Demo Pemuda Pancasila di DPR Dibubarkan Paksa, Satu Polisi Terluka Demo Pemuda Pancasila (PP) menentang anggota dewan Junimart Girsang di depan kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/11) petang. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Aparat kepolisian membubarkan demo Pemuda Pancasila (PP) menentang anggota dewan Junimart Girsang di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/11) petang. Demo itu terkait pernyataan Junimart yang dianggap meminta Kementerian Dalam Negeri membubarkan PP.

Pembubaran demo tersebut dilakukan setelah aksi mulai menggangu ketertiban dan menyebabkan kemacetan di Jalan Gatot Subroto.

Baca Juga:

Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi memerintahkan peserta demo Pemuda Pancasila untuk segera membubarkan diri karena situasi mulai mengarah tak kondusif. Bahkan, ada salah satu anggota polisi terluka akibat dikeroyok massa.

"Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab. Perwira menengah (terluka). Padahal beliau mengamankan kegiatan ini," tutur Hengki dengan nada tinggi.

Kapolres juga meminta saksi yang melihat pelaku agar ikut mengamankan. "Hukum harus ditegakkan," imbuh Hengki dengan nada lebih keras.

Aparat pun lantas terjun merespons seruan Kombes Hengki dan menggiring massa untuk meninggalkan arena demo di depan gedung DPR. Tidak lama setelah Hengki turun, massa membubarkan diri.

Baca Juga:

Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial

Dalam aksi tersebut, PP mendesak fraksi PDIP bersama politikus PDIP Junimart Girsang, agar menemui massa aksi untuk meminta maaf.

Wakil Ketua MPW PP DKI Jakarta Lasman Nipitupulu mengatakan, pihaknya akan mengundang Junirmart jika hari ini tidak bisa menemui massa aksi. Junimart diundang datang ke Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila di Pejaten, Jakarta Selatan.

Sementara itu, sejumlah anggota PP yang menggelar demo di depan gedung DPR diamankan polisi. Sembilan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang mana dari 20 orang ini, hasil pemeriksaan sementara, sembilan orang akan kita tahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat karena kedapatan membawa senjata tajam saat melakukan demonstrasi. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Zulpan mengatakan, pihaknya juga akan menindak tegas pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang perwira polisi.

"Kita akan lakukan tindakan tegas, termasuk ormas yang hari ini melakukan demo, yang melakukan kegiatan kekerasan dalam menyampaikan pendapat. Semuanya akan kita proses secara tuntas," terang Zulpan.

Sebelumnya, terjadi bentrokan antara ormas PP dan Forum Betawi Rempug (FBR) di Ciledug, Tangerang, Banten, yang diduga akibat rebutan penguasaan lahan. Merespons kejadian itu, Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut Junimart meminta Kemendagri segera menertibkan sejumlah ormas yang kerap terlibat bentrokan. (Knu)

Baca Juga:

Junimart Tanggapi Sinis Kesimpulan KPK soal Kasus RS Sumber Waras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi

Dugaan terungkap saat Sekda Kota Bekasi, Reny Hendrawati diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi

Agenda Presiden Jokowi selama di Abu Dhabi
Indonesia
Agenda Presiden Jokowi selama di Abu Dhabi

Presiden Joko Widodo dan Iriana tiba di Abu Dhabi, Jumat (1/7) dini hari waktu setempat.

Pimpinan MIT Poso Ali Kolera Dipastikan Tewas, 4 Orang Masih Buron
Indonesia
Pimpinan MIT Poso Ali Kolera Dipastikan Tewas, 4 Orang Masih Buron

Mabes Polri tengah menunggu informasi resmi dari Kapolda Sulteng terkait kronologis baku tembak yang menewaskan pimpinan MIT Poso yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sulteng tersebut.

Bareskrim Tangkap Puluhan WNA dalam Kasus Penipuan Lintas Negara
Indonesia
Bareskrim Tangkap Puluhan WNA dalam Kasus Penipuan Lintas Negara

Bareskrim menangkap 26 orang WNA asal Tiongkok dan Taiwan yang terlibat dalam kejahatan penipuan lintas negara.

MA Diskon Hukuman Edhy Prabowo, PSI: Alasannya Mengada-ada
Indonesia
MA Diskon Hukuman Edhy Prabowo, PSI: Alasannya Mengada-ada

Alasan pengurangan vonis kali ini adalah karena Edhy Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

DPRD DKI Soroti Pembangunan FPSA Telan Biaya Rp 3 Triliun
Indonesia
DPRD DKI Soroti Pembangunan FPSA Telan Biaya Rp 3 Triliun

Komisi D DPRD DKI Jakarta mengultimatum Pemprov dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) di wilayah selatan dan timur Jakarta.

Ditangkap KPK, Bupati Kuansing Punya Harta Rp 3,7 Miliar
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Kuansing Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Ketua Golkar Kuansing ini juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 285.480.000

Kemenag Tegaskan Segala Bentuk KDRT Tidak Dibenarkan
Indonesia
Kemenag Tegaskan Segala Bentuk KDRT Tidak Dibenarkan

Kementerian Agama (Kemenag) menyikapi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tanah air. Kemenag menegaskan segala bentuk KDRT tidak bisa dibenarkan apalagi disembunyikan dengan dalih keluhuran istri.

Api Abadi PON XX Diambil dari Sorong untuk Diarak Keliling Papua
Indonesia
Api Abadi PON XX Diambil dari Sorong untuk Diarak Keliling Papua

Api abadi PON XX Papua akan diambil dari Sorong pada Minggu 26 September.

Jokowi Minta Politisasi dan Nasionalisme Vaksin COVID-19 Diakhiri
Indonesia
Jokowi Minta Politisasi dan Nasionalisme Vaksin COVID-19 Diakhiri

Menurut Presiden Jokowi, standar protokol kesehatan global harus segera disusun agar standar di semua negara bisa sama. Standar tersebut antara lain mengatur tentang perjalanan lintas batas negara.