Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing Demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa hari lalu ditunggangi pihak asing. "Saya ga yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Ga mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silahkan demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada," ujar Prabowo dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra, Selasa (13/10).

Baca Juga:

Anies Cemas Kasus COVID-19 Meroket Akibat Demo Tolak UU Cipta Kerja

Menurut dia, banyak peserta asing yang belum membaca UU Ciptaker dan termakan hoaks. "Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," jelas Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo mengatakan, hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Bahkan, ia menyebut, dalangnya berasal dari luar negeri. "Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," tegas Prabowo. Prabowo menceritakan, dirinya sempat terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja. Dia pun menyayangkan, saat menggelar aksinya banyak mahasiswa yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di tengah pandemi COVID-19.

"Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi COVID-19," ujarnya.

Demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Prabowo pun meminta semua pihak bersabar dan mempersilakan untuk melakukan uji materi atau judicial review atas UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi," katanya.

Dalam kesempatan itu, UU Cipta Kerja yang dipelopori Presiden Joko Widodo memiliki tujuan yang baik, yakni mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia.

Baca Juga:

Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri

Apalagi, Indonesia saat ini tengah diterpa pandemi COVID-19 yang berdampak negatif ke semua sektor. Buruh juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan yang terjadi saat ini.

"Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Kalau terlalu kenceng terhadap pengusaha, pengusaha akan pindah," tutupnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kunker ke Sulsel, Kapolri Sidak Kampung Tangguh Balla Ewako
Indonesia
Kunker ke Sulsel, Kapolri Sidak Kampung Tangguh Balla Ewako

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait penanganan Pandemi COVID-19.

Diisukan Bakal Gantikan Mahfud Md, Ini Respons Anak Buah Prabowo
Indonesia
Diisukan Bakal Gantikan Mahfud Md, Ini Respons Anak Buah Prabowo

Sebelumnya beredar wacana adanya perombakan kabinet

Respons Kubu Juliari soal Pengajuan JC Terdakwa Bansos
Indonesia
Respons Kubu Juliari soal Pengajuan JC Terdakwa Bansos

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegas dia.

Koruptor Bansos COVID-19 Layak Dituntut Hukuman Mati
Indonesia
Koruptor Bansos COVID-19 Layak Dituntut Hukuman Mati

Pelakunya mesti diberi hukuman berat. Mengingat yang dikorupsi adalah hak rakyat yang tengah kesulitan karena COVID.

Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Masyarakat Miskin hingga ODGJ Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Masyarakat Miskin hingga ODGJ Jadi Prioritas

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan kelompok masyarakat miskin, disabilitas hingga Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masuk dalam prioritas sasaran program vaksinasi nasional gelombang ketiga.

Kementerian Pertahanan Terima Jutaan Masker dari Perusahaan Singapura
Indonesia
Kementerian Pertahanan Terima Jutaan Masker dari Perusahaan Singapura

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menerima bantuan alat kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia.

Ini Kata Bank Dunia Soal Kudeta Myanmar
Dunia
Ini Kata Bank Dunia Soal Kudeta Myanmar

Bank Dunia menyatakan prihatin dengan situasi terkini di Myanmar dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

63 Titik Jalan Dibatasi Selama PPKM Darurat
Indonesia
63 Titik Jalan Dibatasi Selama PPKM Darurat

Termasuk penegakan hukum terhadap batas kapasitas angkutan umum dan jam operasional

Gandeng KemenPUPR, Pemprov DKI Siap Salurkan Air Bersih ke Warga Jakarta
Indonesia
Gandeng KemenPUPR, Pemprov DKI Siap Salurkan Air Bersih ke Warga Jakarta

Jadi semakin banyak pam menyalurkan air bersih, maka penyedotan air melalui pompa akan berkurang

COO Bhayangkara FC Bantah Lakukan Peludahan Terhadap Pelatih Persib
Indonesia
COO Bhayangkara FC Bantah Lakukan Peludahan Terhadap Pelatih Persib

Dalam tayangan video terekam seorang ofisial Bhayangkara FC yang tak lain adalah COO Bhayangkara FC, Sumardji diduga melakukan tindakan represif atau gesture seperti meludahi kepada Alberts.