Demo Depan DPR, Mahasiswa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Demo mahasiswa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas.

Mereka berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 13 kampus di Jabodetabek, termasuk UNJ dan PNJ. Aksi ini dimulai dengan melakukan long march dari depan gedung TVRI, Jalan Gerbang Pemuda menuju Gedung DPR.

Baca Juga:

Ditjen Pajak Klaim Omnibus Law Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara

"Hari ini kita tuntut DPR keluar dari kantornya, hingga dia tidak perlu jauh-jauh datang ke kampus kita," kata Koordinator BEM SI Jabodetabek dan Banten Bagas Maropindra kepada wartawan di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3).

Bagas yang berbicara di bawah guyuran hujan ini mengatakan, RUU Cipta Kerja merugikan kalangan pekerja karena menghilangkan upah minimum dan tak memberikan jaminan pekerjaan. Selain itu, Omnibus Law juga dinilai tak memihak masyarakat kecil dalam pengelolaan lingkungan.

 Demo mahasiswa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR. (Foto: MP/Kanugrahan)
Demo mahasiswa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR. (Foto: MP/Kanugrahan)

Banyak perubahan di Omnibus Law yang dinilai bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Persoalan yang merugikan lingkungan, pertama ditiadakannya pembukaan lahan yang diperbolehkan atas asas kearifan lokal, hal tersebut dapat menyebabkan lebih banyaknya masyarakat kecil menjadi tersangka ke depannya," ujarnya.

Baca Juga:

PPP Tegaskan Mekanisme Pembahasan RUU Omnibus Law Beda dengan Lainnya

Bagas menilai pembahasan Omnibus Law tak melibatkan masyarakat dan tidak berpihak pada pekerja serta rakyat kecil.

"Pemerintah justru menyampingkan aspirasi publik yang seharusnya dalam konstruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal penting," ujarnya.

Mereka juga menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial sesuai UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari memastikan aksi berjalan kondusif. "Semua berjalan lancar. Tak ada penutupan jalan karena massa bisa diantisipasi ke depan gerbang," kata Jauhari. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tak Serampangan Bentuk Omnibus Law


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH