Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022, Buruh Singgung Naiknya Harga Minyak Goreng Aliansi buruh KSPI dan Partai Buruh menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/7). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Aliansi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/7).

Aksi unjuk rasa ini menuntut Gubernur Anies untuk melayangkan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022.

Sebab dalam putusan PTUN, Anies dihukum untuk menurunkan UMP DKI dari Rp 4.641.854 juta menjadi Rp 4.573.845 juta.

Baca Juga:

Buruh Desak Anies Ajukan Banding Terkait Putusan UMP

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso mengungkapkan, buruh akan keberatan jika UMP DKI harus turun menjadi Rp 4,5 juta. Pasalnya, saat ini harga sejumlah bahan pokok melonjak naik.

"Mungkin masyarakat tahu belum lama ini juga melambungnya harga migor (minyak goreng), melambungnya harga sembako misalnya cabai yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga tentu kami berharap dengan UMP yang besarnya 4,6 juta bisa menaikan taraf hidup mereka," ucap Winarso di depan halaman Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/7).

Winarso mengatakan, aksi buruh hari ini dengan mengusung dua tututan. Pertama, meminta Gubernur Anies untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.8454. Sedangkan tuntutan kedua, mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854.

"Selama belum ada putusan di tingkat banding, maka masih berlaku upah yang lama. Putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat," jelas Winarso.

Baca Juga:

Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022

Winarso menyampaikan mengapa buruh menolak hasil putusan tersebut. Sebab, dari hasil putusan PUN itu dikeluarkan setelah revisi Kepgub 1517 tahun 2021 dijalankan selama tujuh bulan. Menurutnya, tidak mungkin kalau upah pekerja kemudian diturunkan di tengah jalan. la mengkhawatirkan akan adanya konflik horizontal yang timbul antara buruh dengan perusahaan.

Lalu, buruh menganggap PTUN DKI sudah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power. Winarso menilai kalau PTUN telah melampaui kewenangannya yakni hanya menguji dan menyidangkan gugatan terkait dengan persoalan administrasi.

Menurut dia, kalau melihat kewenangan PTUN tersebut, seharusnya PTUN hanya sebatas menerima atau menolak gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Tapi tiba-tiba PTUN menyatakan menerima gugatan Apindo, kemudian memutuskan kenaikan UMP DKI menjadi Rp 4,57 juta per bulan. Ini kan berbahaya siapa yang memberikan kewenangan pada PTUN untuk memutuskan?" ucapnya.

Lanjut Winarso, seharusnya juga keputusan PTUN itu dikeluarkan pada awal 2022 atau sebelum pelaksanaan awal UMP KI Jakarta. Kemudian keputusan PTUN itu akan berpengaruh pada wibawa Anies selaku yang mengeluarkan kebijakan.

"Wibawa pemerintah enggak boleh jatuh. Kalau Anies sebagai Gubernur DKI tidak melakukan banding, berarti Anies tidak konsisten terhadap keputusannya. Dia harus melakukan banding untuk mempertahankan keputusannya," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Kapal Berpenumpang 66 Orang Tenggelam di Perairan Halmahera Selatan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjar Disarankan Jadi Ketua Timses Jika Duet Anies-Puan Terealisasi
Indonesia
Ganjar Disarankan Jadi Ketua Timses Jika Duet Anies-Puan Terealisasi

"Akan sangat baik bila Ganjar stay di PDIP, dan kemudian bila Anies dan Puan jadi pasangan, Ganjar Pranowo bisa jadi tim suksesnya itu akan sangat kuat sekali,” imbuhnya.

Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Naiknya Inflasi Global
Indonesia
Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Naiknya Inflasi Global

Sejumlah negara seperti Tiongkok atau China dengan pertumbuhan 4,8 persen, Singapura 3,4 persen, Korea Selatan 3,07 persen, lalu Amerika Serikat 4,29 persen, dan Jerman 4,0 persen.

Belum Ditangkap, Para Pelaku Bentrokan Berdarah di Sorong Sudah Diidentifikasi
Indonesia
Belum Ditangkap, Para Pelaku Bentrokan Berdarah di Sorong Sudah Diidentifikasi

Polisi sudah mengidentifikasi para pelaku kerusuhan mematikan yang terjadi di Kota Sorong, Senin (24/1) malam waktu setempat.

Biaya Perawatan JIS Per Tahun Capai Rp 50 Miliar
Indonesia
Biaya Perawatan JIS Per Tahun Capai Rp 50 Miliar

PT Jakarta Propertindo (JakPro) setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp 50 miliar tiap tahun untuk perawatan stadion klub Persija Jakarta itu.

Wagub Tegaskan Pemprov DKI tidak Kerja Sama dengan ACT Terkait Hewan Kurban
Indonesia
Wagub Tegaskan Pemprov DKI tidak Kerja Sama dengan ACT Terkait Hewan Kurban

"Sekali lagi ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov, kerja sama yang selama ini ACT itu dengan Baznas," ucap Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/7).

Libur Natal, 405.075 Kendaraan Melintas di Solo
Indonesia
Libur Natal, 405.075 Kendaraan Melintas di Solo

Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 405.075 kendaraan melintas di Solo saat libur Natal, Sabtu (25/12).

Jakarta bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Jakarta bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Waspada

"Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem," tulis BPBD DKI Jakarta melalui akun twitter @BPBDJakarta, Minggu (31/10)

Nelayan Masih Sulit Beli BBM Apalagi Setelah Harga Naik
Indonesia
Nelayan Masih Sulit Beli BBM Apalagi Setelah Harga Naik

Survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di 25 kabupaten/kota, sebanyak 83 persen nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi

[HOAKS atau FAKTA]: Lagu Ojo Dibadingke Disukai Bule
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Lagu Ojo Dibadingke Disukai Bule

Beredar informasi berupa sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan seorang pria sedang bernyanyi dengan disaksikan oleh banyak penonton serta terdapat beberapa orang seperti juri yang turut menyaksikan serta menilainya.

Menko Polhukam Ingatkan Independensi Polri Jangan Terganggu Kepentingan Politik
Indonesia
Menko Polhukam Ingatkan Independensi Polri Jangan Terganggu Kepentingan Politik

Mahfud MD meminta independensi Polri tidak diganggu oleh kepentingan politik.