Demo Tolak Omnibus Law di DPR, Buruh Khawatir Kehilangan Pekerjaan Buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi Abedaman mengungkapkan, alasan pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR meminta agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.

Baca Juga:

PA 212 Geruduk DPR Pastikan RUU HIP Benar-benar Dibatalkan

Pertama, kata dia, jika berkaca dari sisi klaster ketenagakerjaan, penggunaan tenaga kerja asing sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan.

"Kalau di UU lama, itu masih ada pembatasan pekerja asing. Kalau sekarang melalui Omnibus Law, seluruh jenis pekerjaan, itu bisa menggunakan TKA. Nah, ini ancaman bagi rakyat Indonesia," tegas Rudi.

Gedung DPR tampak dari depan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Gedung DPR tampak dari depan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Tidak hanya itu, lanjut Rudi, Omnibus Law nantinya akan membuat kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia akan hilang.

Apalagi, lanjut dia, proyek infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) mayoritas dipegang dan digarap oleh Tiongkok.

Baca Juga:

Digeruduk Massa, DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan Omnibus Law

"Kita bukan anti-TKA, tetapi di tengah jutaan rakyat menganggur, di tengah lapangan kerja sulit, pekerjaan kasar itu bisa dikerjakan TKA. Contoh TKA China, tukang sapu itu bisa dikerjakan TKA China. Apa memang orang Indonesia enggak bisa. Nah, melalui UU ini, itu dilegalkan," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Massa Aksi Penolak RUU Cipta Kerja dan HIP Bakal Kepung DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebagian Kecil Warga Jakarta Takut Tes COVID-19
Indonesia
Sebagian Kecil Warga Jakarta Takut Tes COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD telah menyepakati adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanggulangan COVID-19

Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19

Dari 1906 RS penyelenggara pelayanan COVID- 19 di seluruh Indonesia, hanya 1356 Rumah Sakit yang sudah mengajukan klaim. Sisanya sebanyak 550 RS belum mengajukan klaim.

Warga Tangsel Sudah Banyak yang Kenal Benyamin
Indonesia
Warga Tangsel Sudah Banyak yang Kenal Benyamin

Publik lebih menginginkan pertemuan tatap muka dengan pasangan calon kepala daerah

Temui Warga Papua, Mahfud MD Janji Maksimalkan Pembangunan
Indonesia
Temui Warga Papua, Mahfud MD Janji Maksimalkan Pembangunan

Menkopolhukam Mahfud MD hari ini berkunjung ke tanah Papua.

KPK Kembali Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Indonesia
KPK Kembali Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Hasto mengaku akan memberikan kesaksian sebaik-baiknya

Tebang Ratusan Pohon di Monas, Anies Bisa Dipolisikan Seperti Sutiyoso
Indonesia
Tebang Ratusan Pohon di Monas, Anies Bisa Dipolisikan Seperti Sutiyoso

Sudah seharusnya para warga Jakarta melaporkan ke polisi

Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara
Indonesia
Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara

Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan secara maraton selama lebih dari 18 jam di Mabes Polri.

Polri Mendadak Tunda Pengungkapan Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung
Indonesia
Polri Mendadak Tunda Pengungkapan Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung

Agenda yang rencananya digelar pada Rabu (30/9) itu ditunda hingga besok, Kamis (1/10).

 Dilantik Jadi Ketua Wantimpres, Wiranto Punya Harta Ratusan Miliar
Indonesia
Dilantik Jadi Ketua Wantimpres, Wiranto Punya Harta Ratusan Miliar

Witanto memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Gorontalo. Total nilai harta tak bergerak Wiranto mencapai Rp 276.878.364.000.

Pilkada 2020, DPD PDIP Jateng Siap Sapu Bersih di 21 Daerah
Indonesia
Pilkada 2020, DPD PDIP Jateng Siap Sapu Bersih di 21 Daerah

"Target resmi yang diberikan DPP belum resmi dicanangkan. Kami maunya ya semua (menang)," ujar Bendahara DPD PDIP Jateng, Agustina