Demo Depan DPR, Mahasiswa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Demo mahasiswa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas.

Mereka berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 13 kampus di Jabodetabek, termasuk UNJ dan PNJ. Aksi ini dimulai dengan melakukan long march dari depan gedung TVRI, Jalan Gerbang Pemuda menuju Gedung DPR.

Baca Juga:

Ditjen Pajak Klaim Omnibus Law Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara

"Hari ini kita tuntut DPR keluar dari kantornya, hingga dia tidak perlu jauh-jauh datang ke kampus kita," kata Koordinator BEM SI Jabodetabek dan Banten Bagas Maropindra kepada wartawan di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3).

Bagas yang berbicara di bawah guyuran hujan ini mengatakan, RUU Cipta Kerja merugikan kalangan pekerja karena menghilangkan upah minimum dan tak memberikan jaminan pekerjaan. Selain itu, Omnibus Law juga dinilai tak memihak masyarakat kecil dalam pengelolaan lingkungan.

 Demo mahasiswa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR. (Foto: MP/Kanugrahan)
Demo mahasiswa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR. (Foto: MP/Kanugrahan)

Banyak perubahan di Omnibus Law yang dinilai bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Persoalan yang merugikan lingkungan, pertama ditiadakannya pembukaan lahan yang diperbolehkan atas asas kearifan lokal, hal tersebut dapat menyebabkan lebih banyaknya masyarakat kecil menjadi tersangka ke depannya," ujarnya.

Baca Juga:

PPP Tegaskan Mekanisme Pembahasan RUU Omnibus Law Beda dengan Lainnya

Bagas menilai pembahasan Omnibus Law tak melibatkan masyarakat dan tidak berpihak pada pekerja serta rakyat kecil.

"Pemerintah justru menyampingkan aspirasi publik yang seharusnya dalam konstruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal penting," ujarnya.

Mereka juga menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial sesuai UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari memastikan aksi berjalan kondusif. "Semua berjalan lancar. Tak ada penutupan jalan karena massa bisa diantisipasi ke depan gerbang," kata Jauhari. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tak Serampangan Bentuk Omnibus Law

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isu SARA dalam Bursa Calon Kapolri Dinilai Merusak Proses Demokrasi
Indonesia
Isu SARA dalam Bursa Calon Kapolri Dinilai Merusak Proses Demokrasi

Seluruh anggota polisi punya hak sama menjadi Kapolri. Terlepas apa pun latar belakangnya.

Pemprov DKI Bangun Laboratorium Satelit COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Bangun Laboratorium Satelit COVID-19

Pemprov juga bakal membangun jejaring dengan 27 laboratorium pemeriksa COVID-19

Positif COVID-19, Kondisi Surya Paloh Baik dan Stabil
Indonesia
Positif COVID-19, Kondisi Surya Paloh Baik dan Stabil

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh terkonfirmasi positif COVID-19.

DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan
Indonesia
DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan

Sahroni berharap kedatangannya ke lembaga antirasuah dapat menjadi contoh bahwa seluruh warga negara wajib mendukung kinerja KPK

Gelar Konser Dangdut, Wakil Ketua DPRD Tegal Terancam Dipenjara
Indonesia
Gelar Konser Dangdut, Wakil Ketua DPRD Tegal Terancam Dipenjara

Wakil Ketua DPRD Tegal, WE nekat menggelar konser dangdutan di tengah pandemi COVID-19. Apalagi, konser tersebut dipadati pengunjung.

Jokowi Sebut Angka Penularan COVID-19 di Bekasi Semakin Bisa Dicegah
Indonesia
Jokowi Sebut Angka Penularan COVID-19 di Bekasi Semakin Bisa Dicegah

Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan personelnya

Gibran Akui Punya Utang Rp895 Juta, Bagyo Sebut Nihil Utang
Indonesia
Gibran Akui Punya Utang Rp895 Juta, Bagyo Sebut Nihil Utang

Utang tersebut didapat dari hasil kredit dua rumah yang dibeli menjelang pernikahan dengan Selvi Ananda.

Polisi Tangkap Wanita asal Makassar Sebar Hoaks UU Cipta Kerja
Indonesia
Polisi Tangkap Wanita asal Makassar Sebar Hoaks UU Cipta Kerja

Dia menuturkan, penangkapan pelaku setelah penyidik melakukan penyelidikan di dunia maya, dan ditemukan berita hoaks tentang UU Cipta Kerja

Jokowi tak Larang Mudik, Profesor UGM: Lebih Penting Ekonomi atau Nyawa Rakyat?
Indonesia
Jokowi tak Larang Mudik, Profesor UGM: Lebih Penting Ekonomi atau Nyawa Rakyat?

"Meski masyarakat menggunakan kendaraan pribadi juga penyebaran akan terjadi di rest area," ucap Munawar

SPBU Satu Harga di Daerah Terpencil Bikin Sinyal Seluler Hidup 24 Jam
Indonesia
SPBU Satu Harga di Daerah Terpencil Bikin Sinyal Seluler Hidup 24 Jam

Sampai 2020 ini, PT Pertamina (Persero) telah menuntaskan target BBM Satu Harga di 243 titik.