Demo Berakhir dengan Penangkapan 3 Warga, Aktivitas Wisata Labuan Bajo Kembali Normal Sejumlah wisatawan mancanegara menunggu jemputan di bandara Komodo Labuan Bajo. ANTARA/Ho-BPOLBF

MerahPutih.com - Aktivitas wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali normal, usai otoritas setempat dan pelaku pariwisata melakukan kesepakatan menghentikan demo dan mogok massal. Demonstrasi tersebut sebagai aksi protes kenaikan harga tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,7 juta per orang.

Kesepakatan tersebut, dilakukan oleh 19 asosiasi pariwisata yang tergabung dalam Formapp Mabar dengan Pemda Manggarai Barat, dan Polres Manggarai Barat.

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina mengatakan, kegiatan tour dan pelayaran kembali berjalan seperti sedia kala. Bahkan, aktivitas bandara dan pelabuhan telah berjalan normal kembali tanpa gangguan.

Baca Juga:

Kisruh Labuan Bajo, Komisi X DPR Akan Panggil Kemenparekraf

"Intinya semua bersepakat menjaga kamtibmas di Labuan Bajo, dan telah mencabut kesepakatan asosiasi pelaku wisata per tanggal 30 Juli. Mereka kembali memulai aktivitas per tanggal 3 Agustus 2022," ujar Shana Fatina melalui keterangan tertulis, Kamis (4/8).

Lebih lanjut Shana mengatakan, BPOLBF sebagai satuan kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga akan menampung semua aspirasi dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan pariwisata berkelanjutan Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo ke depan.

Baca Juga:

Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Demo, Sandiaga Minta Tahan Diri dan Dialog

Sebelumnya, pelaku pariwisata di Labuan Bajo, NTT menggelar aksi demo dan mogok melayani wisatawan, mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2022 .

Aksi mogok ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah atas ditetapkannya harga tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta per wisatawan mulai 1 Agustus.

Seluruh jasa pelayanan wisata seperti hotel, restoran, guide, toko souvenir, kapal wisata serta travel agen akan berhenti beroperasi, hingga satu bulan ke depan.

Buntut aksi unjuk rasa tersebut, tiga orang aktivis pariwisata Labuan Bajo ditangkap polisi Polres Manggarai Barat. Salah satu dari mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Ariasandy menuturkan, tiga orang yang ditangkap polisi karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Terutama di objek vital seperti bandara.

"Jadi mereka ada niat melakukan sweeping terhadap pelaku wisata yang melayani (wisatawan) di bandara. Diminta bubar tapi menolak, akhirnya kita amankan," jelas dia. (Asp)

Baca Juga:

Pelaku Wisata Labuan Bajo Mogok, Polisi Diminta Tidak Lakukan Tindakan Represif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mensesneg Sudah Mengirim Surpres Pengganti Pimpinan KPK Lili Pintauli ke DPR RI
Indonesia
Mensesneg Sudah Mengirim Surpres Pengganti Pimpinan KPK Lili Pintauli ke DPR RI

Surat presiden (Supres) terkait pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke DPR RI.

Ketentuan Terbaru PPKM di Jabodetabek Sepekan Mendatang
Indonesia
Ketentuan Terbaru PPKM di Jabodetabek Sepekan Mendatang

Di Banten, daerah yang menerapkan PPKM level 2 yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan.

Imunitas Warga Diklaim Kuat, Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 200
Indonesia
Imunitas Warga Diklaim Kuat, Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 200

Akumulasi positif saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.259.439 kasus.

Dispar Mataram Gelar Pameran Mutiara Jelang  World Superbike
Indonesia
Dispar Mataram Gelar Pameran Mutiara Jelang World Superbike

Pameran tersebut untuk menyambut ajang balap motor dunia World Superbike (WSBK) di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Luhut Larang Pejabat Negara Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Luhut Larang Pejabat Negara Pergi ke Luar Negeri

"Pejabat negara khususnya dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Luhut

Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi
Indonesia
Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi

Sebelum lahirnya KPK, Polri dan Kejaksaan sudah memiliki bagian dalam menangani tindak pidana korupsi misalnya di Polri dinamakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor).

Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK

Aco sedianya bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

DPR Bakal Lakukan Langkah Penyelamatan Garuda Indonesia
Indonesia
DPR Bakal Lakukan Langkah Penyelamatan Garuda Indonesia

Hal tersebut perlu dilakukan agar langkah-langkah yang diambil ke depan dalam menyikapi ancaman pailit maskapai Garuda Indonesia tepat sasaran.

Kapolri Sebut TNI Jadi 'Tandem' Utama Hentikan Kasus COVID-19
Indonesia
Kapolri Sebut TNI Jadi 'Tandem' Utama Hentikan Kasus COVID-19

TNI selalu setia menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Penerbangan Tak Terganggu
Indonesia
Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Penerbangan Tak Terganggu

Gunung Semeru di Lumajang, Malang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu (4/12), sekitar pukul 15.30 WIB.