Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh Demo berujung bentrok. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Aksi kericuhan yang terjadi saat demo penolakan UU Cipta Kerja, diduga karena ada kelompok yang menunggangi aksi tersebut. Terjadinya kekerasan dan serangan terhadap aparat keamanan dan perusakan fasilitas umum terlihat sudah direncanakan.

Pengamat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta mengatakan, kondisi tersebur terbukti dari temuan adanya orang yang menyusup dalam kelompok buruh dan mahasiswa dengan membawa peralatan seperti besi panjang, batu, bahkan molotov.

"Alat-alat tersebut dibawa tentu saja bukan untuk mendukung penolakan UU Cipta Kerja tetapi untuk menciptakan kondisi kacau dan rusuh, dan mengarah kepada delegitimasi pemerintah," kata Stanislaus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/10).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pentolan KAMI Ditangkap, Gatot Nurmantyo Berada di Luar Negeri

Stanislaus menduga, ada tiga kelompok dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Kelompok pertama adalah mahasiswa dan buruh yang tujuan utamanya murni mengkritisi UU Cipta Kerja.

"Kelompok pertama ini sangat jelas identitasnya, tempat kerjanya jelas, kampusnya jelas. Mereka menggunakan hak menyampaikan pendapat yang dilindungi Undang-Undang," kata Stanislaus.

Kemudian kelompok kedua, adalah para pengikut, pengejar eksistensi, korban propaganda hoaks di media sosial. Kelompok ini didominasi oleh remaja-remaja yang nyaris sebagian besar tidak paham konten UU Cipta Kerja.

Adapun kelompok ketiga, Stanislaus menyebut mereka sebagai para penumpang gelap yang menumpang isu penolakan UU Cipta Kerja untuk kepentingannya sendiri atau kelompok.

Aksi yang dilakukan kelompok jenis ketiga, kata dia, menjurus pada kekerasan dan perusakan. Narasi yang disampaikan melenceng dari UU Cipta Kerja, misalnya narasi melengserkan Presiden atau sentimen terhadap etnis tertentu.

"Bukti dari adanya kelompok ketiga ini adalah adanya penangkapan oleh Polri terhadap para pelaku, yang bukan berasal dari komponen buruh dan mahasiswa," jelas Stanislaus.

Ia menyoroti penahanan dekarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Faktor utama yang menjadi penyebab penangkapan dan penahanahan para petinggi KAMI bukan karena konteks mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja.

“Jadi bukan dalam konteks ditangkap dan menjadi tersangka karena mengkritik Omnibus Law,” kata Stanislaus.

Stanislaus meyakini penyebaran berita hoax yang dilakukan para petinggi KAMI, juga penyebab pecahnya aksi vandalisme dan aksi kekerasan di sejumlah daerah. Sehingga atas dasar itulah mereka diciduk Bareskrim.

“Mereka ditangkap dan ditahan karena menyebarkan hoax yang akhirnya menimbulkan aksi massa, vandalisme dan aksi kekerasan,” ujarnya.

Demo buruh
Demo buruh. (Foto: Rizky).

Ia menghimbau, masyarakat harus mengawal kasus tersebut mengingat penangkapan para aktivis KAMI itu syarat dengan politik.

“Sama-sama memantau kasus ini semoga proses peradilan dilakukan secara terbuka sehingga menjadi terang benderang dan tidak menjadi pertanyaan bagi banyak orang,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah menahan sembilan orang dalam kasus ujaran kebencian dan penghasutan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung tindakan anarkis di sejumlah wilayah Indonesia.

Dari sembilan orang tersebut, empat diantaranya ditangkap di Jakarta. Mereka yakni Anggota Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan, Deklator Anggota Komite Eksekutif KAMI Jumhur Hidayat, Deklator KAMI Anton Permana dan penulis sekaligus mantan caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kingkin Anida. (Knu)

Baca Juga:

Sikat Jenderal Terlibat Kasus Djoker, Kapolri Bersih-bersih Institusi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kerja Besar Vaksinasi COVID-19 Dalam 15 Bulan
Indonesia
Kerja Besar Vaksinasi COVID-19 Dalam 15 Bulan

Hasil evaluasi vaksin Sinovac, menunjukkan efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, indurasi (iritasi), kemerahan, dan pembengkakan.

PPKM Mikro Berlanjut, Peningkatan Kasus COVID-19 Harus Dikendalikan
Indonesia
PPKM Mikro Berlanjut, Peningkatan Kasus COVID-19 Harus Dikendalikan

Kasus terkonfirmasi tercatat naik 27,32 persen, kasus aktif meningkat 3,97 persen, kasus kematian naik 7,92 persen dan jumlah pasien dirawat di RS juga meningkat 24,5 persen.

PLN Siapkan Daya 74,7 MW Sebagai Cadangan Saat PON Papua
Indonesia
PLN Siapkan Daya 74,7 MW Sebagai Cadangan Saat PON Papua

Selama periode siaga pada 18 September-15 Oktober 2021, PLN akan menyiagakan 1.574 personel di 45 lokasi pertandingan

Unggul Hasil Hitung Cepat, Beyamin-Pilar: Ini Kemenangan Warga Tangsel
Indonesia
Unggul Hasil Hitung Cepat, Beyamin-Pilar: Ini Kemenangan Warga Tangsel

"Kemenangan kami berdua semoga jadi berkah dan kemajuan bagi warga Tangsel," ungkap Pillar.

Masa Tanggap Darurat Gunung Semeru Diperpanjang sampai 21 Desember
Indonesia
Masa Tanggap Darurat Gunung Semeru Diperpanjang sampai 21 Desember

BPBD Lumajang, Provinsi Jawa Timur tetapkan perpanjang waktu status tanggap darurat bencana di Gunung Semeru hingga 21 Desember 2020.

Jumlah Pemudik di 2021 Jauh Lebih Banyak Dibanding 2020
Indonesia
Jumlah Pemudik di 2021 Jauh Lebih Banyak Dibanding 2020

"Tahun ini masyarakat yang mudik itu lebih banyak dari tahun lalu," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan

35 Ribu Orang Bekerja Dalam Program Padat Karya Sanitasi Pesantren
Indonesia
35 Ribu Orang Bekerja Dalam Program Padat Karya Sanitasi Pesantren

Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK).

Demokrat Sarankan Reuni Akbar 212 Tahun Ini Dibatalkan
Indonesia
Demokrat Sarankan Reuni Akbar 212 Tahun Ini Dibatalkan

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta agar Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk membatalkan acara Reuni Akbar tahun 2020 ini.

Selama Dipimpin AHY, DPP Demokrat Memungut Iuran dari Setiap Fraksi di DPD dan DPC
Indonesia
Selama Dipimpin AHY, DPP Demokrat Memungut Iuran dari Setiap Fraksi di DPD dan DPC

selama kepemimpinan AHY, DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari tiap fraksi di DPD dan DPC Demokrat di daerah

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Tunjuk Risma Gantikan Anies
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Tunjuk Risma Gantikan Anies

Sampai saat ini, belum ada berita apapun yang menyatakan bahwa DPRD DKI Jakarta mengajukan usul pemberhentian gubernur DKI Jakarta aktif, Anies Baswedan.