Demokrasi Harus Ubah Birokrasi Jadi Instrument Pelayanan Masyarakat Ilustrasi. (MP/Dery Ridwansah)

Merahputih.com - Memasuki tahun politik, para elite politik bekerja meraih simpati dan dukungan sebanyak-banyaknya merebut kursi bupati, walikota, gubernur, anggota dewan dan jabatan presiden. Lazimnya penyelenggaraan pemilu, janji-janji manis dan program-program simpatik menjadi jurus jitu para elite politik untuk menjaring dukungan suara.

Pilkada, pileg, dan pilpres merupakan sebuah proses seleksi kepemimpinan eksekutif dan legislatif dari tingkat lokal hingga nasional. Dari proses seleksi ini semestinya melahirkan kepemimpinan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan birokrasi yang melayani publik.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni menilai demokrasi yang berjalan saat ini masih melahirkan elite-elite politik yang belum berdampak fundamental untuk pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.

Elit politik masih berkutat dengan kepentingan pribadinya masing-masing, baik hanya sekedar mengumpulkan harta maupun membangun pesona pencitraan untuk mengejar lebih jauh ambisi politiknya, di tengah-tengah disparitas ekonomi yang semakin tajam, dan kebanyakan rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya.

"Kita mengharapkan terbentuknya demokrasi substantive, bukan demokrasi semu. Demokrasi yang baik itu harusnya mengubah birokrasi menjadi instrument pelayanan masyarakat," kata Farouk dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/2).

Akibat system demokrasi yang tidak menyentuh persoalan mendasar, disparitas semakin tajam, karena pemerintah tidak hadir untuk keadilan dan peningkatan kesejahtreaan masyarakat seca ramerata.

Kesadaran politik yang perlu dibangun adalah terkait penumbuhan keberanian masyarakat untuk menuntut perbaikan layanan publik di berbagai aspek mulai dari birokrasi pemerintahan seperti pengurusan akte lahir, akte kematian, kartu keluarga, dan pemakaman, isu perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi publik, isu perlindungan konsumen, kebersihan lingkungan, sampai dengan perbaikan layanan institusi penegakan hukum dan peradilan.

"Setiap kepala daerah harus dituntut seoptimal mungkin memberikan layanan yang prima kepada publik, harus ada upaya mengurangi “paper work” dan lebih menuju “paperless” birokrasi, di butuhkan perampingan birokrasi layanan publik, yang kita miliki sekarang adalah terlalu panjan mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Walikota, sampai dengan Pemerintah Daerah (Gubernur)," jelas Farouk.

“Perlu ada pemotongan struktur birokrasi agar masyarakat tidak di bebani kebutuhan tanda tangan yang terlalu banyak,” tukasnya.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka
Indonesia
Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka

Perbatasan baru akan dibuka sekitar 21 Juni 2021 dan berbagai kesiapan kini dilakukan termasuk regulasi yang mengaturnya mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih mewabah.

Mayoritas Warga Jabar Sudah Tahu Vaksin COVID-19, tapi Sebagian Masih Ragu-ragu
Indonesia
Mayoritas Warga Jabar Sudah Tahu Vaksin COVID-19, tapi Sebagian Masih Ragu-ragu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap hasil survei soal vaksin COVID-19.

Bawaslu Sebut Ada 1.023 Penyelenggara Pilkada yang Positif COVID-19
Indonesia
Bawaslu Sebut Ada 1.023 Penyelenggara Pilkada yang Positif COVID-19

"1.023 penyelenggara pemilihan positif terinfeksi COVID-19," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin

[Hoaks atau Fakta]: Awas! Penyebaran Virus HIV/AIDS Lewat Cek Gula Darah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Awas! Penyebaran Virus HIV/AIDS Lewat Cek Gula Darah

Tidak ada pemberitaan terkait modus cek gula darah gratis oleh Fakultas Kedokteran untuk menyebarkan virus HIV.

Dampak Ekonomi Jika PPKM Darurat Diperpanjang
Indonesia
Dampak Ekonomi Jika PPKM Darurat Diperpanjang

Pemerintah mengisyaratkan akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021. Jika kebijakan itu berlanjut maka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dapat menurun sebesar 0,5-0,8 persen persen dari asumsi dasar (baseline).

Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab

Bareskrim Polri turun tangan mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jakarta.

Anies Hingga Tito Karnavian Digugat Warga ke PTUN Terkait Aturan PPKM
Indonesia
Anies Hingga Tito Karnavian Digugat Warga ke PTUN Terkait Aturan PPKM

Mereka juga meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sahnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021

Lima Rencana Aksi Polri Redam Lonjakan COVID-19
Indonesia
Lima Rencana Aksi Polri Redam Lonjakan COVID-19

Operasi Aman Nusa II ini merupakan operasi lanjutan yang diselenggarakan Polri dalam menghadapi pandemi COVID-19

Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang
Indonesia
Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang

Tindakan ormas yang kerap melakukan tindak pidana itu mengganggu iklim investasi

DIY Masuk PPKM Level 2, Pemda Buka Lokasi Wisata
Indonesia
DIY Masuk PPKM Level 2, Pemda Buka Lokasi Wisata

Dalam Inmendagri tersebut, sejumlah fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen.