerata.

Kesadaran politik yang perlu dibangun adalah terkait penumbuhan keberanian masyarakat untuk menuntut perbaikan layanan publik di berbagai aspek mulai dari birokrasi pemerintahan seperti pengurusan akte lahir, akte kematian, kartu keluarga, dan pemakaman, isu perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi publik, isu perlindungan konsumen, kebersihan lingkungan, sampai dengan perbaikan layanan institusi penegakan hukum dan peradilan.

"Setiap kepala daerah harus dituntut seoptimal mungkin memberikan layanan yang prima kepada publik, harus ada upaya mengurangi “paper work” dan lebih menuju “paperless” birokrasi, di butuhkan perampingan birokrasi layanan publik, yang kita miliki sekarang adalah terlalu panjan mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Walikota, sampai dengan Pemerintah Daerah (Gubernur)," jelas Farouk.

“Perlu ada pemotongan struktur birokrasi agar masyarakat tidak di bebani kebutuhan tanda tangan yang terlalu banyak,” tukasnya.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Per Jumat (11/12), Penambahan Kasus COVID-19 Ibu Kota Capai 1.232 Jiwa
Indonesia
Per Jumat (11/12), Penambahan Kasus COVID-19 Ibu Kota Capai 1.232 Jiwa

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.232 jiwa.

Pengawalnya Dituduh Bawa Senpi, Rizieq Shihab Sebut Fitnah dan Bohong Besar
Indonesia
Pengawalnya Dituduh Bawa Senpi, Rizieq Shihab Sebut Fitnah dan Bohong Besar

"Bahwa tuduhan pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah dan bohong besar," ucap Rizieq

Tiga Penjual Surat Tes PCR Palsu Berstatus Mahasiswa, Salah Satunya dari Kedokteran
Indonesia
Tiga Penjual Surat Tes PCR Palsu Berstatus Mahasiswa, Salah Satunya dari Kedokteran

Polisi mencokok tiga pelaku penjual surat hasil tes PCR palsu lewat media sosial Instagram.

Praktisi Hukum Nilai Sekarang Waktu yang Tepat Lakukan Upaya Paksa ke Rizieq Shihab
Indonesia
Praktisi Hukum Nilai Sekarang Waktu yang Tepat Lakukan Upaya Paksa ke Rizieq Shihab

Diharapkan langsung dibuka kembali agar proses pidananya berjalan secara fair dan adil

Waspadai Potensi Lonjakan Arus Balik ke Jakarta Sampai 1 Juni 2020
Indonesia
Waspadai Potensi Lonjakan Arus Balik ke Jakarta Sampai 1 Juni 2020

Dikatakan puncak karena merupakan hari libur yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan arus balik dari kampung halaman ke kota.

[Hoaks atau Fakta]: Bantuan Rp600 Ribu Buat Yang Diam di Rumah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bantuan Rp600 Ribu Buat Yang Diam di Rumah

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi bohong atau hoaks serta apabila mendapatkan informasi mengenai bantuan dari pemerintah.

Kabareskrim Pastikan Bakal Hukum Penyidik yang Salah Gunakan UU ITE
Indonesia
Kabareskrim Pastikan Bakal Hukum Penyidik yang Salah Gunakan UU ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto agar penegakan hukum terkait UU ITE tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Kasus Bansos, KPK Geledah 2 Kantor di Gedung Patra Jasa
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Geledah 2 Kantor di Gedung Patra Jasa

KPK menggeledah kantor dua perusahaan yakni PT ANM dan PT FMK

Besok, Candi Prambanan dan Ratu Boko Dibuka Terbatas
Indonesia
Besok, Candi Prambanan dan Ratu Boko Dibuka Terbatas

Uji coba ini dilakukan setelah keluar izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ini Aturan yang Wajib Diikuti Pengelola Kantor Agar tak Jadi 'Kluster' Baru
Indonesia
Ini Aturan yang Wajib Diikuti Pengelola Kantor Agar tak Jadi 'Kluster' Baru

"Apabila menerima tamu, tamu juga diminta untuk mengisi self assessment," ujar Reisa